ChanelNtbNews Lombok Barat,NTB – Sejumlah Warga Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat melakukan protes dan menolak terkait rencana perluasan lahan/Landfill TPA Kebon Kongok.

 

Di hadapan awak media Sdr. M. Tajudin, S.Sos selaku Kepala Desa Taman Ayu menyampaikan bahwa memang benar sejak awal perencanaan perluasan lahan TPA Kebon Kongok telah ditolak oleh warga Desa Taman Ayu karena pihak Pemprov. NTB.

 

” Melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dinilai tidak serius dalam menangani limbah cairan lindi yang keluar dari tumpukan sampah di TPA yang mengalir ke jalan dan sungai yang menyebabkan terjadinya pencemaran.” Kata Kades M. Tajudin, S.Sos, dikutip dari media Asianationnews.(03/08/2023).

 

Sehingga warga Desa Taman Ayu menuntut agar Pemerintah Provinsi NTB menyelesaikan terlebih permasalahan tersebut sebelum membangun lahan landfill yang baru.

 

Selain itu Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan pihak UPTD TPA Kebon Kongok selaku pengelola TPA Kebon Kongok tidak pernah mengkomunikasikan terkait pembebasan lahan seluas 5 hektare untuk perluasan lahan TPA Kebon Kongok.

 

” Bahkan warga dari Dusun Bongor Desa Taman Ayu telah membuat dan menandatangani petisi sebagai bentuk penolakan perluasan lahan TPA Kebon Kongok,” pintanya.

 

Kemudian pihak UPTD TPA Kebon Kongok selaku pengelola TPA Kebon Kongok dianggap telah melangkahi para tokoh masyarakat yang dituakan oleh warga lingkar TPA pada saat melakukan pembebasan lahan seluas 5 hektare,

 

Mestinya pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB terlebih dahulu melakukan izin atau berkomunikasi dengan menjelaskan dampak dan tujuan perluasan lahan TPA Kebon Kongok,

 

Seharusnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB lebih intens untuk mensosilisasikan kepada warga Desa Taman Ayu yang juga termasuk Desa Wisata, sehingga ada dialog yang menghasilkan jalan keluar terbaik.

 

Namun Pihak Pemerintah Prov. NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB beralasan, “Tingginya volume sampah di TPA Kebon Kongok yang telah melebihi kapasitas ditambah lagi dengan belum tersedianya TPA baru yang dibangun,

membuat Pemerintah Provinsi NTB harus bertindak cepat.

 

” Karena hal ini bersifat sangat mendesak dan harus secepatnya dicarikan solusi, oleh karena itu Pemprov NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan pihak UPTD TPA Kebon Kongok melakukan rapat untuk membahas dokumen perencanaan (Master Plan) perluasan TPA Kebon Kongok.” Jelas Kades

 

Agar mendapatkan solusi untuk melakukan perluasan lahan TPA Kebon Kongok yang pada rencananya akan dilakukan pada awal tahun 2023 dengan membangun lahan landfill baru serta membangun TPST RDF (Refuse Derived Fuel) untuk mengolah sampah yang telah dipilah.

 

Rencana perluasan lahan TPA Kebon Kongok ini dilakukan karena lokasi pembuangan sampah yang lama sudah tidak berjalan dengan baik.

 

Sedangkan untuk penanganan pengelolaan cairan lindi yang keluar dari tumpukan sampah di TPA lama yang sempat mencemari jalan dan sungai Babak,

 

Sementara pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB bekerjasama dengan Dinas PUPR NTB telah melakukan perbaikan saluran pembuangan cairan lindi tersebut agar tidak keluar mencemari lingkungan sekitar lagi” ungkap Sdr. Firman Kabid Pengolahan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB.

 

Lanjut Sdr. Firman, Kedepannya apabila perluasan TPA yang baru telah terbangun akan dilakukan penataan Kawasan landfill yang lama untuk dijadikan taman dan menjadi lokasi wisata dengan model ekowisata.

 

” Lokasi perluasan TPA Kebon Kongok ini akan mengakomodir pengelolaan gas, pembuatan pelet sampah, pilah sampah dan pembuatan kompos dari sampah organik.” Terangnya.

 

kemudian Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang membuang sampah di TPA Kebon Kongok Desa Taman Ayu Kec. Gerung Kab. Lombok Barat juga terlebih dahulu diwajibkan untuk memilah jenis sampah sesuai yang ditetapkan.

 

Diharapkan dengan dilakukan Pemilahan sampah tersebut dapat mengurangi beban sampah yang akan di buang ke TPA Kebon Kongok.

 

Pada dasarnya setiap permasalahan dapat diselesaikan apabila sebelumnya telah terjalin komunikasi yang baik, begitu juga yang terjadi saat ini dengan Warga Desa Taman Ayu.

 

Penolakan yang dilakukan oleh warga lingkar TPS khususnya warga Desa Taman Ayu karena telah terjadi kesalahan komunikasi antara warga dengan pihak Pempro. NTB dan terputusnya informasi yang didapat oleh warga terkait rencana Pemprov. NTB

 

Melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB akan rencana pengembangan dan pengelolaan TPA Kebon Kongok.

 

Oleh karena itu diharapkan kedepannya pihak Pemprov NTB untuk lebih intens melakukan komunkasi dan sosialisasi dengan warga lingkar TPA dan melibatkan para tokoh yang ada di Desa Taman Ayu

 

” Untuk meminimalisir munculnya permasalahan baru dan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan yang sudah ada,” tutup Kades Taman Ayu Sdr. M. Tajudin, S.Sos.

 

**Gr.Ondi**

 

 

 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Baku Dam Tanju di Kabupaten Dompu NTB, Balai Wilayah Sungai NT1 Nusa Tenggara Barat Dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 17.364.765.300,00 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Graha Prima Adidaya dan PT. Geodinamik Konsultan selaku pihak konsultan pengawas yang bersumber dari Dana APBN Tahun 2022,

 

Berdasarkan hasil Investigasi Ketua Lembaga Pemantau Korupsi (LPK) di lapangan terdapat kejanggalan dalam penggunaan pipa, yang dimana diduga menggunakan pipa lama tahun 2013 yang sudah tidak berkualitas.

 

Kualitasnya diragukan karena diduga bukan pipa baru, terkesan ada pembiaraan dari pihak pengawas lapangan Dinas terkait yang mengarah pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 “TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

 

“Pipa tersebut dikhawatirkan tidak tahan lama. Padahal tahun pelaksanaan pekerjaan tersebut tahun 2022, minimal pipa yang harus digunakan keluaran 2020-2021, “hal itu diungkapkan Ketua Lembaga Pemantau Korupsi (LPK) Haidinullah, dikutip dari media Bidiknews, kamis 03/08/23.

 

Menurutnya dari 3 titik pekerjaan yang kami lakukan investigasi terdapat di salah satu titik pekerjaan yang ditemukan kejanggalan, bahwa pipa yang digunakan proyek tersebut di duga pipa lama yang tidak berkualitas.

 

 

“Setelah diteliti bahwa pipa yang digunakan diduga pipa lama tahun 2013, yang diduga tidak memenuhi standar spek yang dikhawatirkan tidak tahan lama.”ungkap Haidinullah.

 

Kemudian kami berkoordinasi dengan pihak pengawas, ” kami mempertanyakan kenapa harus menggunakan pipa lama tahun 2013??, kenapa tidak menggunKan pipa pengeluaran tahun 2020 atau 2021.??

 

“Hanya pipa itu saja Yang Baru pengeluaran di Perusahaan yang mereka ambil, Belum ada Pipa Yang Pengeluaran Yang seperti di uraikan di Atas,”jawab pihak pengawas.”terangnya.

 

Maka, kami meminta kepada Pihak Pelaksana Proyek dan Instansi terkait Untuk segera membongkar dan mengerjakan ulang Sesuai Dengan Spek dan Aturan Mainnya.

 

“apabila dalam waktu dekat tidak diindahkan, apa yang menjadi permintaan kami, maka kami akan mengambil langkah sesuai dengan UU yang berlaku/melaporkan secara resmi ke institusi Hukum,”kecam aktivis muda Dompu.

 

Haidinullah menambahkan semoga Kegiatan Proyek tersebut bermanfaat, bisa dinikmati langsung oleh masyarakat setempat dalam waktu dekat ini,

 

Karena berdasarkan waktu dalam kalender 270 hari kerja, harusnya proyek ini sudah berakhir di akhir tahun 2022, karena masyarakat sangat terdesak dengan kebutuhan Air sehingga tidak ada lagi Persoalan dikemudian hari,”ujarnya.

 

Sementara pihak kontraktor pelaksana PT. Graha Prima Adidaya, mengatakan bahwa untuk menjawab semua pertanyaan/maupun klarifikasi, dari media/LSM, agar langsung berkomunikasi dengan pihak pengawas pekerjaan sambil berlalu meninggalkan lokasi.”keterangan singkat pihak pelaksana saat diwawancarai awak media di lokasi pekerjaan.

 

Kemudian sampai berita ini dimuat pihak pengawas maupun dinas terkait tidak bisa ditemui dan dihubungi.

**Tim CNN**

 

 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Pertambangan Rakyat merupakan satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c seperti yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri dengan mengacu pada UU No. 11 tahun 1967 tentang pertambangan rakyat.

 

Namun dalam pelaksanaan Pertambangan Rakyat khususnya pertambangan rakyat di Desa Ranggo kec. Pajo Kab Dompu terkendala Karena diduga tidak mengantongi Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), sehingga pekerjaan masyarakat lingkar tambang tidak maksimal dalam mengelola Pertambangan tersebut.

 

 

 

Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab Dompu dalam rangka menertibkan Para pekerjaan dilingkar Pertambangan Rakyat, telah mengupayakan Izin Pertambangan Rakyat IPR, baik Perorangan maupun dalam bentuk Koperasi ke DLHK Provinsi NTB.

 

Disampaikan Kadis Lingkungan Hidup Kab. Dompu, Jufri, ST,.MSi mengatakan bahwa di wilayah Tambang Ranggo adalah Lokasi Penambangan Rakyat hanya terdapat satu perusahaan yaitu perusahaan perorangan saja yang memiliki ijin.

 

” Ilegal mining yang dilakukan masyarakat itu, sejak saya menjadi Kabid Pertambangan 6 tahun lalu,” ungkap Kadis LH.

 

Lanjut Untuk sementara sambil menunggu Ijin saya sudah perintahkan kepala bidang turun di lokasi kawasan ilegal mining itu untuk menghentikan semua kegiatan aktifitas penambangan.

 

Maka Penertipan Kegiatan ilegal mining harus dilakukan secara pendekatan emosional, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan masyarakat sadar akan aturan, karena persoalan ini sangat sensitif

 

” Ketika didapati informasi dari masyarakat bahwa ada oknum kartel ingin menguasai lokasi pertambangan rakyat tentu kami di kabupaten akan langsung turun bersama kabid lingkungan menghentikan kegiatan itu,” papar Jufri

 

Jadi, Upaya upaya seperti itu yang sudah selalu kami lakukan sebagai tupoksi ke pengawasan dengan maksimal bentuk pertangungjawaban yang jelas dari pihak dinas kabupaten.

 

Selanjutnya bagaimana mereka ini (masyarakat selaku pekerja tambang rakyat) ini yang dari ilegal dapat menjadi legal kemudian dengan mudah dan teratur dan selanjutnya bisa kita tertibkan dan dilakukan pengawasan bersama.

 

” Agar keberadaan sejumlah penambangan ilegal mining kelompok rakyat di wilayah itu di legalkan, artinya legalitas izin IPR nya.” Tuturnya.

 

Satu-satunya solusi, bagaimana mereka mendapatkan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR),, Apakah dalam bentuk koperasi atau perorangan, tentunya difasilitasi oleh pemerintah provinsi NTB

 

” Berkaitan dengan Izin Pertambangan ini, sejumlah perorangan dan Koperasi telah mengurus IPR itu di Mataram, DLHK Provinsi NTB.” jelas Jufri.

 

Diakhir nantinya Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan pengawasan dibarengi oleh kita yang ada di kabupaten bagaimana upaya bersama agar mereka mendapatkan Ijin Penambangan Rakyat (IPR).

 

Selebihnya Kita di kabupaten tidak punya kewenangan untuk itu, tugas kami hanya pengawasan,” nah ini kiranya yang menjadi PR bersama pemerintah provinsi dan Kabupaten Dompu,” ujarnya

 

Ditempat terpisah Kabid LH kab Dompu Andi Bahtiar ST, MSi menjelaskan bahwa dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Cipta kerja, kami hanya melakukan tugas pengawasan tidak dapat mengambil tindakan apapun.

 

Setelahnya kami buatkan laporan berdasarkan hasil pengawasan dan selanjutnya pihak DLHK Propinsi NTB yang akan bertindak.

 

Sembari kami melakukan penertiban, kami juga akan tetap mengupayakan mencarikan solusi untuk masyarakat disekitar Pertambangan Rakyat Ranggo, kec. pajo kabupaten Dompu.

 

Dengan cara mengajukan Izin Lingkungan atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR),” sejauh ini sudah ada 6 orang pemohon yang mengajukan izin tersebut.” papar Kabid Bahtiar, saat ditemui awak media di kediamannya.

 

Adapun Pengajuan Ijin, baik secara perorangan maupun koperasi selanjutnya proses penerbitan ijin tersebut dikeluarkan oleh pihak DLHK Provinsi NTB,” walaupun objeknya berada di kabupaten.” ujar singkat Bahtiar diakhir penyampaiannya.

 

Sementara Camat Pajo Imran SE, Sebelumnya kita Sudah turun ke lokasi bersama memberikan warning terhadap dampak dan bahaya ilegal mining

 

Lanjut Imran menegaskan bahwa langkah kami Selanjutnya akan berkoordinasi dengan Muspika termasuk kapolseknya dan kami tinggal menunggu hasil koordinasi saja.

 

” Cuman aktifitas ini sudah lama kalau untuk menghentikan itu susah karena yang namanya sudah jadi mata pencarian warga walaupun itu tidak Legal,” kata Imran dengan nada pasrah.

 

Dalam hal ini yang menjadi alasan pertimbangan bersama tentunya seperti apa langkah solutifnya walaupun ada sebahagian penambang sudah memiliki ijin.

 

” Alasan mereka,.kemana lagi kami harus cari kerja untuk penuhi kebutuhan makan minum anak dan istri kami,”ucap Camat Pajo, mengutip pernyataan sejumlah penambang rakyat.

 

” Saya berharap Sekiranya ada solusi terbaik untuk masyarakat dilingkar pertambangan rakyat, semoga Dinas-dinas terkait, mencarikan solusi terbaik,” harap camat Pajo, saat dikonfirmasi awak media di ruang kerja Camat Pajo.

**IW**

ChanelNtbNews. Dompu – NTB, Pasca gugatan ditolak Mahkamah Agung (MA), yang di ajukan oleh Penggugat ‘MHD’ selaku Pemilik Obyek lelang dengan alamat ling polo kelurahan kandai dua kec Woja, kab Dompu yang disita oleh pihak Bank BRI Cabang Dompu, diduga akibat kredit macet. Beberapa waktu yang lalu.

Maka, Korban Pemenang Lelang Bank BRI cabang Dompu Atas Nama St. Rahmawati Eka Handayani, alamat lingk. balibunga kel. kandai dua, Kec woja kab Dompu melalui Kuasa Hukumnya Menuntut Pihak Bank BRI Cabang Dompu, Guna bertanggung jawab atas hak kliennya selaku korban pemenang lelang, yang sudah berjalan mulai dari bulan November tahun 2018 sampai sekarang tahun 2023 (5 tahun berjalan), belum juga mendapatkan serta menikmati haknya.

Dalam keterangannya Kuasa Hukum Korban Pemenang Lelang BRI Cabang Dompu, Supardin Sidik, SH,.MH, bahwa dalam persoalan objek pelelengan Bank BRI keputusan perkara antara klien kami, pihak BRI dan MHD itu.

” Sudah ada keputusan Resmi Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan mereka dan menguatkan dengan putusan Pengadilan Negeri (PN),” tegas kuasa Hukum Supardin, SH,.MH saat diwawancarai dikediaman korban pemenang lelang, Ling. Balibunga Kel. Kandai dua, Dompu, selasa 1/8/23.

Dijelaskan kuasa Hukum Supardin bahwa sebenarnya satu persoalan yang perlu kami jelaskan, dari awal pihak klien kami tidak ada keinginan untuk mengikuti proses lelang BRI Cabang Dompu atas objek itu.

” Namun atas bujuk rayu dari oknum BRI yang berinisial ‘A’ saat itu, bahkan menjanjikan,” anda tau masuk saja, tau terima kunci, kalau menang lelang tidak ada masalah dengan objek apapun,” ungkap Kuasa Hukum mengutip pernyataan oknum BRI inisial A.

Tetapi realitanya seperti ini yang terjadi, dimana klien kami dirugikan dalam pelelangan ini, dulu pihak BRI Cabang Dompu siap bertanggung jawab atas objek lelang tersebut, namun sampai hari ini belum ada kejelasan atas hak klien kami.

Lebih lanjut dijelaskan, nanti juga kami akan sowan ke BRI Cabang Dompu, menanyakan hal itu dan bagaimana respon mereka, kalaupun ada itikad baik mereka terhadap persoalan itu.

” Memberikan kesempatan lagi, entah mau mengeksekusi dengan perkara yang kedua atau mengembalikan seluruh kerugian klien kami, kami berterimakasih, itu langkah persuasif dari BRI,” pesan Pengecara muda berikan artenatif

Supaya nama baiknya BRI tetap tercerah dimata masyarakat Dompu khususnya bahkan masyarakat republik Indonesia,” jangan sampai ini tercemar, tercoreng karena sikap dan tingkah mereka merugikan masyarakat biasa,” kecamnya.

Ditambahkan Supardin bahwa hari ini, kerugian klien kami sangat banyak sekali, lewat objek lelang yang belum pernah bisa dinikmati, dengan kerugian disitu sekitar Rp. 180 juta angka relas lelang.

” Dengan rincian, harga objek lelang dan ada juga pajak yang harus ditanggung oleh pemenang lelang dari 180 juta ditambah biaya eksekusi Rp. 6 juta yang telah didaftarkan dan memiliki kuitansi dan biaya Pengecara, Perkara pertama klien kami membayar Pengecara Rp. 25 juta dan yang kedua ini Rp. 25 juta juga,” terang Supardin

Disamping kerugian itu, sangat besar harapan dari pihak BRI, memberikan hak daripada klien, kalau dia tidak bisa memberikan objek tersebut, setidaknya mengembalikan kerugian yang telah dirincikan tadi, dengan total keseluruhan Rp. 239 juta

Kami berharap kepada pihak BRI Cabang Dompu, agar bisa memberikan 2 opsi oleh klta selaku kuasa hukumnya, opsi pertama mengembalikan kerugian tersebut dan opsi kedua menyerahkan hak pemenang lelang.

Diakhir Apabila Opsi kami tidak diindahkan oleh pihak BRI Cabang Dompu,” maka kami akan gugat pihak BRI terkait jumlah kerugian material tersebut dan akan membekak juga dinilai kerugian itu.” tegas supardin dengan nada mengancam.

” Mulai dihitung nilai kerugian sejak tahun berapa uang itu tidak berputar dan tidak dimanfaatkan oleh klien kami, seandainya klau dimanfaatkan, mungkin sudah berkembang sampai 500-600 juta dengan usaha klien saya bahkan lebih, ini yang menjadi gugatan materi saya nanti.” papar Pengecara laris manis.

Sebenarnya sungguh sangat etis pihak BRI itu harus melakukan pengosongan dulu terhadap objek lelang, bukan dibebankan terhadap si pemenang lelang, karena ini satu kerugian bagi pemenang lelang, disitu sisi keadilan dan menjadi pengalaman bagi masyarakat Dompu apabila mengambil lelang di BRI.

” Harus memastikan dulu bahwa objek tersebut telah benar-benar dieksekusi dan dikosongkan, jangan sampai masyarakat Dompu dan masyarakat Indonesia yang lain bernasib sama dengan klien saya, soalnya akan berdampak sekali dengan kerugian uang yang tidak sedikit,” saran anak muda familiar ini, saat dimintai keterangan di kediaman Korban pemenang lelang di Ling balibunga kel. Kandai dua kec. Woja kab. Dompu.

Sementara sampai berita diekspor, pihak Bank BRI Cabang Dompu belum dapat dimintai keterangan terkait persoalan tersebut.

Dompu,

chanelntbnews.com –  Terkait kelanjutan proses Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara, di pihak Tergugat telah masuk pada agenda sidang Pembacaan Replik yang dijadwalkan hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, Senin tanggal 01 Agustus 2023

Setelah Membaca dan mempelajari Jawaban dari Pihak Bupati Dompu, lewat pernyataan dari kuasa Hukum Penggugat menilai bahwa Jawaban tersebut semakin membuka peluang pada para Penggugat akan dikabulkannya gugatan oleh Majelis Hakim,

” Karena di nilai Tergugat dengan Jawabannya yang tidak Konsisten terkait penyebutan waktu diajukan Gugatan dan Obyek Gugatan serta terdapat jawaban yang kontradiktif,” terang Kuasa Hukum Penggugat Supardin Siddik, SH.,MH, saat dikonfirmasi awak media dikediamannya, Selasa, 01/08/23.

Salah satu contoh dan belum hal-hal lainya yang telah dilanggar yaitu menyatakan bahwa Sistem Informasi ASN tidak ada keterkaitan dengan Mutasi.

Dimana secara jelas termuat dalam Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 39571/B-MP.01.04/SD/D/2022, Tertanggal 18 November 2022. Sifat Penting.

Perihal : Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Mutasi PNS berbasis Sistem Informasi ASN (SIASN). Pihak Kuasa Penggugat langsung menyoroti pada poin Nomor 8 dalam Surat tersebut

” Berisi : Mutasi PNS antar Instansi diusulkan melalui Aplikasi SIASN Mulai 1 Desember 2022 menunjukan jawaban tersebut sangatlah keliru dan justru semakin melemahkan dalil-dalil Tergugat (Bupati Dompu) dan menguatkan dalil-dalil Para Penggugat ke tiga ASN.” Jelas Supardin Sidik, Sambil memperlihatkan surat BKN ke awak media.

Selain itu, masih banyak dalil-dalil Jawaban yang diberikan oleh tergugat yang sangat keliru, lewat jawaban tersebut pihak kuasa para Penggugat lebih Optimis terhadap upaya yang dilakukan oleh para Penggugat akan mendapatkan hasil yang positif baginya.

Kemudian Terkait dengan berita atas Tanggapan Tergugat pada Hari Senen tanggal 31 Juli 2023 melalui Media online Lain (TRIBUN LOMBOK.COM),” yang mana menyatakan bahwa kalau salah, saya siap lepaskan jabatan,” papar kuasa hukum penggugat, mengutip pernyataan tergugat.

” APA IYA …!!! YAKIN !!!, Kami menyayangkan pernyataan Bupati yang menyatakan siap lepas jabatan, Jika SALAH LAKUKAN MUTASI sebagaimana gugatan yang dimaksud.” sindir Kuasa Hukum penggugat.

Diakhir Karena menurut kami gugatan seperti ini adalah hal biasa dan dibenarkan di Negara Hukum,” jangan dimaknai seakan kami membangkang pada pimpinan, tetapi oleh karena Bupati sudah berucap, maka Bupati harus konsisten nantinya.” tegas supardin.

Jika sebagian atau seluruh Penggugat menang dalam gugatan TUN ini,” maka Bupati harus secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya Bupati.,
Kita Buktikan nanti Kebenaran Pasti MENANG!,” pungkasnya.

Mutasi Bupati Dompu Diduga Melanggar Hukum,, Pegawai Melawan!! (Jilid 2).

Terkait kelanjutan proses Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara, dipihak Tergugat telah masuk pada agenda sidang Pembacaan Replik yang dijadwalkan hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, Senin tanggal 01 Agustus 2023

Setelah Membaca dan mempelajari Jawaban dari Pihak Bupati Dompu, lewat pernyataan dari kuasa Hukum Penggugat menilai bahwa Jawaban tersebut semakin membuka peluang pada para Penggugat akan dikabulkannya gugatan oleh Majelis Hakim,

” Karena di nilai Tergugat dengan Jawabannya yang tidak Konsisten terkait penyebutan waktu diajukan Gugatan dan Obyek Gugatan serta terdapat jawaban yang kontradiktif,” terang Kuasa Hukum Penggugat Supardin Siddik, SH.,MH, saat dikonfirmasi awak media dikediamannya, Selasa, 01/08/23.

Salah satu contoh dan belum hal-hal lainya yang telah dilanggar yaitu menyatakan bahwa Sistem Informasi ASN tidak ada keterkaitan dengan Mutasi.

Dimana secara jelas termuat dalam Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 39571/B-MP.01.04/SD/D/2022, Tertanggal 18 November 2022. Sifat Penting.

Perihal : Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Mutasi PNS berbasis Sistem Informasi ASN (SIASN). Pihak Kuasa Penggugat langsung menyoroti pada poin Nomor 8 dalam Surat tersebut

” Berisi : Mutasi PNS antar Instansi diusulkan melalui Aplikasi SIASN Mulai 1 Desember 2022 menunjukan jawaban tersebut sangatlah keliru dan justru semakin melemahkan dalil-dalil Tergugat (Bupati Dompu) dan menguatkan dalil-dalil Para Penggugat ke tiga ASN.” Jelas Supardin Sidik, Sambil memperlihatkan surat BKN ke awak media.

Selain itu, masih banyak dalil-dalil Jawaban yang diberikan oleh tergugat yang sangat keliru, lewat jawaban tersebut pihak kuasa para Penggugat lebih Optimis terhadap upaya yang dilakukan oleh para Penggugat akan mendapatkan hasil yang positif baginya.

Kemudian Terkait dengan berita atas Tanggapan Tergugat pada Hari Senen tanggal 31 Juli 2023 melalui Media online Lain (TRIBUN LOMBOK.COM),” yang mana menyatakan bahwa kalau salah, saya siap lepaskan jabatan,” papar kuasa hukum penggugat, mengutip pernyataan tergugat.

” APA IYA …!!! YAKIN !!!, Kami menyayangkan pernyataan Bupati yang menyatakan siap lepas jabatan, Jika SALAH LAKUKAN MUTASI sebagaimana gugatan yang dimaksud.” sindir Kuasa Hukum penggugat.

Diakhir Karena menurut kami gugatan seperti ini adalah hal biasa dan dibenarkan di Negara Hukum,” jangan dimaknai seakan kami membangkang pada pimpinan, tetapi oleh karena Bupati sudah berucap, maka Bupati harus konsisten nantinya.” tegas supardin.

Jika sebagian atau seluruh Penggugat menang dalam gugatan TUN ini,” maka Bupati harus secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya Bupati.,
Kita Buktikan nanti Kebenaran Pasti MENANG!,” pungkasnya.

IWS**