Koordinator Gerak, Sebagian Warga Belajar Di PKBM Dompu Terkesan Formalitas Untuk Meraup Dana BOP Yang Besar.

Foto, Koordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Kabupaten Dompu 

 

 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Pemerintah saat ini telah menyalurkan Dana Hibah BOP yang sangat fantastis besarnya bagi pendidikan nonformal PKBM, baik dari APBN maupun APBD, dalam rangka mensejahterakan siswa-siswa bertalenta menuju pendidikan yang lebih tinggi,

 

Justru dijadikan ajang KKN untuk meraup keuntungan besar oleh oknum-oknum Pengelola PKBM maupun Dinas terkait sehingga berdampak pada berkurangnya operasional PKBM itu sendiri

 

Khususnya Dunia Pendidikan di kab. Dompu, oleh Pemerintahan AKJ-SYAH, yang tengah menggaungkan Pendidikan Tinggi Vokasi di Bumi Nggahi Rawi Pahu, yang nantinya akan Melahirkan SDM Unggul Berkualitas Guna Mendorong Percepatan Menuju Dompu Mashur,

 

Namun Pendidikan Non Formal (PKBM) di Kab Dompu sangat memprihatikan, dikarenakan tidak terlihat aktivitas belajar mengajar di sebagian PKBM, maka kuat dugaan warga belajar (WB) yang terdaftar dalam Dapodik hanya sebagai formalitas yang mengarah pada Data fiktif,

 

Sehingga kemungkinan besar Data Warga Belajar telah direkayasa dengan tujuan untuk menambah jumlah siswa yang ada disebagian PKBM, agar bisa mendapatkan Dana Bantuan Oprasional Pendidik (BOP) yang cukup besar.

 

Maka kuat dugaan terjadi konspirasi jahat antara Oknum-oknum Pengelola PKBM dan Oknum Bidang Paud dan Dikmas Dikpora Kabupaten Dompu sehingga terjadi pembiaraan yang berdampak kerugian negara dan mengarah pada tindak pidana korupsi

 

Hal itu yang diungkapkan oleh Syamsuddin Koordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Kabupaten Dompu, pada awak media, Sabtu, 14/09/24. Kemarin.

 

Syamsuddin mengungkapkan berdasarkan hasil Investigasi kami dibeberapa PKBM yang ada di kabupaten Dompu terdapat sebagian PKBM yang tidak terlihat Warga Belajar (WB) melakukan aktivitas belajar mengajar.

 

Sebab Warga Belajar di Tiap-tiap PKBM itu telah mendapatkan Anggaran BOP tiap tahunnya, sehingga tidak ada alasan bagi PKBM untuk tidak melakukan aktivitas belajar mengajar,

 

Maka, kami menduga kuat bahwa kegiatan monitoring yang dilakukan Bidang Paud dan Dikmas Dikpora Kab Dompu selama ini hanya untuk menutupi tidak adanya aktivitas Warga Belajar pada sebagian PKBM

 

“Beberapa PKBM di kab Dompu tidak terlihat aktivitas warga belajar, artinya itu hanya nama saja, tidak ada orangnya,” terang dengan nada heran.

 

Karena hasil monitoring ini juga sebagai dasar untuk melakukan evaluasi disetiap PKBM itu sendiri sehingga aktifitas warga belajar tetap ada.

 

Sementara disatu sisi, hasil monitoring ini juga akan menjadi rujukan untuk melakukan pencairan Dana BOP disetiap PKBM,

 

“Maka timbul dugaan kami ada operan pendek berupa fee antara oknum pengelola PKBM dan Oknum Bidang Paud dan Dikmas Dikpora untuk menutupi tidak adanya aktivitas pada PKBM itu,” pungkasnya sinis.

 

Oleh karena itu kami meminta pada inspektorat untuk segera melakukan investigasi terhadap sejumlah PKBM yang ada di kabupaten Dompu, karena terdapat dugaan warga belajar fiktif

 

“Ini bertolak belakang dengan Upaya Pemerintahan Akj-Syah dalam memajukan Dunia pendidikan di bumi nggahi rawi pahu,” ujar Syamsuddin penuh cemas.

 

Sementara sampai berita ini ditayangkan, Kabid Paud dan Dikmas Dikpora Dompu belum dapat dimintai keterangannya

 

Penulis Tim CNNEWS