Semarak Kemerdekaan,,Kabid Pengairan, IDP. ALIT SUDARSANA, ST,.MT, beserta Keluarga Besar Bidang Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Dompu,,Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Ke 78.

ChanelNtbNews, Dompu NTB -Perkembangan irigasi di Indonesia menuju sistem irigasi maju dan tangguh tak lepas dari irigasi tradisional yang telah dikembangkan sejak ribuan tahun yang lampau.

Irigasi maju atau modern dapat saja muncul karena usaha memperbaiki atau kelanjutan pengembangan tradisi yang telah ada, pada umumnya sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri geografis setempat dan perkembangan budidaya pertanian.

Di Indonesia, walaupun perkembangan budidaya padi sawah telah berlangsung sejak lama yaitu sejak zaman neolitik, perkembangan irigasi-irigasi diperkirakan baru berlangsung sejak lebih 1000 tahun yang lampau pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa.

Kemudian Warisan kebudayaan irigasi yang sudah cukup tua adalah irigasi Subak di Bali dan irigasi-irigasi kecil di Jawa. Secara fisik irigasi-irigasi kecil tersebut tidak dapat bertahan lama karena mengalami proses inundasi dan longsor oleh banjir.

Selanjutnya irigasi dengan mazhab tersendiri dengan ciri-ciri kebudayaan adalah irigasi Subak di Bali. Subak merupakan perpaduan dari suatu masyarakat irigasi, unit produksi pertanian, badan usaha yang otonom dan masyarakat agama.

Teknologi penanaman padi pada umumnya diperoleh melalui proses uji coba selama berabad-abad. Arti penting dari teknologi tersebut adalah kemampuan lahan sawah menyerap tenaga kerja yang semakin lama semakin besar tanpa kehilangan kemampuan berproduksi.

Menurut laporan, sistem irigasi lokal pada zaman pra kolonial terbatas pada daerah tertentu saja. Pada 1888 ditaksir luas irigasi hanya sekitar 1,27 juta ha.

Sistem irigasi modern diperkirakan dimulai pada pertengahan abad XIX sebagai upaya mengatasi kelaparan yang terjadi di Jawa Tengah.

Perkembangan irigasi secara pesat terjadi pada permulaan abad XX setelah dikumandangankannya politik etik oleh pemerintah jajahan dan ditemukannya teknologi irigasi di dataran rendah.

Pen : IW

Foto Kadis Pertanian dan Perkebunan Kab Dompu, Muhammad Syahroni,SP,. Mm

ChanelNtbNews, Dompu NTB – Pada jaman perjuangan kemerdekaan, telah disebutkan bahwa petani menjadi kaum yang paling tertindas. Akankah hal ini berlanjut hingga saat ini?

Dahulu mereka direbut lahannya, hasil taninya dirampas untuk upeti, orangnya diharuskan kerja rodi dan romusha, tidak boleh mengenyam pendidikan tinggi dan masih banyak penderitaan lainnya.

Namun dengan kondisi petani saat ini? Walaupun secara fisik, mungkin mereka tidak mengalami penderitaan seperti dulu, akan tetapi esensi penderitaan akan ketertekanan, masih dirasakan.

Buat mereka, esensi kemerdekaan saat ini adalah bagaimana caranya agar mereka dapat mengelola atau memiliki lahan pertanian yang cukup untuk bercocok tanam (reformasi agraria),

Kemudian bagaimana caranya agar mereka dapat memiliki dengan mudah dan murah akan input-input pertanian (bibit, pupuk, pestisida, dll),

Disisi lain bagaimana caranya agar mereka dapat mengelola lahan pertaniannya dengan baik dan benar (inovasi teknologi), dan bagaimana caranya agar mereka dapat menjual hasil panennya dengan harga yang pantas. Itulah esensi kemerdekaan bagi mereka saat ini.

Jadi Kemerdekaan Bagi Petani sangatlah Penting untuk kelangsungan hidup Para Petani diseluruh Tanah air Indonesia.

Untuk itu, Dimomentum Kemerdekaan ini, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Dompu, Muhammad Syahroni, SP., MM beserta Keluarga Besar DInas Pertanian dan Perkebunan Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Ke 78

Merdeka.. Merdeka Petani Indonesia..

Pen : IW

foto Kadis DKP Kab Dompu, Ilham, SP

ChanelNtbNews, Dompu NTB – Banyak terminologi berkaitan dengan kemerdekaan pangan. Beberapa di antaranya : Kemerdekaan pangan dapat berarti kemandirian pangan yang berakar dari keberlanjutan sumberdaya dan merupakan konsep kunci dari gerakan ketahanan pangan.

Kemerdekaan pangan memiliki banyak makna dari solusi energi alternatif untuk membuat pilihan makanan yang lebih sehat dengan memanfaatkan teknologi, baik yang bersifat tradisional maupun kekinian.

Variabel-variabel kemerdekaan pangan bermula dari lahan, kemudian kebebasan sumber benih, pupuk, peralatan, kemudahan akses permodalan, kemudahan pascapanen dan akses pemasaran.

Lahan yang merupakan modal sangat penting dalam kemerdekaan pangan adalah mutlak keberadaannya. Lahan-lahan subur mesti ada dan wajib diproteksi oleh semua pihak, terlebih di era global.

Dimana serbuan land grabbing oleh investor multi national corporate atas nama investasi dan pertumbuhan berlangsung massive. Tidak akan ada kemerdekaan pangan tanpa penguasaan lahan.

Benih sumber pangan harus diperhatikan betul.Apakah kebijakan yang diambil sudah menuju ke arah terwujudnya kemerdekaan pangan?

Apakah regulasi tentang benih di sistem budidaya hanya untuk melayani kepentingan para globalis yang rata-rata merupakan pemodal kuat dengan mazhab neoliberalisme-nya?

Perlu diperhatikan penguasaan benih berarti penguasaan manusia, dan itu berarti perbudakan manusia.

Kita harus terus memompakan semangat kemandirian sumber benih kepada pelaku usaha utama yaitu petani dengan menyosialisasikan secara komprehensif kembali ke “benih pusaka/benih warisan/heirloom seed”.

Tidak ada kemerdekaan pangan tanpa penguasaan benih. Tolak yang namanya “patent seed”. Sebab benih adalah cikal bakal kehidupan.

Penting untuk dipahami bahwa benih pusaka bukanlah hal baru. Seluruh gagasan di balik benih pusaka adalah bahwa mereka telah bertahan selama berabad-abad menggunakan penyerbukan terbuka dan teknik budidaya agroekologi, serta sudah teruji beradaptasi.

Benih pusaka seringkali berbeda berdasarkan zona iklim tertentu. Artinya benih-benih pusaka ini adalah kekayaan keragaman hayati kita yang tak ternilai harganya.

Kelembagaan nirlaba yang mengelola benih pusaka/benih warisan, penting keberadaannya di tingkat masyarakat pertanian dan pemerintah, dengan tujuan pelestarian plasma nutfah sebanyak mungkin.

Sebagaimana maklum, negeri-negeri tropis menyimpan keragaman hayati yang sangat tinggi dimana manfaatnya sangat beragam. Ia bisa untuk sumber : pangan (food), pakan (feed), pupuk (fertilizer), bahan bakar (fuel), obat-obatan (pharmacy).

Keragaman hayati yang melimpah hendaknya disyukuri, karena itu berarti Tuhan Yang Mah Esa “lebih senang berkreasi” di negeri-negeri beriklim tropis. Benih pusaka sering tumbuh dari tahun ke tahun di berbagai pelosok daerah terpencil di berbagai negeri .

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kab Dompu, ILHAM, SP, beserta Keluarga Besar DKP Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Ke 78.

Merdeka.. Merdeka Pangan Indonesia.

Pen : IW

Foto Kadis Bappeda dan Litbang Kab Dompu, Drs. H Gaziamansyuri,.MPd 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Salah satu tonggak penting dalam pengelolaan kota di Indonesia adalah munculnya undang-undang desentralisasi yang memungkinkan pemerintah kota mengatur urusan kotanya sendiri, kota-kota di Indonesia.

Kemudian memberlakukan peraturan bangunan, seperti Bataviasche Plannerorderning 1941, Bataviasche Bestemingkringe en Bouwtypenverordening 1941, dan Bataviasche Bouwverordening 1919 – 1941.

Semua peraturan tersebut masih berorientasi kepada fisik kota. dengan perhatian Thomas Karsten tahun 1920 dalam laporan Town Planning in Indonesia, maka terbentuk Komite Perencanaan Kota oleh pemerintah kolonial yang menghasilkan RUU

Tentang perencanaan kota pertama di Indonesia yang kemudian menjadi Stadsvorming Ordonnantie/SVO dan Stadsvorminq Verordening/SVV atau Peraturan Perencanaan tahun 1948-1949. Kota-kota.

Foto Kadis Bappeda dan Litbang Kab Dompu Drs H Gaziamansyuri MPd bersama Rekanan.

Paska-kemerdekaan adalah kota-kota besar yang menjadi tonggak sejarah perjuangan kemerdekaan nasional. Kota-kota ini mengalami pertumbuhan yang pesat karena migrasi masuk.

Selain itu, terjadinya baby boom yang turut melanda Indonesia paska-Perang Dunia Kedua. Pada saat tersebut, kondisi infrastruktur masih kurang baik.

Rencana Lima Tahun Pertama (1956 – 1960) dibuat, yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Komite Perencanaan Nasional.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, dengan gaya kepemimpinan nasional yang lebih rasional, maka disusun perencanaan yang sifatnya bertahap atau dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun.

Namun, kota-kota masih belum menjadi fokus dari kebijakan di dalamnya. pada tahun 1970, rencana pada tingkat regional muncul dengan Rencana Jabotabek yang diikuti dengan perencanaan-perencanaan untuk proyek khusus yang didanai oleh lembaga-lembaga internasional.

Salah satunya adalah KIP (Kampong Improvement Programme) yang dilaksanakan pada akhir tahun 1970-an. Secara sistematis, kelembagaan perencanaan diwujudkan mulai dari level nasional hingga ke daerah (BAPPEDA).

Dengan adanya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah, perencanaan daerah berkembang menjadi kewajiban bagi daerah dalam penyelenggaraannya.

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dikukuhkan dan diakui dengan SK Presiden No. 15 Tahun 1974, sedangkan untuk Daerah Tingkat II masih berlaku SK Gubernur.

Baru kemudian dengan SK Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara nasional.

Dengan SK Presiden tersebut, lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I atau Bappeda Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau Bappeda Tingkat II.

Dimomen Bersejarah Semarak Kemerdekaan, Kepala Bappeda dan Litbang Kab Dompu, Drs H Gaziamansyuri MPd, beserta Keluarga Besar Bappeda dan Litbang Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Ke 78

Pen : IW

Foto Wakil Bupati Dompu H Syahrul Parsan ST MT dan Kepala Bappeda dan Litbang kab Dompu, Drs. H. Gaziamansyuri, M.AP di Rakor Pemantapan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan yang dibiayai Dana DAK Tahun 2024.

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu melalui Dinas Bappeda dan Litbang menggelar Rapat Koordinasi Pemantapan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan yang dibiayai Dana DAK Tahun 2024.

Acara Rakor tersebut diikuti Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST., MT, Kepala Bappeda Litbang, Drs. H. Gaziamansyuri, M.AP bersama jajaran Kepala Bidang dan Fungsional Perencana serta Pimpinan OPD Pengampu Dana DAK, berlangsung di aula Bappeda dan Litbang kab Dompu, kamis, 13/07/23 dikutip dari prokopim Setda dompu.

Dalam arahannya di rakor yang diagendakan Wabup H. Syahrul Parsan menegaskan Pimpinan OPD agar dapat mengimbangi semangat kerja Bupati Dompu, H. Kader Jaelani.

Menurut Wabup, Bupati AKJ dalam banyak kesempatan telah berupaya keras dan sungguh-sungguh untuk mendatangi sejumlah Kementerian guna mendapatkan program dan kegiatan pembangunan bagi Bumi Nggahi Rawi Pahu tercinta.

Kata Wabup hampir semua Kementerian dan Lembaga Non Kementerian sudah didatangi oleh Bupati AKJ, baik secara personal maupun dengan jajaran Pimpinan OPD.

“Perjuangan keras Bupati AKJ mendatangi sejumlah Kementerian dan Lembaga Non Kementerian hendaknya dapat diimbangi oleh Pimpinan OPD dengan mempersiapkan berbagai hal yang menjadi persyaratan atau ketentuan program yang diusulkan”, ungkapnya.

Lanjut Wabup menambahkan jangan sampai karena ketidaksiapan Pimpinan OPD melengkapi persyaratan dan ketentuan program sebagaimana yang diusulkan akhirnya perjuangan yang sudah dilakukan Bupati AKJ menjadi sia-sia.

“Saya ingin agar hal teknis terkait persyaratan dan ketentuan program agar dapat dilengkapi dan dipersiapkan dengan baik sejak awal, kalaupun nanti setelah program sudah diusulkan ada perbaikan bukan lagi harus dilakukan dari awal namun hanya melengkapi hal-hal kecil yang tidak lagi membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaikinya”.

Wabup H. Syahrul Parsan juga mengapresiasi dilakukannya rakor pemantapan usulan Dana DAK Tahun 2024.

“Saya mengapresiasi dilakukan rakor pemantapan ini sebagai wahana untuk saling mengingatkan terkait berbagai hal penting yang harus diperhatikan dalam usulan pembangunan dengan sumber pembiayaan Dana DAK”, terangnya.

Kemudian disela waktu Kepala Bappeda dan Litbang, Drs. H. Gaziamansyuri, M.AP mengatensi apa yang disampaikan Wabup H. Syahrul Parsan.

“Hingga deadline waktu penyampaian usulan program Dana DAK tahun 2024, Bappeda dan Litbang akan terus memantau perkembangannya sehingga persyaratan dan ketentuan program dapat terpenuhi oleh masing-masing OPD pengampu Dana DAK”, ucapnya memberikan keyakinan kepada Wabup.

Rakor berlangsung lancar, aman dan tertib yang diakhiri dengan sholah zuhur secara berjama’ah di Mushola Bappeda dan Litbang.

foto Kadistanbun Kab Dompu Muhammad Syahroni, SP, MM dan Sekretaris Distanbun.

ChanelNtbNews, Dompu NTB – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Dompu, terus memaksimalkan peran dan tugasnya dalam mewujudkan perubahan kemajuan nyata di bidang pertanian dan perkebunan di Bumi Nggahi Rawi Pahu (Dompu).

Dengan Komitmen yang kuat Distanbun optimis dapat mengsukseskan pengembangan Jagung, Porang dan Padi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jara Pasaka.

Disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, SP, MM mengatakan, skenario Jara Pasaka ada dua ujung target dari RPJMD tahun 2026 nanti.

“Target pertama yakni peningkatan daya beli masyarakat dan kedua peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkap Kadis, saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Sabtu, (05/08/23)

Dijelaskan Kadis, kalau dihubungkan keterkaitan dua target tadi dengan sektor pertanian, yang memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Berbicara peningkatan daya beli masyarakat banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya, dalam upaya peningkatan daya beli masyarakat adalah dengan menaikan pendapatan masyarakat,” jelasnya.

Lanjut dijelaskan Kadis, tidak ada pilihan lain salah satu hal yang bisa menciptakan kondisi peningkatan pendapatan adalah dengan menaikan produksi Komoditas pertanian.

Dengan Upaya peningkatan produksi dan penambahan nilai tambah pada komoditi Padi, Jagung maupun Porang sebagai bagian dari Jara Pasaka. “Inilah yang menjadi ranah dinas pertanian dan perkebunan,” paparnya.

M. Syaroni, SP.,MM menambahkan, terkait dengan target produksi dalam RPJMD yakni target produksi sampai dengan tahun 2026 adalah untuk komoditi Padi sebesar 230.367 ton, komoditi Jagung 442.753 ton dan Porang 54.312 ton.

Selanjutnya mengenai Jagung yakni masalah lahan, sarana prasarana air, sarana prasarana produksi (benih, pupuk dan obat obatan) dan mekanisasi pertanian. Harga Jagung yang masih fluktuatif dan kadang tidak stabil.

Karena Animo masyarakat dalam berusaha tani jagung yang besar sementara lahan kering dan lahan sawah terbatas, pada akhirnya masyarakat melakukan perluasan areal tanam jagung sampai ke wilayah-wilayah yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk budidaya sehingga mengancam kelestarian lingkungan.

foto kegiatan Distabun dilokasi pertanian 

Terkait program Porang ini adalah komoditas baru di kabupaten Dompu, sehingga memerlukan penanganan khusus. Lahan masyarakat yang terbatas akan menjadi masalah karena petani tidak hanya akan membudidayakan porang tetapi juga membudidayakan tanaman lainnya.

Selain itu, juga masalah sarana produksi lainnya seperti ketersediaan pupuk dan obat- obatan juga akan menjadi kendala apabila tidak ditangani dengan baik dan masalah pemasaran dan pasar yang belum jelas mengingat porang adalah komoditi baru di Kabupaten Dompu.

Sedangkan, mengenai Padi yakni konversi lahan dari sawah ke pemukiman penduduk dan banyak lahan kering yang ditanami jagung dari pada padi sehingga mengurangi luas tanam dan produksi.

” Masalah hama penyakit pada saat musim hujan, ketersediaan pupuk bersubsidi yang dirasa masih kurang dan kadang-kadang langka dan masalah ketergantungan masyarakat terhadap pupuk kimiawi dan masih jarang yang menggunakan pupuk organik. “Itulah berbagai masalah dan kendala yang dihadapi sampai saat ini,” paparnya lagi.

Kadis mengatakan, bahwa akan disusun Roadmap Jara Pasaka yang didalamnya terdapat langkah-Langkah pengembangan Jagung, Porang dan Padi mulai dari proses budidaya hulu sampai dengan pengembangan industry hilir.

Dimana untuk Jagung, dapat meningkatkan produksi dan produktivitas jagung melalui intensifikasi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Menciptakan industry dengan bahan baku jagung untuk meningkatkan harga jual produk.

Serta Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan pengembangan kelembagaan ditingkat petani dan meningkatkan strategi pemasaran, permodalan dan teknologi produksi jagung.

Kemudian untuk Porang sendiri, akan melakukan Demplot tanaman porang dalam rangka mengedukasi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas porang yang merupakan komoditas baru yang akan dikembangkan secara strategis di Kabupaten Dompu.

Jadi perlu Menyediakan sarana produksi porang terutama benih untuk mendukung pengembangan dan perluasan areal tanam porang. Meningkatkan SDM petani porang dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan teknis dan studi banding pada daerah-daerah penghasil porang terbesar dan menyiapkan pasar dan strategi pemasaran guna menyongsong hasil produksi porang.

Khusus Padi, meningkatkan produksi dan produktivitas padi melalui intensifikasi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Mengembangkan plasma nutfah terutama varietas dengan kearifan lokal yang dapat dikembangkan masyarakat petani.

” Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan kelembagaan ditingkat petani serta meningkatkan strategi pemasaran, permodalan dan teknologi produksi padi terutama melalui mekanisasi pertanian.”Itulah berbagai langkah yang akan dilakukan,” katanya.

Pewarta : IW