Foto, Pemateri, Dr Taufik Firmanto, S.H, LL.M, Dosen Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Bima dan Peserta Sosialisasi.

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Dalam upaya mendukung kelancaran dan transparansi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, Panwas Kecamatan Woja menggelar Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu.

Dengan mengundang Pemateri Dr. Taufik Firmanto, S.H, LL.M, Dosen Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Bima dan berlangsung berlangsung di Caffe Laberka, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu pada Sabtu (28/9).

Tujuan utamanya untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari tahap kampanye hingga sampai pada hari pencoblosan

Kegiatan tersebut, juga dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu, Camat Woja, Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Woja, perwakilan Polsek Woja, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang ada di wilayah Kecamatan Woja dan beberapa perwakilan dari pengurus partai Politik.

Dalam kesempatannya, Ketua Panwas Kecamatan Woja, Hasanuddin, S.Pdi, mengatakan, bahwa peran para pihak terutama masyarakat dalam mengawasi jalannya Pilkada sangat krusial untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merusak demokrasi.

Karena memang masyarakat juga adalah ujung tombak dalam pengawasan Pilkada dengan partisipasi aktif sehingga dapat memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan jujur, adil dan transparan.

“Kita selaku penyelenggara berharap proses Pilkada nanti menjadi wadah untuk menyatukan persepsi, bagaimana mewujudkan Pilkada ini, menjadi Pilkada yang damai, jujur adil dan integritas sesuai amanat Undang-undang Pilkada,” kata Ketua Panwas Kecamatan Woja.

Diakhir, Hasanuddin berharap bahwa materi yang disampaikan Dr. Taufik Firmanto dapat menjadi rujukan berbagai pihak terutama para tamu undangan yang hadir untuk dapat diterapkan dalam proses tahapan Pilkada hingga pencoblosan nanti.

“Semoga penyampaian narasumber nanti bisa dijadikan landasan untuk mewujudkan daerah Dompu yang Baldatun, Toyyibatun, Wa Robbun Ghofur,” harap Ketua Panwas Kecamatan Woja

Diwaktu yang bersamaan, Camat Woja, mengajak masyarakat, agar menjaga stabilitas keamanan pada seluruh stakeholder yang ada di wilayah yang ia pimpin baik terhadap pemangku jabatan Polri/TNI para ASN, Lurah dan Kepala Desa maupun tokoh pemuda dan tokoh masyarakat

“Saya berharap agar para ASN harus menjaga netralitas dalam Pilkada, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan seperti proses hukum atas pelanggaran yang mengarah ke Pidana jangan dilakukan,” tandas Camat Woja.

Untuk diketahui, usai sambutan, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para narasumber, dan materi pertama disampaikan oleh Mujtahidih dengan judul “Strategi Pengawasan Dalam Pilkada”.

Sementara, pemateri kedua disampaikan Dr. Taufik Firmanto yang berjudul “Kerawanan Tahapan Dan Dalam Pengawasan Pilkada Serentak” dengan kebersamaan menjalin kerjasama semua pihak.

Sehingga dapat mencegah terjadinya Pelanggaran pada tahapan Pilkada serentak tahun 2024. dapat berjalan dengan baik,

Tentunya pemilu yang berintegritas dan mudah-mudahan menghasilkan pemimpin yang baik pula,

Selanjutnya usai penyampaian materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara pemateri dengan para tamu undangan yang hadir pada acara sosialisasi, *Adv.Bw*

Penulis IW

Foto, Anggota DPRD Terpilih, Kurnia Ramadhan dari Partai Gerindra.

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – APBD merupakan rancangan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah atas hasil persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dimana Penggunaan APBD adalah sebagai prosedur utama dalam menentukan jumlah pengeluaran serta pendapatan, Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan umum di daerah tersebut.

Namun, Indikasi pembegalan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, yang dilakukan oleh segelintir orang, akan menghambat Proses Pembangunan Daerah khusus Kabupaten Dompu.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu anggota DPRD terpilih dari Partai Gerindra, Kurnia Ramadhan. Pada media Via WhatsApp, Sabtu, 28/09/24.

“Mencermati apa yang dilakukan oleh DPRD Dompu terkait rapat paripurna penetapan APBD tahun 2025, ada indikasi kuat bahwa ini dilakukan secara ugal-ugalan dan indikasi kuat juga bahwa ini ada pembegalan,” ungkap Kurniawan dengan lantang.

Menurutnya, rapat Penetapan APBD untuk tahun 2025 beberapa hari lalu menimbulkan tanda tanya besar? Anggaran daerah tersebut harus dibahas dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.

“Jadi ini menimbulkan kecurigaan yang sangat besar. Saya pikir masyarakat punya kewajiban yang sama agar indikasi pembegalan APBD, indikasi penggunaan secara ugal-ugalan APBD oleh pihak tertentu ini tidak boleh terjadi,” ucap Kurnia.

Oleh karena itu, ketika dilantik sebagai Anggota DPRD Dompu, Kurnia berjanji akan memperjuangkan hak rakyat tersebut. ” Insyaallah sehabis dilantik dan setelah selai proses internal pembentukan saya akan mempertanyakan secara serius terhadap APBD yang telah dibahas,” tekadnya.

Selain itu, Kurnia juga mengatakan bahwa, sebagai masyarakat Dompu yang memiliki kewajiban yang sama untuk mengawasi APBD berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Sehingga Tahapan proses juga dilalui dengan baik serta bermanfaat bagi masyarakat. Sebagaimana ketentuan pasal 4 dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 bahwa ada asas umum pengelolaan keuangan daerah: Dikelola secara tertib taat terhadap perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab atas asas kepatutan dan manfaat bagi masyarakat.

“Bagaimana mungkin bisa memenuhi asas yang baik kalau itu dilaksanakan dan disetujui dengan waktu yang singkat. Saya menduga dan mencurigai syarat dengan kepentingan segelintir orang, pada hal kita tahu APBD ini milik masyarakat kabupaten Dompu NTB seutuhnya,” jelas Kurnia dengan nada sindir.

Lebih lanjut, Kurnia menjelaskan bahwa Dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005, tentang persetujuan rancangan peraturan daerah tentang APBD dalam hal pengelolaan keuangan pasal 45 bahwa pengambilan keputusan bersama terkait DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.

“Mengapa harus mesti buru-buru, ini kan bulan September masih ada dua bulan. Bulan sepuluh, sebelas, dan dua belas, masih ada waktu panjang mengapa harus terburu-buru,” (Oktober, November, Desember),” tandasnya penuh tanda tanya.

Dengan begitu, Kurnia menduga alasan DPRD mempercepat rapat paripurna APBD 2025, karena ada kepentingan yang terselubung sementara Daerah lain saat ini belum melakukan Penetapan APBD 2025.

“Kalau alasannya DPRD yang baru nanti dilantik pada 30 September 2024 akan disibukkan dengan orientasi, disibukkan dengan pembentukan alat kelengkapan DPRD. Kabupaten lain juga banyak yang belum mengesahkan APBD secara terburu-buru seperti itu,” ungkapnya.

Penulis Tim CNNEWS

Foto, Ketua Bawaslu Dompu, Swastari HAZ, SH, Narasumber Acara Dialog Pilkada 2024, “Pendidikan Pemilih Pemula Menyongsong Pemilukada Tahun 2024” di di Kantor Camat Donggo, Kabupaten Bima

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Swastari, HAZ, SH, diundang menjadi Narasumber dalam Acara Dialog Pilkada 2024, yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Samakai Desa Mpili,

Dialog tersebut mengangkat tema yang bertajuk “Pendidikan Pemilih Pemula Menyongsong Pemilukada Tahun 2024″ yang berlangsung di Kantor Camat Donggo, Kabupaten Bima, Sabtu, (28/09/24)

Selain Ketua Bawaslu Dompu, hadir juga sebagai narasumber antara lain, Ilyas Yasin, Dosen STKIP Yapis Dompu, Mulyadin, Anggota Bawaslu Kabupaten Bima, dan Adi Supriadin, Ketua KPU Kabupaten Bima.

Dimana Para narasumber membahas tentang berbagai aspek pemilu, termasuk tren pelanggaran di media sosial yang semakin marak menjelang Pemilukada.

Dalam paparannya, Ketua Bawaslu Dompu Swastari HAZ, SH, menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya pemilih pemula, dalam menjaga integritas Pemilu.

Ia juga mengajak para pemilih pemula untuk berani menolak politik uang. “Generasi Z harus berani menolak politik uang dan membentuk karakter berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam diri kalian sendiri. Lingkungan memang berpengaruh, tapi minimal mulailah dari hal-hal yang baik,” ungkapnya.

Lanjut Swastari mengharapkan agar program pendidikan pemilih ini tidak berhenti hanya pada kegiatan ini. “Ini adalah program yang luar biasa dan saya berharap kegiatan ini tidak berhenti di sini saja.” tuturnya.

Karena Pemilih pemula harus berpikir tidak hanya untuk kebaikan hari ini, tetapi juga untuk masa depan. “Pemilu yang bersih dan Pilkada yang berintegritas adalah hal yang harus kita wujudkan bersama,” tegasnya.

Swastari menambahkan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak boleh memiliki sekat dengan siapa pun.

“Pilkada berintegritas harus dimulai dari integritas penyelenggara, yang semuanya telah melalui proses seleksi ketat dan memenuhi syarat.” Pungkasnya.

Acara ini juga dihadiri oleh Forum Komunikasi Kecamatan Donggo, Panwascam Donggo, perwakilan media, serta peserta dari SMA 1 dan SMA 2 Donggo. Para peserta mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menjaga kejujuran dan transparansi dalam proses demokrasi. *Adv.Bw*

Penulis IW

Tim CNNEWS

Foto, Pasangan Akj-Syah, Tim Penasehat, H, abubakar Ahmad, SH (Ompu Beko), Ketua Tim Akj-Syah, Kisman Pangeran, SH, Ketua Tim Pemenangan Bada, Muhammad.

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Pasangan Calon, H. Kader Jaelani dan H. Syahrul Parsan,ST,.MT atau biasa disebut AKJ-SYAH, yang merupakan Pertahana, mengukuhkan Tim Pemenangan kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, yang berlangsung di Kelurahan Bada, Jum’at, 27/09/2024, kemarin Malam

Dengan harapan Tim pemenangan tersebut bekerja maksimal dalam memenangkan Pasangan AKJSYAH, menuju Periode Ke dua pada Pilkada 2024 nanti,

Dimana kedatangan Pasangan Akj-Syah beserta istri disambut meriah oleh ratusan Pendukung serta Tim pemenangan yang diiringi Tim Rebana.

Hadir dalam acara pengukuhan Tim Pemenangan kelurahan Bada, antara lain, Penasehat Tim Akj-Syah, H. Abubakar Ahmad, SH atau yang akrab disapa Ompu Beko, Ketua Tim Akj-Syah Kisman Pangeran, SH, Drs. Arifuddin, (Simpe Arif) dan Tim pemenangan dan seluruh pendukung Akj-Syah,

Hadir juga Juru kampanye AKJ-SYAH, Polistisi Nasdem H. Andi Bachtiar, A, Md,.Par, Politisi PAN Suharlin, ST atau lebih tenar disapa Ori Lin.

Dalam orasi politiknya, Ketua Tim Pemenangan AKJ-SYAH Kelurahan Bada, Muhammad, mengungkapkan bahwa optimis memenangkan AKJ-SYAH khususnya di Kelurahan Bada,

Bahkan ia yakin mampu meraih suara hingga 90%. Hal itu terlihat dari antusias masyarakat bada yang cukup tinggi untuk mengantar AKJ-SYAH menuju 2 periode

“Insha Allah, Kami akan mampu memenangkan AKJ-SYAH menuju 2 periode di kelurahan Bada” ungkapnya Teriakan penuh semangat.

Lanjut Muhammad, dalam orasinya, bahwa bukan hanya 1 atau 2 orang saja tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati nomor urut 2 di kelurahan Bada,

Melainkan ada lebih dari 1000 orang tim. Hal itu yang membuatnya optimis bahwa AKJ-SYAH akan menang telak di kelurahan tersebut

“Kami memiliki lebih dari 1000 orang tim di kelurahan ini. Oleh karena itu, Kami sangat yakin untuk kemenangan Jagoan kami” katanya dengan nada tegas.

Dalam menyambut semangat Tim Pemenangan Kelurahan Bada, H. Kader Jaelani mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan serta do’a yang telah diberikan untuknya.

AKJ Juga sangat yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Tim Muhammad terkait kemenangan telak di kelurahan Bada ini, karena kelurahan Bada merupakan Basis AKJ.

“Terimakasih atas do’a serta dukungan saudara-saudara. Saya pun yakin dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Tim Kelurahan Bada ” pungkas AKJ

Meski begitu, AKJ meminta agar tim serta pendukung agar tidak takabur dalam berpolitik, karena kenurutnya, Didalam politik hal apapun pasti bisa terjadi.

Sehingga AKJ berharap, Tim yang telah dibentuk malam ini mampu bekerja maksimal dalam meraup suara sebanyak-banyaknya

“Kita tidak boleh jumawa serta takabur. Kita tetap harus bekerja maksimal dalam kurun waktu dua bulan yang tersisa ini hingga 27 November 2024” Pintanya

Pengukuhan Tim tersebut dikawal ketat oleh anggota kepolisian Sektor Dompu dibawah komando IPDA Ade Helmi, SH dan dimonitor langsung Oleh Panwaslu Kecamatan Dompu hingga akhir acara.

Terlihat juga puluhan tokoh agama Kelurahan Bada, Tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang ikut memberikan do’a untuk kemenangan AKJ-SYAH

Penulis IW

Foto, Almarhum Irawan, TKI Asal Bolonduru Desa Wawonduru Kecematan Woja Kabupaten Dompu-NTB 

ChanelNtbNews Dompu, NTB – Keluarga Almarhum TKI Irawan (38), warga Dusun Bolonduru Desa Wawonduru Kecematan Woja Kabupaten Dompu NTB, yang meninggal diduga akibat kesetrum listrik.

Dengan tegas Meminta Kepada Pihak Perusahaan Woodman Kuala lumpur Baram Estate SDN BHD Kilang (616631-U) Adong Palm Oil Mill yang terletak di Miri, Serawak, Malaysia Bagian Timur. untuk segera membayarkan asuransi Almarhum Irawan, karena meninggal pada saat bekerja diperusahaan yang dimaksud.

Diwawancara langsung awak media Orang Tua almarhum Irawan, Gani Pape dan Rohani yang menceritakan, awalnya almarhum berangkat dari rumah di Kabupaten Dompu NTB untuk bekerja di Kota Batam.

Singkat cerita, setelah Almarhum Irawan bekerja selama beberapa bulan saja, kemudian meminta kepada kami selaku orang tuanya via telepon seluler, agar mengirimkan semua dokumennya,

Guna pengurusan Paspor untuk berangkat secara resmi (legal) bekerja ke Negara Malaysia, lewat alamat yang dituju di Kota Batam, karena Almarhum berangkat secara resmi untuk bekerja di Negara Malaysia, star dari Kota Batam.

“Sebelum ke Malaysia Irawan meminta kepada kami untuk kirimkan semua berkasnya ke Kota Batam dan kami pun mengirimkan semua berkas yang dia minta untuk pengurusan Paspor dan dokumen penting lainnya. Intinya, anak kami berangkat secara resmi dan bukan illegal,” ungkap Gani Pape dan Rohani, kepada media ini saat di wawancarai dikediamannya, Jumat (27/09/24) sekitar pukul 20.30 wita tadi.

Lebih lanjut, dituturkan Gani dan Rohani, almarhum memiliki 5 orang anak termasuk putri bungsunya yang masih berusia sekitar 2 tahun, hasil produksi dari 3 orang isteri yang semuanya harus di nafkahi oleh almarhum.” Setelah meninggal, ke 5 anak nya kini menjadi yatim.” tuturnya.

Dipertegas Gani dan Rohani, Sekali lagi kami meminta kepada Perusahaan agar membayar asuransi kematian almarhum.

Selain perusahaan, kami juga minta kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu agar bisa membantu mengusulkan ke Perusahaan melalui pusat untuk pembayaran asuransi almarhum,

Pantauan media ini, H-1, persiapan keluarga keluarga menyambut kedatangan jenazah, di kediaman almarhum telah dipasangi terop dan ditembok rumahnya juga telah dipajangi foto almarhum semasa hidupnya.

Bahkan seluruh anak almarhum sudah berada dikediaman almarhum sembari menunggu kehadiran jenazah almarhum Irawan tiba.

Begitu pula dengan warga dan pihak keluarga almarhum, sudah terlihat mulai mendatangi rumah duka dan duduk cerita tentang kebaikan almarhum semasa hidupnya.

Penulis IW

Foto, Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Swastari HAZ, SH, didampingi Kordiv Penyelesaian Sengketa, Syafrudin dan Kepala Sekretariat, Agus Awaluddin

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Usai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu pada Pilkada 2024 oleh KPU Kabupaten Dompu pada tanggal 22 September 2024 lalu, Bawaslu Kabupaten Dompu mendapatkan pengajuan permohonan sengketa.

Dalam acara jumpa pers, Jumat malam (27/9/2024), Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Swastari didampingi Kordiv Penyelesaian Sengketa, Syafrudin dan Kepala Sekretariat, Agus Awaluddin

Permohonan sengketa disampaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Bambang Firdaus – Syirajuddin (BBF-DJ) melalui tim kuasa hukumnya. Permohonan sengketa diajukan karena Tim Kuasa Hukum BBF-DJ berkeberatan atas penetapan KPU Kabupaten Dompu yang menyatakan Paslon H. Kader Jaelani – H. Syahrul Parsan (AKJ-SYAH) memenuhi syarat (MS).

Karena KPU Kabupaten Dompu dinilai tidak cermat dalam melakukan penelitian persyaratan administrasi calon Bupati AKJ.

“Permohonan sengketa dari kuasa hukum Bambang Firdaus – Syirajuddin masuk di Bawaslu Kabupaten Dompu pada hari Rabu tanggal 25 September 2024,” ungkap Ketua Bawaslu Dompu,

Ketua Bawaslu menyebutkan bahwa permohonan yang diajukan tanggal 25 September 2024 dapat diterima karena dimasukkan pada hari terakhir (hari ketiga) pasca dikeluarkannya berita acara penetapan Paslon oleh KPU Kabupaten Dompu.

Hal itu merujuk pada Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Karena Didalam peraturan tersebut mengisyaratkan batas permohonan adalah 3 hari setelah dikeluarkannya berita acara oleh KPU.

Maka, langkah Bawaslu Kabupaten Dompu terhadap pengajuan permohonan sengketa tersebut, kata Swastari, Bawaslu Kabupaten Dompu menindaklanjuti dengan melakukan tahapan-tahapan sebagaimana diatur oleh Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Swastari membeberkan dokumen pengajuan permohonan sengketa pertama kali diterima oleh petugas penerima dokumen. Petugas penerima dokumen mengecek kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan dalam Perbawaslu tersebut di atas. setelah dilakukan pengecekan,” semua dokumen lengkap dan kemudian diberikan tanda terima.” jelasnya.

Selanjutnya petugas penerima dokumen kemudian melaporkan kepada kepala sekretariat terkait penerimaan permohonan sengketa itu.

Kemudian Kepala Sekretariat kemudian melaporkan kepada Pimpinan Bawaslu untuk dilakukan rapat pleno dalam rangka memverifikasi seluruh dokumen yang dibawa pemohon.

“Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan apakah substansi dari dokumen ini mendukung semua persyararatan pengajuan permohonan sengketa, dan kami telah melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen tersebut lengkap mulai dari legal standing pelapor, terlapor dan objek sengketa,” bebernya.

Namun demikian, kata Swastari hasil analisis pihaknya, bahwa permohonan sengketa yang diajukan Tim Kuasa Hukum BBF – DJ tidak dapat diregistrasi (untuk dilanjutkan dalam proses sidang sengketa).

Karena penetapan yang dilakukan KPU Kabupaten Dompu (yang meloloskan Paslon AKJ-SYAH) tidak menunjukkan kerugian secara langsung terhadap pemohon.

“Kami menganalisis permohonan sengketa ini tidak dapat kami registrasi karena bukti-bukti yang disampaikan pemohon tidak ada yang menunjukkan kerugian secara langsung yang dialami oleh pihak pemohon. Sehingga kami berkesimpulan terhadap permohonan sengketa oleh Paslon nomor urut 1 melalui tim kuasa hukumnya tidak dapat kami registrasi,” urainya.

Analisis itu, lanjut dijelaskan Swastari merujuk pada pasal 4 ayat (1) Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 itu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi “Sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak Peserta Pemilihan dirugikan secara langsung”.

“Dari analisis kami ketika ditetapkannya pasangan calon nomor 2 oleh KPU dalam berita acaranya menjadi MS, tidak ada hak dari Paslon nomor 1 yang dirugikan,” tandasnya.

Selain berpatokan pada Perbawaslu di atas, Swastari mengaku pihaknya telah melakukan mekanisme diskusi, konsultasi, maupun koordinasi dengan level pimpinan di atas sampai dengan di tingkat pusat.

Termasuk hal-hal teknis yang tidak diatur dalam Perbawaslu, pihaknya juga merujuk pada pedoman teknis di dalam Keputusan Bawaslu nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Diakhir, Swastari menginformasikan, bahwa pada hari yang sama, yakni Rabu, 25 September 2024, pihaknya juga menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi dari masyarakat terkait lahirnya Surat Keterangan Pengganti Ijazah Calon Bupati Dompu, H. Kader Jaelani.

Terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi ini, Swastari menegaskan bahwa Bawaslu telah meregistrasi dan akan melakukan pemanggilan terhadap Ketua KPU Kabupaten Dompu untuk dimintai klarifikasi.

“Tidak menutup kemungkinan atas dugaan maladministratif ini pihaknya akan memanggil sejumlah pihak tertentu yang berhubungan dengan penerbitan Suket itu.” ungkap aca tari yang trend disapa. *Adv.Bw*

Penulis IW