foto massa aksi dijaga oleh aparat kepolisian di depan kantor DLHK Prov NTB.

ChanelNtbNews, Dompu, NTB, Puluhan massa aksi dari dua kelompok, Yakni Persatuan Rakyat Anti Korupsi (PRAK) NTB dan Pusat Kajian Demokrasi Nusa Tenggara Barat (Pukad) NTB menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DLHK NTB, guna mendesak Kepala Dinas beserta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DLHK NTB untuk segera menangkap pengusaha kayu asal Kecematan Manggelewa Kab Dompu berinisial “MS”.

Karena diduga pemilik kayu sonokeling dari hasil penebangan liar di kawasan hutan di kab Dompu dan kab Bima dalam pengangkutan menggunakan mobil tronton yang telah diamankan oleh tim gabungan Intel Korem 162/WB dan DLHK NTB, pada hari Jumat 10 November 2023 pukul 20.41 WITA, di Area SPBU Gerung Jalan Sudirman Kab. Lombok Barat.

Dalam orasinya, korlap aksi Ryan Saputra mengungkapkan bahwa desakan kami terhadap DLHK Prov NTB merespon dari hasil penangkapan kayu olahan jenis sonokeling (dalbergia latifolia roxb) satu tronton yang berhasil diamankan oleh tim gabungan Intel Korem 162/WB dan DLHK NTB diduga hasil pembalakan liar di wilayah Kabupaten Bima dan Dompu.

“Kami mendesak DLHK dan Polda NTB untuk menangkap saudara MS diduga pemilik kayu sonokeling itu,” tegas Ryan, dikutip dari DetikNTBCom. Senin 13 November 2023.

Desakan yang sama juga disampaikan massa aksi dari kelompok Pukad NTB Firmansyah. meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memanggil dan mengadili pemilik kayu hasil ilegal loging dan tidak berizin berinisial “MS* tersebut.

“Mendesak kepada DLHK NTB segera panggil dan periksa bos besar Inisial MS asal Kabupaten Dompu yang dimana bos besar inisial MS sesuai pengakuan sopir tersebut,” kata Firmansyah Direktur Pukad NTB itu.

Sementara Kapenrem 162/WB Asep Okinawa Muas dikonfirmasi media membenarkan bahwa kayu tersebut sedang diamankan di markas TNI Yonif 742/SWY yang sifatnya titipan dan kayu tersebut juga sedang didalami oleh tim dari penyidik PNS DLHK NTB.

“Hanya pengamanan saja, sifatnya titipan membantu membackup saja,” katanya saat dikonfirmasi via pesan singkat.

Menurutnya, barang bukti (BB) tersebut hanya titipan dan sudah dilakukan penyelidikan oleh tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DLHK NTB.

Sementara Kepala Seksi Penegakan Hukum DLHK NTB Astan Wirya ditemui di maskas TNI Yonif 742/SWY mengungkapkan bahwa kayu tersebut tengah didalami lebih lanjut oleh timnya. “Sedang didalami prosesnya,” ungkap Astan.

Ditegaskan Astan terkait kelengkapan dokumen dan asal usul kayunya pihaknya akan mengungkap dalam penyelidikan lebih lanjut nanti oleh tim penyidik dalam hal ini dilakukan pengujian pengukuran (Kurji) dan memastikan kesesuaian surat angkutan dengan fisik.

“Sedang dilakukan Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) juga,” tegasnya.

Sementara sampai berita ini ditayangkan, pemilik kayu berinisial ‘MS” belum dapat dikonfirmasi.(Red)

Aksi demonstrasi tersebut berjalan aman terkendali karena mendapat pengamanan dari puluhan Personil Polsek Mataram dipimpin langsung Kapolsek Mataram Kompol Tauhid.

Penulis Tim CNNEWS.

AMGKA Dompu, saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejari Dompu 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Sejumlah pemuda yang tergabung dari Aliansi Masyarakat Gerakan Anti Korupsi (AMGKA) Kabupaten Dompu, melakukan aksi unjuk rasa damai di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, Kamis, 26/10/2023.

Aksi unjuk rasa tersebut guna mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), segera menuntaskan laporan dugaan Korupsi anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Dompu Sebesar 2 Miliar Tahun 2022-2023.

Dalam aksinya, Korlap AMGKA Dompu, Abdul Khahir Putra SH, menyampaikan beberapa tuntutan yakni, Meminta kepada APH untuk transparansi dalam proses hukum dugaan korupsi anggaran TP PKK Dompu, sebesar 2 M tahun 2022-2023 dan harus segera dituntaskan.

Ia, juga meminta Kejari Dompu untuk menyita seluruh dokumen anggaran PKK Dompu dan segera memanggil dan menyidik Ketua PKK dan lainnya yang diduga membuat laporan penggunaan anggaran (SPJ) secara fiktif.

“Kami meminta Kejari Dompu segera mengambil tindakan. Kalau laporan itu tidak segera di proses, maka kami akan menuntut Kejari Dompu segera dicopot dari jabatannya,” tegas korlap.

Abdul Khair, juga menjelaskan bahwa pada 23 Juni 2023 pihaknya telah memasukan laporan ke Kejati NTB di bulan September lalu dan sudah dilimpahkan ke Kejari Dompu.

Maka, aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab pihaknya sebagai pelapor untuk menindaklanjuti perkembangan laporan tersebut diduga terdapat unsur Penyimpangan.

“Karena berdasarkan data, anggaran Rp 2 Miliar yang digelontorkan untuk organisasi PKK. artinya besaran anggaran ini diperuntukan ke unit paling kecil, tapi nyatanya hanya di habiskan dalam 2 hari dan kegiatannya tidak logis. Wajar bila kami warga dompu melakukan upaya secara hukum,” ungkapnya.

Ditambahkan Putra, pihaknya datang kesini (kantor Kejari Dompu) untuk meminta kejaksaan, segera melakukan pendalaman dan pendataan terkait kebenaran tentang data laporan tersebut yang terindikasi adanya penggelapan dana.

“Kejahatan ini bisa dianggap kejahatan luar biasa, karena itu Kejari Dompu dan Kejati NTB harus menuntaskan permasalahan ini. Kami menduga dana itu hanya diperuntukan untuk kepentingan pribadi karena PKK diketuai oleh istri Bupati Dompu,” beber uma keho biasa disapa.

Foto Massa aksi AMGKA dan Pihak Kejari Dompu di aula pertemuan Kajari Dompu 

Orasi yang sama disampaikan massa aksi AMGKA lainnya, Jujur Prakoso. Pihaknya mendesak secara masif pada Kejari Dompu untuk meminta kejelasan tentang dugaan Korupsi dana PKK Dompu.

“Sampai mana proses hukum dari pihak Kejari terkait kasus itu dan kami akan menerima apapun informasi yang disampaikan pihak Kejari Dompu. Kami juga minta tenggang waktu dalam proses pulbaket tersebut dan kami meminta pihak Kejari dalam waktu satu bulan harus ada laporan serta ada perkembangan dari kasus tersebut,” ungkapnya nya dengan tegas.

Disela waktu, massa AMGKA lainnya Aldi Fahri, juga menyampaikan hal yang sama. Ia, menyebut Dompu saat ini sedang tidak baik baik saja karena ada terdapat anggaran 2 Miliar dalam PKK yang diduga sedang bermasalah.

“Sesuai dengan undang undang, kasus ini harus segera ditindaklanjuti dan dilakukan transparansi. Kita tidak ingin Dompu yang dikenal sebagai wilayah yang manshur dirusak oleh dinasti politik yang diduga korupsi,” ungkapnya di lokasi yang sama.

Sementara itu, Kajari Dompu melalui Kasi Intel Kejari Dompu, Joni Eko Waluyo, SH, mengaku pihaknya saat ini sedang menindaklanjuti laporan itu (dugaan korupsi anggaran PKK Dompu).

“Saat ini, masih dalam proses pulbaket. Seperti apa perkembangannya, akan kami informasikan kepada pelapor dan rekan-rekan,” jelas Joni, saat menerima kehadiran massa aksi AMGKA di kantor Kejari Dompu.

Kasi Intel Kejari Dompu juga menjelaskan akan tetap menindaklanjuti laporan tersebut, khususnya mengenai kasus dugaan Korupsi, sesuai kewenangan Kejari Dompu.

“Kami juga tentunya membutuhkan dukungan masyarakat, khususnya para pemuda,” pintanya.

Penulis : IW 

foto koordinator ITK Kab Dompu, Amirullah 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Koordinator Institut Transparansi Kebijakan ITK Kab Dompu, Mendesak Pihak Inspektorat untuk melakukan Audit Investigasi Pada Penggunaan Dana Desa (DD) Desa Kampasi Meci tahun 2023, karena diduga kuat dalam penggunaannya untuk kepentingan pribadi oknum mantan kepala Desa Kampasi Meci, yang masa berakhir jabatannya Agustus tahun 2023 beberapa waktu yang lalu.

Diantaranya, anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan Dam Mini diduga dibangun diatas tanah milik pribadi oknum mantan kades dan kegiatan Percetakan sawah baru yang diduga diatas tanah pribadi adik kandung (Kadus) oknum mantan kepala Desa yang mengarah pada dugaan nepotisme yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Hal itu Diungkapkan oleh Koordinator ITK Kab Dompu, Amirullah, pada awak media di kantor redaksi ChanelNtbNews, kel simpasai kec Woja kab Dompu, Sabtu, 07/10/23.

Koordinator ITK Kab Dompu, Amirullah Mengungkapkan bahwa pada penggunaan anggaran Dana Desa Kampasi Meci tahun 2023 Diduga kuat terjadi penyimpangan pada beberapa Item Penggunaan Anggaran Dana Desa tersebut oleh oknum mantan kepala Desa Kampasi Meci.

Diantaranya, anggaran untuk Percetakan sawah baru tahun 2023, diduga kuat menggunakan Dana Desa untuk percetakan sawah baru yang tidak diketahui oleh masyarakat Penggunaannya, maupun besar anggarannya.

” Karena percetakan sawah baru tersebut untuk kepentingan pribadi keluarga (Nepotisme), yang dibangun diatas tanah milik adik kandung oknum mantan kepala Desa yang juga menjabat sebagai kepala Dusun,”

Lanjut dijelaskan dimana awalnya tanah tersebut bekas kolam ikan, lalu kemudian dialihkan fungsikan menjadikan Percetakatan sawah baru dengan menghadirkan atau menggunakan alat berat.

Kemudian azas manfaat untuk masyarakat dalam pembangunan percetakan sawah diduga menggunakan Dana Desa tersebut tidak ada sama sekali, melainkan untuk kepentingan pribadi oknum Kades beserta Keluarga.

” Kuat Dugaan kami bahwa Penggunaan Dana Desa tersebut untuk memperkaya diri sendiri, tegasnya.

Ditambahkan Amirullah, selain percetakan sawah baru diduga kuat penggunaan Dana Desa juga untuk Pembangunan Dam Mini

” Diduga Pembangunan Dam Mini tersebut , diatas tanah milik pribadi oknum mantan kepala Desa, untuk kepentingan pribadi, cuman belum diketahui total anggarannya, masih kami telusuri,”

Dipertegas Amirullah, Bahwa Penggunaan Dan Desa tersebut, hanya diperuntukan pada seseorang untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok yang memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara

” Mengarah pada tindak pidana Korupsi, bertetanggaan Dengan Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Nepotisme,” ungkap Amirullah dengan tegas.

Padahal masih banyak infrastruktur yang lain, yang harus dibangun untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan di Desa Kampasi Meci.” diharapkan memiliki nilai azas manfaatnya terhadap orang banyak,” sesalnya.

Untuk itu, kami mendesak Inspektorat Dompu untuk segera melakukan Audit Investigasi pada penggunaan anggaran Dana Desa Kampasi Meci tahun 2023,

“Karena banyak terjadi dugaan Penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa tersebut, untuk Kepentingan Pribadi oknum mantan kepala Desa Kampasi Meci, ya kita semua taulah sekarang musim politik,” kata Amirullah di akhir penyampaiannya.

foto mantan Kepala Desa Kampasi Meci, Abdurahman.

Sementara mantan kepala Desa Kampasi Meci, Abdurahman membantah dugaan pada dirinya terkait pembangunan Dam Mini dan Percetakan sawah baru yang menggunakan Dana Desa tersebut.

” Jadi untuk pembangunan Dam Mini yang dimaksud, saya tidak punya lahan dan tidak ada anggaran Dana Desa yang dianggarkan untuk itu,” tepis mantan kades.

Sedangkan pada penggunaan anggaran untuk percetakan sawah baru yang dimaksud juga tidak ada di poskan dari anggaran Dana Desa tahun 2023.

Cuman memang, dulu ada program cetak sawah itu dari Dinas Pertanian, tetapi bukan yang bersumber dari Dana Desa tahun 2023, itupun bukan saat kepemimpinan saya,” tetapi di kepemimpinan yang sebelumnya.” Jelas Kades singkat.

Sementara sampai berita ini ditayangkan, pihak inspektorat belum dapat dimintai keterangannya.

Penulis : Tim CNNEWS

foto, Ketua KPK Firli Bahuri, saat konferensi pers, penahanan mantan walikota Bima, Muhammad Luthfi Iskandar.

ChanelNtbNews, Kota Bima, NTB – Setelah menahan mantan Walikota Bima MLI (Muhammad Lutfi Iskandar, red), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti sampai pada tersangka Lutfi saja. tetapi, akan terus mendalami keterlibatan pihak lain

Termasuk istri dan keluarganya, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bima,

“Apakah cuma Lutfi tersangkanya atau ada pihak lain yang belum diumumkan? dan istri tersangka ini sudah beberapa kali diperiksa KPK, apakah status istrinya sudah tersangka yang belum diumumkan atau calon tersangka” tanya seorang wartawan. “Tentu akan kita dalami,” tegas Firli, saat konsprensi pers, melalui siaran langsung dalam fans page Facebook KPK, kamis, 05/10/23, malam.

Lanjut Dijelaskan Mantan Kapolda NTB ini, bahwa proses penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sesuai undang-undang untuk mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti, guna membuat terangnya suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya.

“Sekarang yang baru ketemu baru satu orang, baru MLI. Selanjutnya tentulah kita juga harus patuh kepada apa sih yang termasuk dengan tersangka itu sendiri,” jelasnya.

Tersangka itu adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup, patut diduga telah melakukan suatu peristiwa pidana.

“Nah, hari ini ketemu MLI. Untuk berikutnya tentu kita akan tunggu proses. Sebagaimana yang saya sampaikan masih ada pendalaman lebih lanjut. Tentu dengan dasar utama adalah untuk kecukupan bukti,” sebutnya.

Ditambahkan Firli, nanti ada perkembangan penyidikan. Jika nanti ditemukan alat bukti yang cukup dan keterangan-keterangan lainnya berdasarkan yang disampaikan oleh saksi-saksi, maka KPK akan menyampaikan pada masyarakat.

“Tentu nanti kita akan sampaikan sebagaimana asas-asas tugas pokok pelaksanaan oleh KPK demi kepentingan umum, keterbukaan, transparansi, profesionalitas dan tetap menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan dan hak azasi manusia,” pungkas mantan Kapolda NTB ini.

Karena pada pemberitaan sebelumnya, bekas Wali Kota Bima Muhammad Lutfi Iskandar telah ditahan oleh KPK selama 20 hari pertama. Terhitung tanggal 5 Oktober hingga 24 Oktober 2023. Lutfi ditahan di rumah tahanan negara KPK.

Penulis : Tim CNNEWS

foto Mantan Walikota Bima saat ditahan KPK, mengunakan Rompi Khusus Orange Dengan Kedua Tangan diborgol di kawal ketat Petugas KPK.

ChannelNTBNews, Kota Bima, NTB – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau lembaga anti rasuah, akhirnya menahan mantan Wali Kota Bima, HM. Lutfi. Tersangka kasus dugaan korupsi dan gratifikasi itu, setelah beberapa jam menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih, Kamis, 5 Oktober 2023.

Penahanan mantan Walikota Bima tersebut, disampaikan langsung pimpinan KPK dalam konferensi pers di gedung KPK sebagaimana dalam tayangan yutube resmi KPK dan diliput sejumlah media nasional, Kamis malam.

Lutfi digelandang petugas KPK ke ruangan press conference gedung lembaga anti rasuah tersebut. Tampak lutfi mengenakan rompi tahanan KPK berwarna orange dengan tangan diborgol.

Tersangka korupsi itu diposisikan menghadap belakang dan diapit dua petugas dari meja konferensi pers pimpinan KPK

Dalam keterangan pers, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, bahwa kasus dugaan korupsi di Kota Bima ditetapkan seorang tersangka Lutfi akan ditahan selama 20 hari di KPM.

“Tersangka akan ditahan selama 20 hari hingga tanggal 24 Oktober 2023,” katanya.

Seperti pada sebelumnya, KPK memeriksa Lutfi kapasitas sebagai tersangka kasus korupsi dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkot Bima NTB.

Dimana sebelumnya, Eliya alias Ellya, istri dari Lutfi, dicecar soal pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, NTB.

Eliya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkot, Bima, NTB. Dalam penyidikan kasus ini, Lutfi dijerat sebagai tersangka.

Selain Elya, tim penyidik juga sempat memeriksa puluhan PNS/Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kota Bima Tahun 2018-2022, sejumlah Pejabat dan puluhan kontraktor. Mereka diperiksa di Polda NTB pada Jumat, 8 September 2023.

Dalam perkara ini, tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana korupsi, berupa penerimaan hadiah yaitu, janji oleh penyelenggaran negara terkait pengadaan barang dan jasa selama tahun anggaran 2018-2022.

Serta gratifikasi sebagimana dimaksud pada pasal 12 huruf i dan/atau pasal 12 B UU nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penulis ; IW

foto, Supardin Siddik, Sony Sukarno, Zurriadin, Dokter Husni Mubarak, Yan Mangandar di PTUN Mataram.

ChanelNtbNews, Mataram, NTB – Rabu tanggal 27 September 2023, berlangsung sidang gugatan Tata Usaha Negara(TUN), yang diajukan oleh 3 Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Kuasa Hukum Supardin Siddik, SH.,MH, Yan Mangandar Putra, SH.,MH, Rio Rambaskara, SH.,MH dan M. Yusuf, SH, selaku pihak para Penggugat melawan Bupati Dompu sebagai Tergugat atas mutasi kepegawaian tanggal 25 Januari 2023 yang dinilai melawan hukum, yaitu : Dokter Husni Mubarak korban mutasi dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Manggelewa ke Puskesmas Soriutu dengan obyek gugatan Keputusan Bupati Dompu Nomor: 821.29/06/BKD, PSDM tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Dokter, tanggal 25 Januari 2023, atas nama dr. Husni Mubarak dengan NIP: 198504212014101001, register perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.MTR;

Selain itu, Atas Nama Soni Sukarno, ST di mutasi dari Auditor Ahli Muda Kantor Inspektorat ke Kasi Bina Potensi Masyarakat Dinas POL PP obyek gugatan Keputusan Bupati Dompu Nomor : 821.22/07/BKD dan PSDM/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas, Tanggal 25 Januari 2023, Khusus Lampiran Nomor 93 atas Nama Soni Sukarno, ST dengan NIP: 198105222008031001, perkara Nomor 29/G/2023/PTUN.MTR;

Sedangkan Zurriadin, SE di mutasi dari Kepala Kelurahan Bali I ke Kassubag Program Pelaporan dan Keuangan Dinas POL PP, obyek gugatan Keputusan Bupati Dompu Nomor: 821.22/07/BKD dan PSDM/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, tanggal 25 Januari 2023, Khusus Lampiran Nomor 92 atas nama Zurriadin, SE dengan NIP: 197311292010011008, perkara Nomor 30/G/2023/PTUN.MTR.

Hal tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada awak media usai sidang PTUN, melalui Wattsapp, Rabu, 27/09/23.

Dalam keterangannya Kuasa Hukum Penggugat, Supardin Siddik, SH,.MH menjelaskan bahwa Perkara yang diadili oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yaitu Mohamad Fahruz Risqy, SH.,MH, Dr. Vinky Rizky Oktavia, SH.,MH dan Muhammad Adiguna Bimasakti, SH proses sidangnya telah masuk pada agenda pembuktian akhir.

Setelah para pihak telah menyatakan cukup mengajukan alat bukti baik surat, ahli dan saksi. Para Penggugat telah mengajukan 1 orang Ahli Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH.,M.Hum Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram pengampu mata kuliah HTN/HAN dan alat bukti surat sejumlah 53 bukti,

Sedangkan Tergugat mengajukan 1 orang saksi yaitu Djuardana Kabid Mutasi BKD & PSDM Kabupaten Dompu yang juga merupakan anggota Tim Penilai Kinerja (TPK) dan bukti surat sebanyak 67 bukti.

Selain itu, atas perintah Majelis Hakim kepada Kuasa Tergugat hadir 1 saksi yang juga merupakan anggota TPK yaitu Haeruddin, SH Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu.

” Ahli dalam persidangan tegas menerangkan bahwa mutasi para Penggugat terkait prosedur dan subtansinya adalah melanggar hukum.” ungkap pengacaranya muda ini.

Sedangkan, hal yang cukup mengagetkan, dari setumpuk bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan berdasarkan keterangan kedua saksi dalam persidangan ternyata tidak ada satupun dokumen kajian,

Melainkan hanya sekedar catatan notulensi rapat TPK yang dapat ditunjukkan dalam persidangan, sehingga pembuktian yang dilakukan Tergugat tidak ada satupun yang mendukung dalil bantahannya.

” Kami Kuasa Hukum dan para Penggugat cukup kecewa dengan fakta ini, karena ternyata mutasi yang dilakukan oleh Bupati Dompu mengenyampingkan aturan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan peraturan pelaksananya baik terkait prosedur dan subtansi mutasi terutama mempertimbangkan kinerja dan pola karier ASN,” terangnya.

Sehingga dugaan kami sejak awal mutasi ini atas dasar “like or dislike”, terbukti! Terkait pernyataan Bupati Dompu dan TPK di beberapa media sekitar tanggal 31 Juli 2023 yang menyatakan bahwa terkait mutasi tanggal 25 Januari 2023 telah ada rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), ternyata BOHONG (HOAX).

” Faktanya baik dari keterangan saksi dan bukti surat, tidak ada rekomendasi KASN yang dimaksud.” papar pengencara yang lagi naik daun ini.

Disampaikan juga oleh Kuasa Penggugat, bahwa Sidang ditunda 2 minggu tanggal 11 Oktober 2023 dengan agenda Kesimpulan Para Pihak.

” Kuasa Hukum dan para Penggugat optimis putusan Yang Mulia Majelis Hakim akan sesuai harapan kami karena alat bukti yang menjadi fakta persidangan mendukung gugatan,” ujarnya penuh yakin.

Begitu pun keluarga dan banyak kerabat kami tidak henti-hentinya mendukung perjuangan kami ini dan berdo’a agar Yang Mulia Majelis Hakim diberikan kesehatan dan diteguhkan hatinya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

foto Zuraiddin alias Ama Beko di Kantor PTUN Mataram 

Diwaktu yang sama Penggugat Atas Nama Zurriadin, SE alias Ama Beko menyampaikan bahwa dirinya menghadiri langsung sidang gugatan PTUN ini diampingi Kuasa Hukum

“Hari ini saya menghadiri sidang bersama kuasa hukum saya dan sangat kecewa, ternyata mutasi tanggal 25 Januari 2023 yang dilakukan oleh Bupati Dompu kepada ASN sebanyak 135 orang pejabat Eselon II, III dan IV termasuk saya sendiri adalah tidak memperhatikan masa kerja, pola karier dan prestasi,” ungkap Ama Beko dengan kesal.

Padahal, akibat mutasi tersebut sampai ada yang demosi. Keterangan saksi dan bukti surat, tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa Bupati dan TPK telah bekerja dengan melakukan analisa atau kajian terhadap informasi dan dokumen tertentu

” Masing-masing ASN sebelum memutuskan rekomendasi. Untuk itu, besar harapan saya Bupati Dompu komitmen memenuhi janjinya untuk mundur jika terbukti keliru dalam memutasi kami sebagaimana pernyataannya di beberapa media tanggal 1 Agustus 2023” tegas Ama Beko dengan nada menantang.

Sementara sampai berita ini diturunkan, Bupati Dompu belum bisa dimintai keterangannya.

Penulis : Tim CNNEWS