Foto Aksi Unjuk Rasa Forum Masyarakat Perduli Desa (FPMD) didepan Kantor BKPH Topaso.
ChanelNtbNews, Dompu NTB – Forum Masyarakat Perduli Desa (FMPD), Kembali melakukan aksi unjuk rasa jilid II, guna mempertanyakan tindak lanjut Pihak BKPH Topaso atas tuntutan massa aksi pada aksi unjuk rasa jilid I, terkait Penegakkan Supremasi Hukum yang adil Di wilayah Hukum BKPH Topaso.
Dengan mendesak KPH Topaso untuk segera menangkap Oknum-oknum masyarakat yang menduduki kawasan Hutan tanpa ijin di So Mangge Na’e, So kalate Rosso dan So wadu ramba yang berada di wilayah Desa Katua kec Dompu kab Dompu, namun sampai saat ini pihak BKPH Topaso belum juga mengindahkan apa yang menjadi tuntutan tersebut.
Aksi unjuk rasa jilid II tersebut diikuti oleh puluhan warga Desa Katua yang berlangsung di depan kantor BKPH Topaso Kab Dompu, Senin, 15/01/23.
Dalam Orasinya, Korlap FMPD M. Fajrin, SH mengatakan bahwa Gerakan jilid 2 hari ini dilaksanakan untuk mempertanyakan progres laporan hukum yang telah di sampaikan pada KPH Topaso, terhadap dugaan kejahatan oknum-oknum warga desa mangge na,e yang memasuki kawasan hutan tanpa izin.
“Diawal tahun 2024 ini, lagi-lagi memicu motivasi kami untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, menyampaikan keresahan masyarakat bahwa di timur Desa, di timur Daerah Dompu telah terjadi dugaan pelanggaran Hukum, di tiga lokasi so kalate rosso, so mada kantinggo, dan so wadu ramba diduga dikuasai dan dijadikan perkebunan oleh oknum warga mangge na’e tanpa memiliki ijin dari Kementerian LHK Negara RI,”ungkap Fajrin dengan suara lantang diawal orasinya.
Oleh sebab itu, Hal ini jelas melanggar Instrumen hukum yang diberikan oleh Negara, sebab diawal tahun 2021, 2022, dan tahun 2023, Kami masyarakat yang ada di timur Dompu menyuarakan hal itu.
Kemudian hari inipun juga, kami menyuarakan Persoalan yang sama, namun sampai saat ini, Kuping dan Hati Saudara KPH Topaso tidak pernah mendengarkan itu,
“Kuping saudara sudah tertutup dan tuli, sehingga Saudara KPH Topaso dan saudara-saudara yang menghadang kita pada hari ini, di gaji oleh Negara, tetapi kalian bengis dan tidak tahu tupoksi, dan saudara Nurwana harus bertanggungjawab pada persoalan ini,”pinta Fajrin dengan nada sindir
Beberapa saat berlangsungnya aksi unjuk rasa, tiba-tiba terjadi ketegangan, saling dorong mendorong antara Massa aksi dengan puluhan Petugas Pengamanan Hutan (Pamhut), yang menjaga pintu gerbang kantor BKPH Topaso,
Lantaran dipicu, karena massa aksi tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kantor BKPH Topaso untuk mengecek kebenaran keberadaan Kepala BKPH Topaso Nurwana, Dikarenakan massa aksi tidak percaya bahwa Informasi dari pihak BKPH Topaso bahwa Kepala BKPH Topaso Nurwana berada di luar daerah,
Namun beruntung pihak keamanan, Kanit Polsek Kota, Aiptu M. Yusuf,SH, mampu meredam ketegangan yang terjadi antara kedua pihak dengan kemudian menawarkan opsi untuk mediasi massa aksi untuk mencari kebenaran informasi keberadaan Kepala BKPH Topaso Nurwana.
Kemudian beberapa saat, Aiptu Yusuf, SH, menghubungi langsung kepala BKPH Topaso melaui VC WhatsApp yang di saksikan oleh massa aksi, barulah massa aksi percaya dan yakin bahwa keberadaan Kepala BKPH Topaso Nurwana memang benar sedang berada diluar Daerah dan kemudian massa aksi melanjutkan orasinya.
Foto Kanit Polsek Kota Aiptu M. Yusuf, SH berusaha menenangkan ketegangan dan memediasi massa aksi.
Fajrin Lanjut berorasi, Dimana Laporan Pengaduan kami tertanggal 03 Desamber tahun 2023 itu, sebagai dasar hukum untuk mengambil sebuah tindakan terhadap persoalan Penegakan Hukum yang ada di wilayah BKPH Topaso Kab Dompu
“Tetapi hari ini saudara tidak merespon, saudara seakan-akan ingin menciptakan kondisi konflik horizontal masyarakat yang ada di wilayah bagian timur Dompu saat ini,”tandasnya
Oleh sebab itu, kalaupun terjadi kondisi instabilitas di timur Dompu hari ini, jangan salahkan masyarakat yang ada di timur Dompu,”maka KPH lah yang bertanggung jawab dalam persoalan ini, karena kami tidak sembarang melakukan gerakan,”ancam Fajrin.
Karena sebelumnya kami sudah melewati jalur-jalur intelektual yang sudah di berikan atau dimandatkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian Fajrin menjelaskan bahwa awal dari persoalan ini, kami sudah mengedapankan etika yang baik dengan mengajak KPH Topaso untuk mengfasilitasi, agar bagaimana masyarakat Desa Katua dan Desa Manggenae menikmati hutan yang tidak berizin tersebut,
Sebab KPH Topaso sebagai mandataris atau perpanjangan tangan DLHK Provinsi NTB, agar dapat mengkoordinasikan semua peristiwa yang berpotensi konflik horizontal ditengah masyarakat,
“Melalui kesepakatan yang kita bangun 2 kali, bagaimana membuat hutan itu legal, akan tetapi sampai saat ini KPH Topaso tidak memberikan status terhadap persoalan ini.”jelasnya.
Dimana Status persoalan ini, KPH sengaja menciptakan status Quo, karena salah satu bagian terpenting untuk mengkonfirmasi terkait persoalan yang menimpa salah satu warga Desa kami, Maman H. M. Sidik, yang ditahan, ditangkap, diadili dan di proses hukum, karena berkebun di luar kawasan Kehutananan sosial,
“Itu salah satu dalil hukum yang kuat, sampai sekarang ini, masih menjalankan proses Persidangan di Pengadilan Dompu.”papar Fajrin.
Sedangkan 89 orang yang diduga menguasai kawasan hutan tanpa ijin yang ada di wilayah Desa Katua tidak diadili seperti warga Kami Maman H.M sidik,
“Artinya hukum yang dijalankan atau ditegakkan tidak adil, berat sebelah, akan tetapi Hukum harus ditegakkan secara adil, tanpa pandang bulu statusnya sama dimata hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.”cetusnya.
Untuk itu, Dengan tegas kami meminta kepada DLHK Provinsi NTB untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala BKPH Topaso Nurwana,”Dicopot dari jabatannya, karena dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai Pemimpin yang bertanggung jawab terhadap Persoalan-persoalan hukum yang ada Wilayah Hukum di BKPH Topaso,”tegas Pengecara muda ini diakhir orasinya.
Sementara massa aksi lainnya Fadlun dalam orasinya meminta kepada BKPH Topaso untuk segera menertibkan oknum masyarakat Mangge Na’e di wilayah administrasi Desa Katua yaitu di So’ kalate, so wadu ramba dan so mada kantingo yang diduga melanggar ketentuan UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.
Selain itu, fadlun juga menuntut secara terbuka kepada pihak DLHK Provinsi NTB cq. KPH Topaso untuk melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku di negara ini.
“Melakukan Penindakan Hukum, menangkap, menahan dan mengadili oknum-oknum Warga Desa Manggenae yang melakukan kegiatan perkebunan diduga tanpa ijin kementerian LHK di ketiga so tersebut,”ungkap fadlun dengan tegas.
Fadlun meminta dengan tegas kepada Pihak BKPH Topaso untuk segera menghentikan aktivitas kegiatan perkebunan di kawasan Hutan di tiga So tersebut.
Lalu Kemudian mempertanyakan Progres perkembangan laporan/pengaduan hukum yang disampaikan oleh massa aksi pada tanggal 17 Desember tahun 2023.
Karena dinilai ada kelambanan dalam proses penegakan hukum di sektor kehutanan di bawah koordinasi KPH Topaso,” mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap pelaku kejahatan yang beraktivitas di kawasan Hutan di so tersebut,”cetusnya penuh pesimis.
Sementara kepala BPKH Topaso Nurwana Putra, belum dapat dimintai keterangannya, karena berada di luar Daerah.
Setelah selesai berorasi didepan kantor BKPH Topaso, kemudian massa aksi bergegas menuju kantor DPRD kabupaten Dompu,
Namun setibanya dikantor DPRD, massa aksi disambut oleh satu orang anggota Dewan saja Yaitu Yatim dari Fraksi Demokrat sekaligus Calon Anggota DPRD Kab Dompu, Dapil 3 Kec. Woja.
Karena kecewa dengan tidak hadirnya ketua DPRD, kemudian massa aksi akhirnya melakukan aksi Blokir Jalan Negara tepat di Desa Katua, namun hal itu hanya terjadi beberapa saat saja, karena pihak keamanan cepat mengatasi dan memberikan pemahaman kepada massa aksi, akhirnya jalan kembali dibuka, jalan kembali normal.
Penulis Tim CNNEWS.
