Semarak Kemerdekaan,,Kabid Pengairan, IDP. ALIT SUDARSANA, ST,.MT, beserta Keluarga Besar Bidang Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Dompu,,Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Ke 78.

ChanelNtbNews, Dompu NTB -Perkembangan irigasi di Indonesia menuju sistem irigasi maju dan tangguh tak lepas dari irigasi tradisional yang telah dikembangkan sejak ribuan tahun yang lampau.

Irigasi maju atau modern dapat saja muncul karena usaha memperbaiki atau kelanjutan pengembangan tradisi yang telah ada, pada umumnya sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri geografis setempat dan perkembangan budidaya pertanian.

Di Indonesia, walaupun perkembangan budidaya padi sawah telah berlangsung sejak lama yaitu sejak zaman neolitik, perkembangan irigasi-irigasi diperkirakan baru berlangsung sejak lebih 1000 tahun yang lampau pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa.

Kemudian Warisan kebudayaan irigasi yang sudah cukup tua adalah irigasi Subak di Bali dan irigasi-irigasi kecil di Jawa. Secara fisik irigasi-irigasi kecil tersebut tidak dapat bertahan lama karena mengalami proses inundasi dan longsor oleh banjir.

Selanjutnya irigasi dengan mazhab tersendiri dengan ciri-ciri kebudayaan adalah irigasi Subak di Bali. Subak merupakan perpaduan dari suatu masyarakat irigasi, unit produksi pertanian, badan usaha yang otonom dan masyarakat agama.

Teknologi penanaman padi pada umumnya diperoleh melalui proses uji coba selama berabad-abad. Arti penting dari teknologi tersebut adalah kemampuan lahan sawah menyerap tenaga kerja yang semakin lama semakin besar tanpa kehilangan kemampuan berproduksi.

Menurut laporan, sistem irigasi lokal pada zaman pra kolonial terbatas pada daerah tertentu saja. Pada 1888 ditaksir luas irigasi hanya sekitar 1,27 juta ha.

Sistem irigasi modern diperkirakan dimulai pada pertengahan abad XIX sebagai upaya mengatasi kelaparan yang terjadi di Jawa Tengah.

Perkembangan irigasi secara pesat terjadi pada permulaan abad XX setelah dikumandangankannya politik etik oleh pemerintah jajahan dan ditemukannya teknologi irigasi di dataran rendah.

Pen : IW

Foto Kadis Pertanian dan Perkebunan Kab Dompu, Muhammad Syahroni,SP,. Mm

ChanelNtbNews, Dompu NTB – Pada jaman perjuangan kemerdekaan, telah disebutkan bahwa petani menjadi kaum yang paling tertindas. Akankah hal ini berlanjut hingga saat ini?

Dahulu mereka direbut lahannya, hasil taninya dirampas untuk upeti, orangnya diharuskan kerja rodi dan romusha, tidak boleh mengenyam pendidikan tinggi dan masih banyak penderitaan lainnya.

Namun dengan kondisi petani saat ini? Walaupun secara fisik, mungkin mereka tidak mengalami penderitaan seperti dulu, akan tetapi esensi penderitaan akan ketertekanan, masih dirasakan.

Buat mereka, esensi kemerdekaan saat ini adalah bagaimana caranya agar mereka dapat mengelola atau memiliki lahan pertanian yang cukup untuk bercocok tanam (reformasi agraria),

Kemudian bagaimana caranya agar mereka dapat memiliki dengan mudah dan murah akan input-input pertanian (bibit, pupuk, pestisida, dll),

Disisi lain bagaimana caranya agar mereka dapat mengelola lahan pertaniannya dengan baik dan benar (inovasi teknologi), dan bagaimana caranya agar mereka dapat menjual hasil panennya dengan harga yang pantas. Itulah esensi kemerdekaan bagi mereka saat ini.

Jadi Kemerdekaan Bagi Petani sangatlah Penting untuk kelangsungan hidup Para Petani diseluruh Tanah air Indonesia.

Untuk itu, Dimomentum Kemerdekaan ini, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Dompu, Muhammad Syahroni, SP., MM beserta Keluarga Besar DInas Pertanian dan Perkebunan Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Ke 78

Merdeka.. Merdeka Petani Indonesia..

Pen : IW

foto Kadis DKP Kab Dompu, Ilham, SP

ChanelNtbNews, Dompu NTB – Banyak terminologi berkaitan dengan kemerdekaan pangan. Beberapa di antaranya : Kemerdekaan pangan dapat berarti kemandirian pangan yang berakar dari keberlanjutan sumberdaya dan merupakan konsep kunci dari gerakan ketahanan pangan.

Kemerdekaan pangan memiliki banyak makna dari solusi energi alternatif untuk membuat pilihan makanan yang lebih sehat dengan memanfaatkan teknologi, baik yang bersifat tradisional maupun kekinian.

Variabel-variabel kemerdekaan pangan bermula dari lahan, kemudian kebebasan sumber benih, pupuk, peralatan, kemudahan akses permodalan, kemudahan pascapanen dan akses pemasaran.

Lahan yang merupakan modal sangat penting dalam kemerdekaan pangan adalah mutlak keberadaannya. Lahan-lahan subur mesti ada dan wajib diproteksi oleh semua pihak, terlebih di era global.

Dimana serbuan land grabbing oleh investor multi national corporate atas nama investasi dan pertumbuhan berlangsung massive. Tidak akan ada kemerdekaan pangan tanpa penguasaan lahan.

Benih sumber pangan harus diperhatikan betul.Apakah kebijakan yang diambil sudah menuju ke arah terwujudnya kemerdekaan pangan?

Apakah regulasi tentang benih di sistem budidaya hanya untuk melayani kepentingan para globalis yang rata-rata merupakan pemodal kuat dengan mazhab neoliberalisme-nya?

Perlu diperhatikan penguasaan benih berarti penguasaan manusia, dan itu berarti perbudakan manusia.

Kita harus terus memompakan semangat kemandirian sumber benih kepada pelaku usaha utama yaitu petani dengan menyosialisasikan secara komprehensif kembali ke “benih pusaka/benih warisan/heirloom seed”.

Tidak ada kemerdekaan pangan tanpa penguasaan benih. Tolak yang namanya “patent seed”. Sebab benih adalah cikal bakal kehidupan.

Penting untuk dipahami bahwa benih pusaka bukanlah hal baru. Seluruh gagasan di balik benih pusaka adalah bahwa mereka telah bertahan selama berabad-abad menggunakan penyerbukan terbuka dan teknik budidaya agroekologi, serta sudah teruji beradaptasi.

Benih pusaka seringkali berbeda berdasarkan zona iklim tertentu. Artinya benih-benih pusaka ini adalah kekayaan keragaman hayati kita yang tak ternilai harganya.

Kelembagaan nirlaba yang mengelola benih pusaka/benih warisan, penting keberadaannya di tingkat masyarakat pertanian dan pemerintah, dengan tujuan pelestarian plasma nutfah sebanyak mungkin.

Sebagaimana maklum, negeri-negeri tropis menyimpan keragaman hayati yang sangat tinggi dimana manfaatnya sangat beragam. Ia bisa untuk sumber : pangan (food), pakan (feed), pupuk (fertilizer), bahan bakar (fuel), obat-obatan (pharmacy).

Keragaman hayati yang melimpah hendaknya disyukuri, karena itu berarti Tuhan Yang Mah Esa “lebih senang berkreasi” di negeri-negeri beriklim tropis. Benih pusaka sering tumbuh dari tahun ke tahun di berbagai pelosok daerah terpencil di berbagai negeri .

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kab Dompu, ILHAM, SP, beserta Keluarga Besar DKP Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Ke 78.

Merdeka.. Merdeka Pangan Indonesia.

Pen : IW

ChanelNtbNews, Dompu NTB – Kemerdekaan begitu berarti bagi sebuah bangsa yang telah melewati waktu panjang dalam penindasan. Bagitu juga makna kemerdekaan merupakan terbebas dari penjajahan dan memiliki kemandirian untuk menentukan jalannya sendiri.

Dengan adanya krisis pembelajaran, turut meningkatkan kesenjangan pembelajaran antarwilayah dan antarkelompok sosial ekonomi serta mengakibatkan hilangnya pembelajaran (learning loss).

Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan untuk semua satuan pendidikan di Indonesia diharapkan mampu menghasilkan SDM yang unggul dalam berbagai bidang di masa depan.

Kurikulum Merdeka sebelumnya dikenal dengan Kurikulum Prototipe atau Kurikulum dengan Paradigma Baru. Secara esensi kurikulum merupakan alat yang digunakan untuk membantu anak dalam mencapai tujuan pendidikan.

Momentum Kemerdekaan, Kepsek SMKN 1 Dompu, Drs Nuriadin Berserta Keluarga Besar SMAN 1 Dompu, Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Ke 78

Pen : IW

Foto Kadis Bappeda dan Litbang Kab Dompu, Drs. H Gaziamansyuri,.MPd 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Salah satu tonggak penting dalam pengelolaan kota di Indonesia adalah munculnya undang-undang desentralisasi yang memungkinkan pemerintah kota mengatur urusan kotanya sendiri, kota-kota di Indonesia.

Kemudian memberlakukan peraturan bangunan, seperti Bataviasche Plannerorderning 1941, Bataviasche Bestemingkringe en Bouwtypenverordening 1941, dan Bataviasche Bouwverordening 1919 – 1941.

Semua peraturan tersebut masih berorientasi kepada fisik kota. dengan perhatian Thomas Karsten tahun 1920 dalam laporan Town Planning in Indonesia, maka terbentuk Komite Perencanaan Kota oleh pemerintah kolonial yang menghasilkan RUU

Tentang perencanaan kota pertama di Indonesia yang kemudian menjadi Stadsvorming Ordonnantie/SVO dan Stadsvorminq Verordening/SVV atau Peraturan Perencanaan tahun 1948-1949. Kota-kota.

Foto Kadis Bappeda dan Litbang Kab Dompu Drs H Gaziamansyuri MPd bersama Rekanan.

Paska-kemerdekaan adalah kota-kota besar yang menjadi tonggak sejarah perjuangan kemerdekaan nasional. Kota-kota ini mengalami pertumbuhan yang pesat karena migrasi masuk.

Selain itu, terjadinya baby boom yang turut melanda Indonesia paska-Perang Dunia Kedua. Pada saat tersebut, kondisi infrastruktur masih kurang baik.

Rencana Lima Tahun Pertama (1956 – 1960) dibuat, yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Komite Perencanaan Nasional.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, dengan gaya kepemimpinan nasional yang lebih rasional, maka disusun perencanaan yang sifatnya bertahap atau dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun.

Namun, kota-kota masih belum menjadi fokus dari kebijakan di dalamnya. pada tahun 1970, rencana pada tingkat regional muncul dengan Rencana Jabotabek yang diikuti dengan perencanaan-perencanaan untuk proyek khusus yang didanai oleh lembaga-lembaga internasional.

Salah satunya adalah KIP (Kampong Improvement Programme) yang dilaksanakan pada akhir tahun 1970-an. Secara sistematis, kelembagaan perencanaan diwujudkan mulai dari level nasional hingga ke daerah (BAPPEDA).

Dengan adanya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah, perencanaan daerah berkembang menjadi kewajiban bagi daerah dalam penyelenggaraannya.

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dikukuhkan dan diakui dengan SK Presiden No. 15 Tahun 1974, sedangkan untuk Daerah Tingkat II masih berlaku SK Gubernur.

Baru kemudian dengan SK Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara nasional.

Dengan SK Presiden tersebut, lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I atau Bappeda Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau Bappeda Tingkat II.

Dimomen Bersejarah Semarak Kemerdekaan, Kepala Bappeda dan Litbang Kab Dompu, Drs H Gaziamansyuri MPd, beserta Keluarga Besar Bappeda dan Litbang Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Ke 78

Pen : IW

ChanelNtbNews, Dompu NTB – Tujuan Pendidikan Nasional ditulis dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Arti pendidikan sendiri menurut Ki Hajar Dewantara adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat.

Selain itu, Arti pendidikan juga tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

Mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan Pendidikan Nasional Tertuang dalam Undang-Undang Kalimat “Mencerdaskan kehidupan bangsa” yang tertuang dalam UUD 1945 alinea ke-4 yang merupakan tujuan utama nasional,

Menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 2 menyebutkan mengenai arti dari pendidikan nasional yang berbunyi, “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.”

Kemudian Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional terdapat dalam pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 yang berbunyi :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Hal itulah, yang sudah dibuktikan oleh SMKN 1 Dompu baru-baru ini, dimana telah mengukir Prestasi Gemilang melalui Bakat peserta didik dibidang olahraga khususnya Taekwondo dan Pencak Silat, Senin, 7 Agustus 2023.

Pada Kejuaraan Taekwondo Turnamen Kapolresta Mataram Cup, siswa-siswi SMKN 1 Sukses mempersembahkan 2 medali emas 🏅 lewat M. FARIS ALMIR Kelas X DKV 1, Juara 1 untuk kategori Putra dan dikategori Putri, juara 1 diraih Lusi Mutmainah Safitri, Kelas XII MPLB 2. 

Sedangkan untuk Kejuaraan Pencak Silat mewakili IPSI Kab. Dompu di ajang Gubernur Cup, Siswi SMKN 1 Dompu Hanya mampu mempersembahkan Medali Perunggu lewat Raodatul Mualimin Siswi SMKN 1 Dompu kelas XII TBU, harus puas berada posisi ke 3 di nomor tanding kelas B putri.

Dimomentum hari yang bersejarah ini, maka Kepala Sekolah SMKN 1 Dompu Faturahman, ST beserta Keluarga Besar SMKN 1 Dompu Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Ke 78

Merdeka.. Merdeka untuk Pendidikan.. karena Pendidikan yang akan melahirkan generasi Emas bangsa, generasi penerus bangsa.

Pen : IW