AMGKA Dompu, saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejari Dompu 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Sejumlah pemuda yang tergabung dari Aliansi Masyarakat Gerakan Anti Korupsi (AMGKA) Kabupaten Dompu, melakukan aksi unjuk rasa damai di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, Kamis, 26/10/2023.

Aksi unjuk rasa tersebut guna mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), segera menuntaskan laporan dugaan Korupsi anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Dompu Sebesar 2 Miliar Tahun 2022-2023.

Dalam aksinya, Korlap AMGKA Dompu, Abdul Khahir Putra SH, menyampaikan beberapa tuntutan yakni, Meminta kepada APH untuk transparansi dalam proses hukum dugaan korupsi anggaran TP PKK Dompu, sebesar 2 M tahun 2022-2023 dan harus segera dituntaskan.

Ia, juga meminta Kejari Dompu untuk menyita seluruh dokumen anggaran PKK Dompu dan segera memanggil dan menyidik Ketua PKK dan lainnya yang diduga membuat laporan penggunaan anggaran (SPJ) secara fiktif.

“Kami meminta Kejari Dompu segera mengambil tindakan. Kalau laporan itu tidak segera di proses, maka kami akan menuntut Kejari Dompu segera dicopot dari jabatannya,” tegas korlap.

Abdul Khair, juga menjelaskan bahwa pada 23 Juni 2023 pihaknya telah memasukan laporan ke Kejati NTB di bulan September lalu dan sudah dilimpahkan ke Kejari Dompu.

Maka, aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab pihaknya sebagai pelapor untuk menindaklanjuti perkembangan laporan tersebut diduga terdapat unsur Penyimpangan.

“Karena berdasarkan data, anggaran Rp 2 Miliar yang digelontorkan untuk organisasi PKK. artinya besaran anggaran ini diperuntukan ke unit paling kecil, tapi nyatanya hanya di habiskan dalam 2 hari dan kegiatannya tidak logis. Wajar bila kami warga dompu melakukan upaya secara hukum,” ungkapnya.

Ditambahkan Putra, pihaknya datang kesini (kantor Kejari Dompu) untuk meminta kejaksaan, segera melakukan pendalaman dan pendataan terkait kebenaran tentang data laporan tersebut yang terindikasi adanya penggelapan dana.

“Kejahatan ini bisa dianggap kejahatan luar biasa, karena itu Kejari Dompu dan Kejati NTB harus menuntaskan permasalahan ini. Kami menduga dana itu hanya diperuntukan untuk kepentingan pribadi karena PKK diketuai oleh istri Bupati Dompu,” beber uma keho biasa disapa.

Foto Massa aksi AMGKA dan Pihak Kejari Dompu di aula pertemuan Kajari Dompu 

Orasi yang sama disampaikan massa aksi AMGKA lainnya, Jujur Prakoso. Pihaknya mendesak secara masif pada Kejari Dompu untuk meminta kejelasan tentang dugaan Korupsi dana PKK Dompu.

“Sampai mana proses hukum dari pihak Kejari terkait kasus itu dan kami akan menerima apapun informasi yang disampaikan pihak Kejari Dompu. Kami juga minta tenggang waktu dalam proses pulbaket tersebut dan kami meminta pihak Kejari dalam waktu satu bulan harus ada laporan serta ada perkembangan dari kasus tersebut,” ungkapnya nya dengan tegas.

Disela waktu, massa AMGKA lainnya Aldi Fahri, juga menyampaikan hal yang sama. Ia, menyebut Dompu saat ini sedang tidak baik baik saja karena ada terdapat anggaran 2 Miliar dalam PKK yang diduga sedang bermasalah.

“Sesuai dengan undang undang, kasus ini harus segera ditindaklanjuti dan dilakukan transparansi. Kita tidak ingin Dompu yang dikenal sebagai wilayah yang manshur dirusak oleh dinasti politik yang diduga korupsi,” ungkapnya di lokasi yang sama.

Sementara itu, Kajari Dompu melalui Kasi Intel Kejari Dompu, Joni Eko Waluyo, SH, mengaku pihaknya saat ini sedang menindaklanjuti laporan itu (dugaan korupsi anggaran PKK Dompu).

“Saat ini, masih dalam proses pulbaket. Seperti apa perkembangannya, akan kami informasikan kepada pelapor dan rekan-rekan,” jelas Joni, saat menerima kehadiran massa aksi AMGKA di kantor Kejari Dompu.

Kasi Intel Kejari Dompu juga menjelaskan akan tetap menindaklanjuti laporan tersebut, khususnya mengenai kasus dugaan Korupsi, sesuai kewenangan Kejari Dompu.

“Kami juga tentunya membutuhkan dukungan masyarakat, khususnya para pemuda,” pintanya.

Penulis : IW 

foto Presidium Komik Dompu, Alamsyah SE dan kondisi hutan Hutan Gundul di So soringgonggi – Donggosumba Desa madaprawa dan Desa Banggo 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Tidak henti-hentinya sejumlah elemen masyarakat kab Dompu mempersoalkan terkait Hutan Gundul di So soringgonggi – Donggosumba Desa madaprawa dan Desa Banggo yang menyebabkan banjir kiriman Tiap Tahun untuk Desa Bara, diakibatkan adanya aktivitas Pembabatan dan Perambahan Hutan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, karena diduga kuat adanya Pembiaraan dari Pihak BPKH Ampang Riwo,

Dimana pada pemberitaan sebelumnya salah seorang Pencinta Lingkungan, Awaluddin, SPd mendesak Pihak DLHK Provinsi NTB untuk mengevaluasi kinerja oknum kepala BPKH Ampang Riwo bahkan meminta untuk dicopot dari jabatannya, karena dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dan kini, Komunitas Masyarakat Miskin Kota (Komik), Juga menyoroti persoalan yang sama, Hutan yang telah Gundul di Soringgonggi dan Donggosumba Desa Madaprawa Dan Desa Banggo, diduga akibat lemahnya pengawasan dari pihak BPKH Ampang Riwo.

Disampaikan oleh Presidium Komik Dompu, Alamsyah SE mengungkapkan perlu diketahui bersama bahwa ada persoalan sangat urgent yang harus kita sikapi bersama hari ini,

Dimana Hutan di Soringgonggi dan Donggosumba itu, telah hancur akibat maraknya aktivitas Pembabatan dan Perambahan Hutan oleh ulah oknum-oknum perusak hutan mengakibatkan bencana banjir yang melanda saudara2 kita Desa Bara.

” Karena adanya dugaan Pembiaraan dari pihak BPKH Ampang Riwo selaku pihak yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam mencegah dan mengamankan areal wilayah hutan tersebut,”ungkap Alamsyah dengan nada tegas.

Sehingga menyebabkan musibah banjir kiriman di Desa Bara di setiap musim hujan yang menjadikan Desa Bara langganan banjir tiap tahunnya bahkan di desa-desa lainpun juga terkena dampak dari Banjir yang diakibatkan Hutan Gundul tersebut.

Alamsyah juga menambahkan dampak dari pada Hutan Gundul bukan hanya bencana banjir saja, juga mengakibatkan tanah longsor, bencana kekeringan, perubahan pola curah hujan, menurunkan kualitas oksigen dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Maka, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 83 Ayat 1 Huruf b, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar.

Oleh sebab itu, maka Persoalan Hutan Gundul di  So Soringgonggi dan So Donggosumba Desa Madaprawa Dan Desa Banggo, wajib kita laporkan secara resmi ke institusi hukum.

” Pihak yang harus bertanggung jawab dalam hal hancurnya hutan tersebut adalah pihak BPKH Ampang Riwo selaku pihak yang bertugas mengawasi dan melindungi Hutan itu,” terang Alamsyah.

Selain itu juga kami akan bersurat resmi, baik ke DLHK Provinsi maupun ke Dinas lingkungan hidup Pusat bahkan kementerian untuk segera melakukan evaluasi dan tindakan tegas terhadap persoalan Hutan

Jadi kami minta dengan tegas kepada kepala DLHK Provinsi NTB dan LH Pusat maupun menteri LH untuk segera mencopot oknum kepala BPKH Ampang Riwo dari jabatannya, karena tidak mampu menjalankan tugasnya,” dalam hal mencegah dan mengamankan hutan tersebut yang mengakibatkan bencana banjir bagi masyarakat Dompu khususnya Desa Bara.” Pinta Aktivis tidak kenal kompromi ini.

Namun, apabila permintaan kita tidak dapat di indahkan sesegera mungkin, maka kami akan melakukan penyegelan terhadap kantor BPKH Ampang Riwo,

” Kalau sampai terjadi penyegelan, Ini sejarah yang ke 2 kalinya, sebelumnya kami juga pernah menyegel kantor BPKH Topaso saat dijabatnya. hal itu sebagai bentuk protes kita terhadap bobroknya kinerja oknum kepala BPKH Ampang Riwo,”tegas Presidium Komik, diakhir penyampaiannya.

Sementara sampai berita ini ditayangkan, kepala BPKH Ampang Riwo belum dapat dimintai keterangannya.

Penulis  : Tim CNNEWS

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Dalam rangka memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika khususnya di Kabupaten Dompu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Kabupaten Dompu berkomitmen Generasi Dompu terbebas dari ancaman berbahaya Narkoba.

Sebagai bukti keseriusan DPC GANN Kab Dompu tetap konsisten melakukan kegiatan sosialisasi tentang Bahaya Narkoba serta pemberantasan Penggunaan dan Peredaran NARKOBA, baik di tingkat sekolah maupun masyarakat pada umumnya.

” Sudah menjadi tugas Kita bersama menyelamatkan Generasi penerus dari ancaman bahaya barang haram tersebut, khususnya di Bumi Nggahi Rawi Pahu ini,” tegas Jaidun Muhammad Ketua DPC GANN Kab Dompu di Markas GANN Kab Dompu kota baru kel Bada kec Dompu kab Dompu, Sabtu, 21/10/23.

Dikatakan Jaidun, Cuman perlu sekali kolaborasi dengan semua pihak untuk membentengi anak dan keluarga dari bahaya narkoba. sebagai upaya, langkah bersama dalam menghadapi masalah narkoba yang merusak masa depan bangsa.

Sehingga kedepannya akan ada koordinasi lebih lanjut sebagai upaya mendukung pemberantasan narkoba di Kab Dompu ini, penguatan kolaborasi dalam memerangi narkoba dapat sinergi dan berkesinambungan.

” Karena Dpc GANN DOMPU berkomitmen Ikut Serta dalam upaya Memberantas Narkoba dan menjadikan Dompu Bebas Narkoba, untuk menuju masyarakat BUMI NGGAHI RAWI PAHI YANG MASHUR,” ungkapnya dengan tegas.

Disamping itu juga DPC GANN Kab Dompu, akan mendukung penuh Polres Dompu Dalam Rangka melaksanakan Kegiatan Sosialisasi tentang Bahaya Narkoba serta pemberantasan Penggunaan dan Peredaran NARKOBA di Kabupaten DOMPU.

” Saya Ketua DPC GANN Kab Dompu mengapresiasi Kinerja Polres Dompu dan Jajarannya telah melaksanakan Tugas dengan baik serta mendapatkan Hasil yang maksimal, dan luar biasa,” pungkas purnawirawan TNI ini.

Maka, melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada Masyarakat Bumi Nggahi Rawi, lebih-lebih seluruh Kepala Desa serta lurah dan jajarannya, untuk Ikut ambil bagian dalam Rangka membantu Aparat Hukum guna ikut serta menjaga Lingkungan wilayahnya agar terhindarkan dari ancaman bahaya Narkoba.

“Narkoba hanya untuk Menyiksa diri Sendiri dan masa depan, maka mulailah sadar bahwa menggunakan NARKOBA itu sesuatu yang tidak berguna dan bermanfaat yang merugikan diri sendiri dan orang lain,,”harap mantan Tentara yang dikenal tegas dalam menjalankan tugas negara.

Penulis : IW

Foto Pencinta Alam, Awaluddin, SPd dan kondisi hutan Kawasan hutan riwo so donggosumba desa madaprama dan desa banggo.

Hutan gundul umumnya disebabkan oleh aktivitas atau perilaku manusia yang tidak mencintai lingkungan, tidak hanya merugikan sesamanya, tetapi juga makhluk hidup lainnya, sebab hutan sangat berperan penting bagi manusia dan makhluk hidup lain, salah satunya sebagai sumber oksigen dan menjadi habitat untuk beberapa satwa liar,

Penyebab hutan gundul tersebut diakibatkan oleh aktivitas penebangan liar. biasanya aktivitas ini dilakukan untuk membuka lahan atau penjualan kayu secara ilegal, sehingga bertentangan dengan Pasal 83 Ayat 1 Huruf b, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar.

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Dimana pada Kawasan hutan riwo so donggosumba desa madaprama dan desa banggo terlihat Hutan telah Gundul akibat aktivitas oknum-oknum perusak hutan yang menyebabkan banjir kiriman tiap tahunnya, khususnya di Desa Bara kec. Woja. kab Dompu.

Karena diduga kuat telah terjadi pembiaran dari oknum-oknum BPKH Ampang Riwo Selaku Pihak yang memiliki Tupoksi dalam melakukan pengawasan maupun pencegahan terhadap kegiatan pembabatan dan perambahan hutan di so soringgonggi dan Donggosumba tersebut.

Hal itu diungkapkan salah seorang Pencinta Lingkungan, Awaluddin, SPd alias Mas Wawan, pada awak media di taman RSUD, Jum’at, 20/10/23.

foto kondisi Hutan Gundul, so soringgonggi dan Donggosumba Desa Madaprawa Dan Desa Banggo 

Diungkapkan oleh Pencinta Lingkungan, Awaluddin, SPd, mengatakan bahwa Kawasan hutan riwo so donggosumba desa madaprama dan desa banggo telah gundul akibat ulah tangan-tangan jahil.

” Menyebabkan desa bara kecamatan woja menjadi langganan atau menerima banjir kiriman setiap musim hujan.” Kata Awaluddin.

Dijelaskan Awalludin, dimana saat kita melintasi di jalan lintas sumbawa tekasire sepanjang warung jangung pinggir jalan, kita disajikan dengan pemandangan yang sangat memprihatikan dimana terlihat hutan telah hancur.

” Terlihat jelas kearah selatan bahwa penggundulan hutan secara masif dilakukan oleh oknum-oknum perusak hutan yang tidak bertanggung jawab.”tutur mas Wawan.

Sehingga kerapkali warga desa bara melakukan protes terhadap BPKH Ampang Riwo,” karena diduga kuat telah melakukan pembiaran terhadap kegiatan pembabatan dan perambahan hutan di so soringgonggi dan Donggosumba,” pungkasnya.

Tanpa harus memikirkan dampak lingkungan yang bakal terjadi akibat aktivitas yang merusak hutan,” Menebang pohon semena-mena tanpa aturan, atau merubah fungsi hutan dari tanaman keras menjadi tanaman pertanian yang terkesan dibiarkan begitu saja oleh oknum-oknum BPKH Ampang Riwo tersebut.” terangnya.

Karena Tidak disadari oleh banyak orang karena fokus hanya memikirkan keuntungan semata dengan dalih untuk kesejahteraan masyarakat perusak hutan itu sendiri,” Lebih-lebih Kayu jenis sonokeling dieksploitasi lahannya dijadikan areal penanaman jagung,” ucap mas Wawan.

Diakhir, Hal inilah yang akan menjadi sumber bencana, sumber malapetaka bagi kehidupan, bukan hanya manusia yang terancam, tetapi juga ekosistem makhluk hidup lain akan terancam.

” Sebab Hutan merupakan ekosistem kompleks yang berpengaruh pada hampir setiap spesies yang ada di bumi.” ujarnya.

Oleh sebab itu, kami meminta dengan tegas kepada kepala DLHK Provinsi NTB untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja oknum kepala BPKH Ampang Riwo,” bila perlu sesegera mungkin untuk dicopot dari jabatannya.”tegas pria anti perusak hutan.

Karena tidak mampu menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan maupun pencegahan terhadap kegiatan-kegiatan yang merusak hutan di wilayah tanggung jawabnya,” hutan di so soringgonggi dan Donggosumba,” beber mas Wawan

Adapun dampak buruk yang terjadi, akibat Hutan Gundul diantaranya :

Banjir Besar ; Diakibatkan Semakin maraknya penebangan liar akan membuat hutan semakin gundul, hal ini tentu akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang. karena sedikitnya pohon yang terdapat dihutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Sehingga saat hujan datang, air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon.

Tanah Longsor ; Tumbuhan dan Pohon di Area hutan akan menjadi penguat struktur tanah, jadi saat terjadi hujan deras, air tidak langsung mengenai tanah sebab akar pohon akan menjadi penyerap air hujan. Namun kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar. sebab sudah tidak adalagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan.

Bencana kekeringan ; Bencana kekeringan bisa terjadi karena kerusakan hutan. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit. Sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan.

Menurunkan Kualitas Oksigen : Hutan merupakan produsen terbesar yang menghasilkan Oksigen (O2), hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Itulah sebabnya mengapa ada istilah yang mengatakan bahwa hutan adalah paru-paru bumi. Namun banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen. Sebab Semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun.

Sementara sampai berita ini ditayangkan, Kepala BPKH Ampang Riwo belum dapat dimintai keterangannya.

Penulis : Tim CNNEWS

foto Sekda Dompu, Gatot Gunawan PP bersama Kadis Pertanian dan Perkebunan, Muhammad Syahroni, Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian, Edy Chaidir, SP, pada saat menemui Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian RI, Tommy Nugraha, pada saat mengajukan  permohonan penambahan alokasi pupuk bersubsidi beberapa waktu yang lalu.

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Pemerintah Pusat akhirnya mengalokasikan penambahan 4.060 ton pupuk urea untuk Kabupaten Dompu dan alokasi penambahan pupuk tersebut merupakan bentuk upaya dan kerja keras pemerintah daerah sehingga membuahkan hasil untuk petani Dompu, di musim tanam September – Desember 2023 ini

Hal tersebut, disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, SP,.MSI pada acara Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Dompu yang digelar di Kantor Pemda Dompu, Kamis (12/10/2023)).

Dalam rapat Koordinasi tersebut Kadistanbun Kab Dompu Muhammad Syahroni, SP,.MSI menuturkan bahwa pada awal mulanya pupuk urea bersubsidi kuota untuk kabupaten Dompu per/30 September 2023 sebesar 19,852 ton.

foto Pupuk Urea bersubsidi 

Sementara kebutuhan ideal berdasarkan sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sebanyak 37.355 ton untuk luas lahan 162.688,44 Hektare.

“Alokasi pupuk per 30 September 2023 hanya 19.852 ton atau 52 persen dari kebutuhan ideal 37.355 ton,” jelas Kadistanbun Dompu

Dengan melihat alokasi pupuk yang jauh dari kebutuhan ideal itu, maka Pemkab Dompu tidak tinggal diam saja, melainkan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani Dompu.

Maka, sejak tanggal 31 Agustus 2023, Bupati Dompu, H. Kader Jaelani mengirim surat ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian cq. Direktorat Pupuk dan Pestisida di Jakarta. dengan nomor surat TU.800/681.a/DISTANBUN/2023.

Perihal Permohonan Tambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Dompu tahun 2023. dan surat tersebut berisi memohon tambahan alokasi pupuk urea bersubsidi sebanyak 8.472 ton dan 10.563 ton NPK.

Tidak hanya bersurat saja, bahkan Sekda Dompu Gatot Gunawan PP selaku ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Dompu didampingi Kadistanbun langsung menemui Direktur Pupuk Pestisida dan Kementan RI, Tommy Nugraha di Jakarta guna mengajukan permohonan alokasi pupuk bersubsidi tersebut.

“Alhamdulillah upaya tersebut mendapat respons positif dari pemerintah Pusat. Kabupaten Dompu mendapat tambahan alokasi pupuk urea bersubsidi untuk kebutuhan Oktober sampai Desember 2023 sebesar 4.060 ton,” terang Syahroni.

Dijelaskan Syahroni bahwa kepastian mengenai penambahan alokasi pupuk urea bersubsidi 4.060 ton ini, berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB nomor 521.33/sarpras/1660.distanbun/2023 tanggal 12 Oktober 2023.

“Dengan adanya tambahan ini sedikit akan bisa memenuhi kebutuhan pupuk pertanaman untuk periode Oktober – Desember 2023. dan arahan dari pemerintah pusat bahwa tambahan alokasi tersebut harus diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan kelompok tani yang sudah memiliki E-Alokasi ataupun e-RDKK,” paparnya mengulang arahan dari pemerintah pusat.

Jadi penambahan pupuk sebesar 4.060 ton ini, maka alokasi pupuk bersubsidi yang semula 52%, mengalami peningkatan menjadi 62%, sehingga dapat menutupi kekurangan pupuk bersubsidi tersebut.

” Saya berharap kepada para petani untuk menggunakan pupuk non subsidi. disarankan pula kepada para petani agar memanfaatkan pupuk organik cair dan pupuk kandang. ” pesan Dae Roni sapaan akrabnya, diakhir penyampaiannya.

Penulis : IW 

foto, Bupati Dompu H. Kader Jaelani dan Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan ST,.MT.

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, Mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah yang jatuh pada tanggal 15 November tahun 2023.

“Terus Melaju Merajut Persatuan  Kabupaten Lombok Tengah”

Penulis : IW