FMPDK Tuntut Penegakan Hukum Secara Adil Diwilayah Kerja BKPH Topaso, Kepala Topaso Tuntutan Warga Segera Ditindaklanjuti Dan Bantah Adanya Pembiaraan Terhadap Aktivitas Menduduki Kawasan Hutan.

Foto Aksi Unjuk Rasa Forum Peduli Masyarakat Desa Katua Tuntut Penegakan Hukum di wilayah BKPH Topaso di Kantor BKPH Topaso 

 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Puluhan Warga yang terhimpun dalam Forum Masyarakat Peduli Desa Katua (FMPDK) mengelar aksi unjuk rasa, di depan kantor BKPH Topaso, guna menuntut Proses Penegakan Hukum secara adil dan tidak tebang pilih diwilayah kerja BKPH Topaso, Selasa 19/12/23.

 

Terhadap persoalan hukum yang sama, yang dilakukan atau dilanggar oleh Oknum-oknum masyarakat dalam hal menduduki kawasan Hutan tanpa ijin yang bertentangan dengan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

 

Dalam tuntutannya, Korlap aksi, Fajrin, SH mengatakan bahwa kami yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Desa Katua ini menuntut keadilan yang sama dalam proses penegakan hukum yang sama diwilayah kehutanan BKPH Topaso, berkaitan dengan dugaan adanya masyarakat yang memasuki kawasan hutan tanpa ijin atau perladangan Liar.

 

Karena sebelumnya, Pihak BKPH Topaso telah mengamankan salah seorang Warga Desa Katua yang berkebun di Kawasan Hutan tanpa ijin dan dilanjutkan dengan proses hukum.

 

Sedangkan dalam Persoalan yang sama, sejumlah Warga Desa Manggenae Sejak lama diduga telah menduduki kawasan Hutan tanpa ijin di wilayah kerja BKPH Topaso di Desa katua di so’ mada kantinggo, so’ wadu ramba, dan so mada kalate.

 

Dengan luasan sekitar 89 Hektar diduga kuat terindentifikasi kawasan Hutan, terdiri dari wilayah Hutan So’ Mada Katinggo, So’ Wadu ramba dan So’ Klateroso di wilayah Desa Katua.”papar Fajrin dalam orasinya.

 

Sebab Kawasan Hutan ditiga so’ berfungsi sebagai penyangga mata air di wilayah Dompu timur. Maka harus segera dilakukan penertiban atau penutupan,

 

Selain itu, dalam uu No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan dalam pasal 92 bahwa tiap orang perseorangan dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri didalam kawasan hutan di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda satu miliar lima ratus juta.

 

“Maka dari itu, kendati kapal akan keram, tegakanlah hukum dan keadilan, karna kewibawaan negara ada pada aparat penegak hukum.”pintanya.

 

Namun, hal itu tidak diberlakukan hal yang sama oleh pihak BKPH Topaso dengan melakukan penertiban dan kemudian dilanjutkan dengan diproses hukum, terhadap sejumlah warga yang memasuki kawasan hutan tanpa ijin, seperti halnya warga Desa Katua itu.

 

Oleh sebab itu, kami meminta kepada Pihak BKPH Topaso, untuk diperlakukan penegakan Hukum dengan tegak lurus, secara adil tanpa ada tebang pilih terhadap persoalan hukum yang sama.

 

Sementara disatu sisi, DPRD Kab Dompu sedang membahas Raperda tentang Perlindungan Mata Air.”Kita krisis mata air dan erosi hari ini, akibat dari kegiatan perladangan Liar itu,”jelasnya.

 

Fajrin juga mengatakan bahwa dalam durasi waktu interval yang cukup lama adanya kegiatan masyarakat yang memasuki Kawasan Hutan di wilayah Desa Katua itu, tetapi tidak ada tindakan untuk menghentikan aktivitas tersebut.

 

“Kalau di lihat dari waktu yang cukup lama ini, kami menduga kuat ada proses Pembiaraan dari oknum-oknum BKPH Topaso terhadap aktivitas yang dilakukan secara sistematis, masif dan konsfrensif ini.”bebernya.

 

Maka dengan tegas kami meminta kepada Pihak BKPH Topaso untuk segera melakukan penertiban terhadap aktivitas masyarakat yang memasuki kawasan hutan tersebut.

 

“Apabila tuntutan kami tidak segera ditindaklanjuti, maka kami akan kembali melakukan aksi demonstrasi besar-besaran dengan menutup akses Jalan Negara Negara, sampai tuntutan kami terpenuhi oleh pihak BKPH Topaso.”tegas Fajrin dengan nada mengancam.

 

foto Kepala BKPH Topaso, Nurwana Putra S, Hut, Didampingi Petinggi Polhut Zulkarnaen, di Saat menerima massa aksi dihalaman Kantor BKPH Topaso

 

Sementara ditempat terpisah, Kepala BKPH Topaso, Nurwana Putra, S. Hut, mengatakan bahwa aksi masyarakat itu, intinya meminta adanya penegakan hukum terhadap aktivitas masyarakat yang memasuki kawasan hutan tersebut.

 

“Pihaknya sudah menerima dengan baik apa yang menjadi tuntutan maupun laporan dari massa aksi tersebut dan dalam waktu dekat ini akan segera ditindaklanjuti.”jelas Nurwana.

 

Lanjut, Nurwana menjelaskan bahwa aktivitas masyarakat menduduki kawasan Hutan itu sudah berlangsung lama yaitu sejak tahun 2017 bahkan jauh sebelum saya menjabat kepala BKPH Topaso.

 

“Jadi mulai sejak Itu pula pihak BKPH Topaso melakukan penertiban terhadap aktivitas itu, tetapi selalu dihadang oleh masyarakat Desa Katua,”ungkapnya Kepala BKPH Topaso.

 

Maka, dengan tegas saya membantah keras terkait adanya dugaan Pembiaraan terhadap aktivitas masyarakat yang memasuki kawasan hutan tersebut.

 

Diakhir oleh karena itu, berhubung masyarakat sudah melaporkan persoalan masyarakat menduduki kawasan Hutan tersebut, diharapkan masyarakat untuk selalu menciptakan suasana yang kondusif.

 

“Lebih-lebih ikut mendukung dalam penegakan Hukum terkait apa yang menjadi tuntutan masyarakat itu sendiri.”ujar Dae Wana sapaan akrabnya.

 

Penulis : IW