Foto, Sekretaris DPPKB Dompu, Abdullah, S. Sos, Kabid P4 DPPKB Dompu, Zulkarnain. S.Sos.,MPH, Pemateri Kepala Diklat Prov NTB, Setiabudi.
ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Percepatan penurunan stunting merupakan program prioritas Presiden RI yang bertujuan untuk menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 14%. Program ini diwujudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang berakhir pada akhir 2024.
Sebagai upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Stunting, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Dompu menggelar Pelatihan Bagi Tenaga Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 di Kabupaten Dompu.
Pelatihan tersebut berlangsung selama 2 Hari, mulai hari Rabu, tanggal 29 Oktober sampai dengan Kamis, 30 Oktober tahun 2024,
Kegiatan pelatihan ini di buka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mewakili Kepala DPPKB Dompu.
Hadir dalam kegiatan pelatihan tersebut antara lain, Sekretaris DPPKB Dompu, Abdullah, S. Sos, Kabid P4 DPPKB Dompu, Zulkarnain. S.Sos.,MPH, Pemateri Kepala Diklat Prov NTB, Setiabudi.
Peserta pelatihan terdiri dari, Kepala Puskesmas Se-Kabupaten, Camat Se-kabupaten, Ka. UPT Kecematan, Ketua PKK, Ketua IBI Dompu, Tenaga pelaksana percepatan penurunan stunting Desa/Kelurahan.
Dalam Sambutannya, Sekretaris DPPKB Dompu, Abdullah, S. Sos menyampaikan bahwa hari kita akan membahas tentang strategi penurunan stunting dengan melaksanakan Pelatihan Bagi Tenaga Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024.
Iklan Penanganan Stunting
Dikatakan Sekretaris, Kalau kita mencermati peserta yang diundang pada pagi hari ini semuanya pelaku, karena kegiatan ini mulai dari tingkat kecermatan sampai dengan tingkat Desa dan kelurahan, termasuk dukungan dari teman-teman Dikes dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
Sehingga semua program yang berkaitan dengan penurunan stunting di kabupaten Dompu, Alhamdulillah dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, yang Dibuktikan di tahun 2023.
“Kita ketahui bersama bahwa angka stunting di tahun 2023 sesuai dengan harapan adalah 12,4%, bila dibandingkan tahun 2022 adalah 34,5%, maka penurunannya 22,1%.” jelas Abdullah.
Lebih lanjut, Abdullah mengatakan sehingga di hari Keluarga Nasional yang ke-31 di Semarang, dimana Kabupaten Dompu berada di posisi ketiga dalam penurunan stunting ke pusat
Terkait pencapaian itu semua tidak lepas dari kerjasama dan kolaborasi kita, terutama dukungan saudara-saudara saya Pimpinan wilayah di masing-masing Kecamatan yang betul-betul memperhatikan dan menjadikan perioritas utama dalam kegiatan penurunan stunting
Jadi perwakilan kita yang ada di Kecematan ini betul-betul bekerja dan melakukan koordinasi dengan Camat, Kepala Desa dan teman-teman puskesmas sehingga data-data yang butuhkan terkait dengan penurunan stunting ini,
“Alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan bersama,” ucapnya.
Diakhir, Harapan kami pada kesempatan ini, dalam rangka penurunan stunting ini, kami mengajak semua pihak, mari kita tingkatkan terus kerjasama kita
“Semoga apa yang diharapkan oleh pimpinan tertinggi kita, yaitu bapak wakil presiden, Gubernur dan Wakil Bupati selaku Ketua TPPS dapat kita tingkatkan lagi,” ujar Abdullah penuh harap.
Pemateri Kepala Diklat Prov NTB, Setiabudi mengatakan bahwa komitmen kita selaku TPPS Kecematan harus bekerja keras dan harus mempunyai komitmen dalam rangka percepatan penurunan stunting.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Kabid P4 DPPKB Pak Zulkarnain, kalau tidak ada beliau kegiatan ini tidak akan terlaksana,” ucap Setiabudi.
Setiabudi menjelaskan terkait dengan pelatihan TPPS Kecematan, memang kalau dilihat dari tim TPPSnya kita ibarat obat yang sudah kadaluarsa, kenapa tahun 2024 baru di latih, kenapa tidak dilatih tahun 2021?
Karena alasannya ini awal dari kepemimpinan Presiden Prabowo, kita mempunyai kementerian yang namanya Kementerian Kedudukan Pembangunan Keluarga atau Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang Dinahkodai oleh Prof. Dr.. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd.
“Beliau berkomitmen kepada kita selaku ASN Kabupaten Dompu pelatihan tersebut dilaksanakan sampai periode pak Probowo selesai, SK yang hanya 2024 diperpanjang sampai di tahun 2029,” jelasnya.
