ChanelNtbNews, Dompu NTB – Tujuan Pendidikan Nasional ditulis dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Arti pendidikan sendiri menurut Ki Hajar Dewantara adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat.

Selain itu, Arti pendidikan juga tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

Mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan Pendidikan Nasional Tertuang dalam Undang-Undang Kalimat “Mencerdaskan kehidupan bangsa” yang tertuang dalam UUD 1945 alinea ke-4 yang merupakan tujuan utama nasional,

Menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 2 menyebutkan mengenai arti dari pendidikan nasional yang berbunyi, “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.”

Kemudian Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional terdapat dalam pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 yang berbunyi :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Hal itulah, yang sudah dibuktikan oleh SMKN 1 Dompu baru-baru ini, dimana telah mengukir Prestasi Gemilang melalui Bakat peserta didik dibidang olahraga khususnya Taekwondo dan Pencak Silat, Senin, 7 Agustus 2023.

Pada Kejuaraan Taekwondo Turnamen Kapolresta Mataram Cup, siswa-siswi SMKN 1 Sukses mempersembahkan 2 medali emas 🏅 lewat M. FARIS ALMIR Kelas X DKV 1, Juara 1 untuk kategori Putra dan dikategori Putri, juara 1 diraih Lusi Mutmainah Safitri, Kelas XII MPLB 2. 

Sedangkan untuk Kejuaraan Pencak Silat mewakili IPSI Kab. Dompu di ajang Gubernur Cup, Siswi SMKN 1 Dompu Hanya mampu mempersembahkan Medali Perunggu lewat Raodatul Mualimin Siswi SMKN 1 Dompu kelas XII TBU, harus puas berada posisi ke 3 di nomor tanding kelas B putri.

Dimomentum hari yang bersejarah ini, maka Kepala Sekolah SMKN 1 Dompu Faturahman, ST beserta Keluarga Besar SMKN 1 Dompu Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Ke 78

Merdeka.. Merdeka untuk Pendidikan.. karena Pendidikan yang akan melahirkan generasi Emas bangsa, generasi penerus bangsa.

Pen : IW

Foto Wakil Bupati Dompu H Syahrul Parsan ST MT dan Kepala Bappeda dan Litbang kab Dompu, Drs. H. Gaziamansyuri, M.AP di Rakor Pemantapan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan yang dibiayai Dana DAK Tahun 2024.

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu melalui Dinas Bappeda dan Litbang menggelar Rapat Koordinasi Pemantapan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan yang dibiayai Dana DAK Tahun 2024.

Acara Rakor tersebut diikuti Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST., MT, Kepala Bappeda Litbang, Drs. H. Gaziamansyuri, M.AP bersama jajaran Kepala Bidang dan Fungsional Perencana serta Pimpinan OPD Pengampu Dana DAK, berlangsung di aula Bappeda dan Litbang kab Dompu, kamis, 13/07/23 dikutip dari prokopim Setda dompu.

Dalam arahannya di rakor yang diagendakan Wabup H. Syahrul Parsan menegaskan Pimpinan OPD agar dapat mengimbangi semangat kerja Bupati Dompu, H. Kader Jaelani.

Menurut Wabup, Bupati AKJ dalam banyak kesempatan telah berupaya keras dan sungguh-sungguh untuk mendatangi sejumlah Kementerian guna mendapatkan program dan kegiatan pembangunan bagi Bumi Nggahi Rawi Pahu tercinta.

Kata Wabup hampir semua Kementerian dan Lembaga Non Kementerian sudah didatangi oleh Bupati AKJ, baik secara personal maupun dengan jajaran Pimpinan OPD.

“Perjuangan keras Bupati AKJ mendatangi sejumlah Kementerian dan Lembaga Non Kementerian hendaknya dapat diimbangi oleh Pimpinan OPD dengan mempersiapkan berbagai hal yang menjadi persyaratan atau ketentuan program yang diusulkan”, ungkapnya.

Lanjut Wabup menambahkan jangan sampai karena ketidaksiapan Pimpinan OPD melengkapi persyaratan dan ketentuan program sebagaimana yang diusulkan akhirnya perjuangan yang sudah dilakukan Bupati AKJ menjadi sia-sia.

“Saya ingin agar hal teknis terkait persyaratan dan ketentuan program agar dapat dilengkapi dan dipersiapkan dengan baik sejak awal, kalaupun nanti setelah program sudah diusulkan ada perbaikan bukan lagi harus dilakukan dari awal namun hanya melengkapi hal-hal kecil yang tidak lagi membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaikinya”.

Wabup H. Syahrul Parsan juga mengapresiasi dilakukannya rakor pemantapan usulan Dana DAK Tahun 2024.

“Saya mengapresiasi dilakukan rakor pemantapan ini sebagai wahana untuk saling mengingatkan terkait berbagai hal penting yang harus diperhatikan dalam usulan pembangunan dengan sumber pembiayaan Dana DAK”, terangnya.

Kemudian disela waktu Kepala Bappeda dan Litbang, Drs. H. Gaziamansyuri, M.AP mengatensi apa yang disampaikan Wabup H. Syahrul Parsan.

“Hingga deadline waktu penyampaian usulan program Dana DAK tahun 2024, Bappeda dan Litbang akan terus memantau perkembangannya sehingga persyaratan dan ketentuan program dapat terpenuhi oleh masing-masing OPD pengampu Dana DAK”, ucapnya memberikan keyakinan kepada Wabup.

Rakor berlangsung lancar, aman dan tertib yang diakhiri dengan sholah zuhur secara berjama’ah di Mushola Bappeda dan Litbang.

Foto Ketua DPC Partai PPP Kab Dompu Hj Nurlaela Khairunisa, SE dan Calon DPRD Provinsi NTB, Dapil 6 Dompu, Bima dan kota Bima.

Apakah kita sudah merdeka secara politik, kalau faktanya demokrasi kita dibajak oleh para pemilik modal, seharusnya pemegang kedaulatan tertinggi yang sah adalah di tangan rakyat sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945, namun faktanya kedaulatan tertinggi hari ini ada di tangan penguasa dan pengusaha/pemilik modal yang bisa menentukan apa yang mereka kehendaki.

ChanelNtbNews, Dompu NTB – Sistem demokrasi kita mengarah kepada sistem demokrasi yang liberal ini harus dikoreksi, bagaimana tidak realitas yang terjadi uang menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan pemenang kekuasaan yang tidak murni ditangan rakyat melalui proses one man one vote.

Pemimpin yang lahir dari proses politik transaksional melahirkan kepemimpinan yang tidak kuat (strong leadership) dan sangat mudah diintervensi dalam menentukan kebijakan oleh mereka yang punya kepentingan, sehingga kebijakan itu tidak pro terhadap rakyat.

Demokrasi yang sesuai dengan budaya bangsa kita adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Belum lagi hak kebebasan mengemukakan pendapat dimuka umum baik melalui lisan dan tulisan yang sudah jelas-jelas dijamin oleh pasal 28 Undang-undang 1945 tetapi sampai hari ini masih diberangus.

‘Ketika anak bangsa kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat mereka didiskriminasi bahkan dianggap sebagai pemberontak’

Khususnya Partai PKB, Peran Politiknya di beberapa Periode Pemilihan langsung ini, Partai PKB Slalu berkontribusi terhadap Pemerintah dalam rangka Membangun NKRI kearah yang lebih baik lagi.

Partai PKB dibawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), terbukti selalu siap mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat 

Oleh karena itu, Banyak Masyarakat Indonesia Yang telah mendeklarasikan Muhaimin Iskandar sebagai Presiden RI tahun 2024.

DiMomen Kemerdekaan, Ketua DPC Partai PKB Kab Dompu Hj. Nurlaela Khairunisa SE, Beserta Keluarga Besar Partai PKB Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Ke 78.

Merdeka… Merdeka.. Merdeka Sekali Merdeka Tetap Merdeka….

Pen : IW

foto Kadistanbun Kab Dompu Muhammad Syahroni, SP, MM dan Sekretaris Distanbun.

ChanelNtbNews, Dompu NTB – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Dompu, terus memaksimalkan peran dan tugasnya dalam mewujudkan perubahan kemajuan nyata di bidang pertanian dan perkebunan di Bumi Nggahi Rawi Pahu (Dompu).

Dengan Komitmen yang kuat Distanbun optimis dapat mengsukseskan pengembangan Jagung, Porang dan Padi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jara Pasaka.

Disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, SP, MM mengatakan, skenario Jara Pasaka ada dua ujung target dari RPJMD tahun 2026 nanti.

“Target pertama yakni peningkatan daya beli masyarakat dan kedua peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkap Kadis, saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Sabtu, (05/08/23)

Dijelaskan Kadis, kalau dihubungkan keterkaitan dua target tadi dengan sektor pertanian, yang memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Berbicara peningkatan daya beli masyarakat banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya, dalam upaya peningkatan daya beli masyarakat adalah dengan menaikan pendapatan masyarakat,” jelasnya.

Lanjut dijelaskan Kadis, tidak ada pilihan lain salah satu hal yang bisa menciptakan kondisi peningkatan pendapatan adalah dengan menaikan produksi Komoditas pertanian.

Dengan Upaya peningkatan produksi dan penambahan nilai tambah pada komoditi Padi, Jagung maupun Porang sebagai bagian dari Jara Pasaka. “Inilah yang menjadi ranah dinas pertanian dan perkebunan,” paparnya.

M. Syaroni, SP.,MM menambahkan, terkait dengan target produksi dalam RPJMD yakni target produksi sampai dengan tahun 2026 adalah untuk komoditi Padi sebesar 230.367 ton, komoditi Jagung 442.753 ton dan Porang 54.312 ton.

Selanjutnya mengenai Jagung yakni masalah lahan, sarana prasarana air, sarana prasarana produksi (benih, pupuk dan obat obatan) dan mekanisasi pertanian. Harga Jagung yang masih fluktuatif dan kadang tidak stabil.

Karena Animo masyarakat dalam berusaha tani jagung yang besar sementara lahan kering dan lahan sawah terbatas, pada akhirnya masyarakat melakukan perluasan areal tanam jagung sampai ke wilayah-wilayah yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk budidaya sehingga mengancam kelestarian lingkungan.

foto kegiatan Distabun dilokasi pertanian 

Terkait program Porang ini adalah komoditas baru di kabupaten Dompu, sehingga memerlukan penanganan khusus. Lahan masyarakat yang terbatas akan menjadi masalah karena petani tidak hanya akan membudidayakan porang tetapi juga membudidayakan tanaman lainnya.

Selain itu, juga masalah sarana produksi lainnya seperti ketersediaan pupuk dan obat- obatan juga akan menjadi kendala apabila tidak ditangani dengan baik dan masalah pemasaran dan pasar yang belum jelas mengingat porang adalah komoditi baru di Kabupaten Dompu.

Sedangkan, mengenai Padi yakni konversi lahan dari sawah ke pemukiman penduduk dan banyak lahan kering yang ditanami jagung dari pada padi sehingga mengurangi luas tanam dan produksi.

” Masalah hama penyakit pada saat musim hujan, ketersediaan pupuk bersubsidi yang dirasa masih kurang dan kadang-kadang langka dan masalah ketergantungan masyarakat terhadap pupuk kimiawi dan masih jarang yang menggunakan pupuk organik. “Itulah berbagai masalah dan kendala yang dihadapi sampai saat ini,” paparnya lagi.

Kadis mengatakan, bahwa akan disusun Roadmap Jara Pasaka yang didalamnya terdapat langkah-Langkah pengembangan Jagung, Porang dan Padi mulai dari proses budidaya hulu sampai dengan pengembangan industry hilir.

Dimana untuk Jagung, dapat meningkatkan produksi dan produktivitas jagung melalui intensifikasi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Menciptakan industry dengan bahan baku jagung untuk meningkatkan harga jual produk.

Serta Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan pengembangan kelembagaan ditingkat petani dan meningkatkan strategi pemasaran, permodalan dan teknologi produksi jagung.

Kemudian untuk Porang sendiri, akan melakukan Demplot tanaman porang dalam rangka mengedukasi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas porang yang merupakan komoditas baru yang akan dikembangkan secara strategis di Kabupaten Dompu.

Jadi perlu Menyediakan sarana produksi porang terutama benih untuk mendukung pengembangan dan perluasan areal tanam porang. Meningkatkan SDM petani porang dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan teknis dan studi banding pada daerah-daerah penghasil porang terbesar dan menyiapkan pasar dan strategi pemasaran guna menyongsong hasil produksi porang.

Khusus Padi, meningkatkan produksi dan produktivitas padi melalui intensifikasi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Mengembangkan plasma nutfah terutama varietas dengan kearifan lokal yang dapat dikembangkan masyarakat petani.

” Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan kelembagaan ditingkat petani serta meningkatkan strategi pemasaran, permodalan dan teknologi produksi padi terutama melalui mekanisasi pertanian.”Itulah berbagai langkah yang akan dilakukan,” katanya.

Pewarta : IW

Embung mini merupakan sebuah bangunan atau tempat melakukan konservasi air tersebut berbentuk sebagai lahan cekungan guna melakukan penampungan air limpasan di dalam penggunaan embung dengan ukuran mini.

ChanelNtbNews, Dompu, NTB -Pembangunan Embun Mini Kelompok Tani Mada Oi Ua Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, telah rampung.

Dengan total anggaran sebesar 180 juta yang bersumber dari Dinas Pertanian Kabupaten Dompu dan Embun mini kelompok tani mada ua tersebut sudah bisa manfaatkan untuk kebutuhan irigasi pertanian.

Hal itu disampaikan Kabid Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kab. Dompu, Edy Chaedir SP, pada disaat  dikunjungi awak media diruang kerjanya, 05/08/23.

Kabid Prasarana dan sarana Distanbun Kab Dompu, Edy Chaedir SP, menyampaikan bahwa Pembangunan Embun mini kelompok tani mada oi ua sudah selesai dikerjakan oleh kelompok tani mada oi ua.

” Sudah selesai 100%, walaupun terkendala dengan cuaca yang tidak bersahabat/buruk,” pungkas Kabid.

Kabid Prasarana dan sarana menjelaskan bahwa tujuan pembuatan embung, pertama adalah mampu memberikan daya tahan dari aliran air, yang berasal dari mata air, kemudian curah hujan, serta berbagai jenis sumber lain penggunaan embung mini.

Disisi lain juga dalam hal pengembangan pada Embung tersebut yakni mampu memberikan peningkatan dari indeks sebuah tanaman,

Serta memperbanyak produktivitas dari berbagai sektor yang disediakan. Hal ini tentu memberikan keuntungan sendiri oleh para petani.

Disamping itu, di sekitar lokasi Embung mini mada oi Wau juga, telah dijadikan percetakan sawah baru dan pembuatan jalan usaha tani, supaya memudahkan akses jalan menuju embung.

Ditambshkan Kabid, bahwa embung mini ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani dengan sistem Integrated Farming, yang melibatkan perkebunan, pangan, hortikultura, serta ternak dan perikanan.

“Dimana anggota kelompok tani Mada Oi Wau dapat menanam sayur-sayuran, buah-buahan, padi, jagung, serta beternak dan membudidayakan ikan.” ujarnya diakhir penyampaiannya

Pen : IW

ChanelNtbNews, Dompu NTB – Apakah kita sudah merdeka dari sisi kesehatan, kalau faktanya slogan “orang miskin dilarang sakit” masih relevan hingga saat ini.

Kenapa begitu ?? Karena masih banyak terjadi diskriminasi pelayanan yang tidak adil terhadap orang miskin ketika mereka ingin melakukan pengobatan di rumah sakit, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak sama, bahkan sampai terjadi penolakan pasien.

Seharusnya insiden di atas tidak harus terjadi, karena kesehatan adalah hak dasar masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah sesuai amanat konstitusi.

Yang telah termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H yang mengatur hak masyarakat di bidang kesehatan, dan pasal 34 tentang kewajiban Negara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.

Artinya pemerintah harus menjamin dan bertanggung jawab atas kesehatan rakyatnya dari hulu sampai hilir mulai dari pencegahan hingga pengobatan.

Kemudian terkait dengan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang mewajibkan masyarakat membayar iuran ini sangat memberatkan masyarakat dan semakin terpukul,

karena menurut data BPS terupdate sekitar 9,78 % atau sebanyak 26,42 juta orang rakyat Indonesia hidup dalam garis kemiskinan.

Penyelenggaraan BPJS dengan dalih asas gotong royong padahal didalamnya ada komersialisasi dunia kesehatan secara terstruktur dan sistematis,

Maka, seharusnya hasil dari penggunaan atau pengembangan dana tersebut memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh peserta bukan untuk kesejahteraan pegawai yang nilainya sangat fantastis.

Direktur dr. Dias Indarko Beserta Seluruh Jajaran BLUD RSUD Dompu, Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Ke 78, Sabtu 05/08/23

Sangatlah tidak berarti Kemerdekaan yang sudah susah payah diperjuangkan sepenuh jiwa dan raga oleh para pejuang kemerdekaan, Kalau Kesehatan Rakyat Indonesia Tidak Sehat 

Pen : IW