Foto Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST, MT 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Pemerintah Daerah kabupaten Dompu melaksanakan Acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dompu Tahun 2025-2045.

Dengan Tujuan untuk memperoleh masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal, sehingga dapat merumuskan visi, misi, strategi, dan program pembangunan jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.

Berlangsung di Aula Pendopo Bupati Dompu, Senin, 05/024,

Turut Hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST,.MT, Ketua DPRD Kab Dompu, H. Andi Backtiar, AMd, Par, Dandim 1614/Dompu, Kapolres Dompu, Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Kepala Kejari Dompu, Ketua PA Dompu, Wakil Ketua DPRD Dompu beserta Anggota DPRD Dompu, dan Pejabat Lingkup Pemerintah Daerah Kab Dompu, Camat se-Kabupaten Dompu Serta LSM dan Organisasi Masyarakat

Hadir pula Kepala BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala BPS Kabupaten Dompu, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Kabupaten Dompu, Kepala BPN Kabupaten Dompu, Pimpinan PT. PLN Rayon Kabupaten Dompu, Kepala Kamar Dagang Industri Kabupaten Dompu, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Tambora dan Pihak Swasta : Pimpinan PT. SMS, Pimpinan PT. STM, Para Akademisi, Dr. Dodo Kurniawan, SE., ME, Dr. Muhdar, S.Pd., M.Pd,

Dirangkaikan dengan Penandatanganan Berita Acara Hasil Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Dompu Tahun 2025 – 2045.

Dalam sambutannya Wakil Bupati (Wabup) Dompu H. Syahrul Parsan, ST,.MT menyampaikan bahwa pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dompu Tahun 2025-2045.

“Terasa Spesial Ini karena RPJPD 2025-2045 disusun bersamaan dengan Rencana Kegiatan Pembangunan Tahunan (RKPD) 2025 dan Rancangan Teknokrat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 Tahunan (RPJMD) 2025-2030,” kata Wabup mengawali sambutannya.

Kata Wabup, sebagai implikasi ketentuan pemerintah pusat dengan diselenggarakannya Pemilu Serentak 2024; pemilihan Presiden/Wakil Presiden, diikuti pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.

“Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD ini merupakan agenda penting 20 tahunan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan terhadap rancangan awal RPJPD Kabupaten Dompu 2025-2045,” jelas Wabup.

Foto, Peserta pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dompu Tahun 2025-2045

Disampaikan Wabup, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dompu Tahun 2025-2045.

“Terasa Spesial Ini karena RPJPD 2025-2045 disusun bersamaan dengan Rencana Kegiatan Pembangunan Tahunan (RKPD) 2025 dan Rancangan Teknokrat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 Tahunan (RPJMD) 2025-2030,” papar Wabup

Menurut H. Syahrul sebagai implikasi ketentuan pemerintah pusat dengan diselenggarakannya Pemilu Serentak 2024; pemilihan Presiden/Wakil Presiden, diikuti pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.

Dimana rancangan awal RPJPD ini akan digunakan sebagai;

Pertama, bahan rujukan kebijakan penyusunan rancangan akhir RPJPD dan Raperda RPJPD Kabupaten Dompu Tahun 2025-2045.

Kedua, pedoman dalam perumusan visi misi dan program calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada serentak 2024. Dan,

ketiga, sebagai pedoman penyusunan rancangan teknokrat RPJMD Kabupaten Dompu Tahun 2025-2030.

“Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD ini merupakan agenda penting 20 tahunan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan terhadap rancangan awal RPJPD Kabupaten Dompu 2025-2045,” jelas Wabup.

H. Syahrul menyarankan agar RPJPD diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan.

Oleh Karena itu, penyusunan RPJPD Kabupaten Dompu 2025-2045 harus lebih cermat dan terintegratif. Juga, mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Dompu secara tepat dan strategis.

“Forum konsultasi publik itu, diharapkan menjadi media pembentukan komitmen seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.”tuturnya.

Sehingga Melalui forum ini diharapkan mendapat masukan serta saran positif dan konstruktif dari peserta sebagai penyempurnaan rancangan awal RPJPD Kabupaten Dompu 2025-2045,

“Menjawab berbagai isu strategis untuk mewujudkan Kabupaten Dompu yang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan di tahun 2045,”ucapnya

Diakhir H. Syahrul berharap agar hasil dari konsultasi publik rancangan awal RPJPD ini mampu menyinergikan berbagai arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan.

“Tentu dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan pendukung suksesnya pembangunan di Kabupaten Dompu untuk 20 tahun mendatang,”ujar H. Syahrul diakhir sambutannya.

Tim CNNEWS

Foto Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian Distanbun, Edy Chaidir, SP

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah

Dengan Sistim E-Alokasi bagian dari upaya Pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi.

Namun Di Kabupaten Dompu ini, akhir-akhir ini, kerap muncul berbagai Persoalan dalam proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi tersebut, maka perlu dilakukan sosialisasi tentang tata cara pendistribusian pupuk bersubsidi sesuai mekanisme di dalam aturan yang berlaku.

Sehingga Proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi di kabupaten Dompu bisa berjalan lancar, tepat sasaran dan waktu tanpa ada kendala sampai pada penyaluran di tingkat petani

Disampaikan Kadistanbun Dompu M. Syahroni SP,.MSi, melalui Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian, Edy Chaidir, SP menjelaskan bahwa kami selaku Dinas Tekhnis sangat perlu untuk menyampaikan atau mengsosiasikan kepada masyarakat, tentang cara Pendistribusian pupuk bersubsidi, agar masyarakat bisa memahaminya.

Sehingga dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk Persoalan Kelangkaan Pupuk bersubsidi yang berdampak pada penjarahan itu.

“Jadi ada perbedaan mekanisme dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, dulu menggunakan mekanisme bottom up, kini menggunakan mekanisme top down dengan pertimbangan ketersediaan anggaran, proporsi luas lahan spasial serta database petani dalam simluhtan.”papar Kabid diruang kerjanya Distanbun Dompu. Jum’at 03/02/24

Karena Penetapan alokasi pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten/kota, yaitu berdasarkan :

1. Data spasial lahan petani;

2. Usulan alokasi pupuk dari kecamatan melalui e-RDKK;

3. Alokasi pupuk bersubsidi kabupaten/kota oleh gubernur.

Lanjut Kabid menjelaskan pada Alokasi pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten/kota, selanjutnya dirinci lebih lanjut berdasarkan kecamatan, jenis pupuk, jumlah, CPCL (Calon Penerima, Calon Lokasi) serta sebaran bulanan.

Mengacu pada Permentan 10 Tahun 2022 juga mengatur tentang realokasi penyaluran pupuk bersubsidi mulai tingkat pusat, provinsi sampai dengan kabupaten. Pada tingkat kabupaten, realokasi tiap-tiap kecamatan dapat dilakukan sesuai kebutuhan selagi tidak melebihi kuota tingkat kabupaten.

Adapun Syarat Petani yang berhak untuk menebus Pupuk Bersubsidi, sebagai berikut :

1. Memiliki Lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam per petani per KK.

2. Petani harus tergabung dalam Kelompok Tani (POKTAN)

3. Petani harus terdaftar dalam pengajuan e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)

4. Petani harus terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian)

5. Petani hanya boleh menebus di KIOS RESMI (Pengecer) yang ditunjuk di Desa masing-masing.

Selanjutnya Pendataan e-RDKK yang dilakukan oleh POKTAN/GAPOKTAN dan diajukan ke Kecamatan (Penyuluh Pertanian) untuk diupload ke SIMLUHTAN.

Maka, Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022

Kemudian Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

1. Pupuk UREA = Rp. 2.250 Per Kg

2. Pupuk NPK = Rp. 2.300 Per Kg

3. Pupuk NPK Formula Khusus = Rp. 3.300 Per Kg (Untuk Kakao)

“Jadi inilah dasar, tata Cara Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk petani,”ujar Kabid di akhir penjelasannya.

Penulis : IW

Gambar. Brosur Perumahan PT. Pesona Dompu.

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – PT. PESONA DOMPU, Hadir menyediakan banyak Hunian Ekonomis untuk anda semua, Sabtu, (02/02/24)

Karena kita tahu, untuk membeli rumah, tentunya sangat memerlukan uang yang tidak sedikit, apalagi harga properti terus melambung setiap tahunnya.

Hal ini membuat masyarakat menengah ke bawah semakin kesulitan untuk bisa memiliki rumah idaman bagi keluarga kecilnya.

PT PESONA DOMPU, Hadir dengan menawarkan solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah dengan cicilan ringan,

Kini Rumah Murah Idaman, telah beroperasi kembali untuk Anda Semua..

Rumah bersubsidi Type 36 dengan luas Tanah 1,5 are dengan bangunan yang berkualitas, Didukung dengan Letaknya yang strategis yang berada di tengah kota Dompu, dekat dengan RSUD Dompu, Pasar Umum Dompu

Serta tidak jauh dari tempat pendidikan maupun Perkantoran, Tepatnya di Jalan Lintas Mbawi, Kel Kandai Satu Kec Dompu Kab Dompu dengan alur transportasi lancar.

Ini yang menjadi salah satu keunggulan dari perumahan yang telah disiapkan PT. PESONA DOMPU,

Foto. Contoh Rumah Bersubsidi Murah PT. Pesona Dompu 

Rumah murah ini juga, dilengkapi dengan fasilitas yang memadai ;

Listrik & Air yang sudah tersedia, suasana di sekelilingnya tenang & nyaman karena dikelilingi bukit yang Hijau (Adem),

Cara memilikinya sangat mudah, karena PT. Pesona Dompu telah menyediakan rumah bersubsidi, dengan DP di mulai dari 1%,

Nominal DP Rumah itu bervariasi walaupun sama-sama Subsidi tapi PESONA DOMPU yang terbaik,

Dengan jangka waktu ;

@10 tahun

@15, tahun

@20 tabunn

Untuk Penjualan Pertama 8 unit Rumah sudah Ready, setelah Akad jual beli langsung penyerahan kunci, & untuk penjualan 30 unit selanjutnya, PT PESONA DOMPU akan mengadakan undian Dorprais dengan Hadiah – hadiah menarik

Ayo..Rame-rame..!!!

Bapak-bapak/Ibu-ibu berkunjung ke lokasi PT PESONA DOMPU,

Buruan… Segera miliki Rumah yang sejuk & Nyaman untuk peristirahatan yang tenang bersama keluarga tercinta,

Kami tunggu kehadiran Bapak- Bapak / ibu-ibu sekalian selanjutnya untuk Info pemasaran Hub WA. 085333950694, (Ibu IRAWATI),

“Sejahtera dengan PT PESONA DOMPU”

Penulis/Jurnalis ; Anton 

Foto Kepala Sekolah SMAN 1 Kempo, Titi Nurhaidah SPd, Dalam Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek e-Kinerja Terintergrasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) Tahun 2024.

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Dalam Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berkomitmen mewujudkan transformasi pendidikan, salah satunya dalam hal pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah.

Hal ini merupakan bagian dari transformasi Pengelolaan ASN yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melakukan transformasi pengelolaan kinerja yang diatur melalui PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

Oleh Karena itu, Kemendikbudristek bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengintegrasikan Platfrom Merdeka Mengajar (PMM) dan e-Kinerja BKN. kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 tahun 2023 dan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Guru.

“Mulai Januari 2024 pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah lebih praktis dan relevan dilakukan melalui Platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi dengan e- Kinerja BKN.”Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, di Jakarta, Selasa, 19/12/23, Dikutip gtkdikmendiksus.kemdikbud.go.id,

Dalam proses transformasi pembelajaran, semua pegawai berhak mendapatkan pengakuan atas kinerjanya yang menunjang transformasi pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik.

Di sisi lain bagi Pemerintah Daerah (Pemda) hal tersebut bisa menjadi alat dalam mengelola kinerja seluruh unit untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemda,”jelas Nunuk Suryani,

Foto Kegiatan Sosialisasi Dan Bimtek e-kinerja terintegrasi Platform Merdeka Mengajar atau (PMM) tahun 2024, di SMAN 1 Kempo 

Kepala Sekolah SMAN 1 Kempo, Titi Nurhaidah SPd, saat dikonfirmasi media di ruang kerjanya SMAN 1 Kempo, Jum’at, 02/02/24, mengatakan bahwa Dalam rangka mengsuksekan Program Pemerintah Pusat, “Platform Merdeka Mengajar” (PPM) sangat perlu untuk meningkatkan kinerja guru-guru maupun Kepala sekolah, agar Program tersebut bisa berjalan sesuai harapan.

“Maka SMAN 1 Kempo melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan bimbingan teknik e-kinerja terintegrasi Platform Merdeka Mengajar atau (PMM) tahun 2024, untuk kepala sekolah dan guru di SMA negeri 1 kempo. yang berlangsung 2 hari, 27 & 29 Januari 2024,”Terang Kepsek Titi.

Lebih lanjut, pada hari Sabtu kepala Sekolah SMA negeri 1 kempo bersama dengan guru-guru SMA negeri 1 kempo memulai untuk membahas tentang pengisian e-kinerja yang terintegrasi di pmm atau platform merdeka mengajar 2024.

Foto Kegiatan Sosialisasi Dan Bimtek e-kinerja terintegrasi Platform Merdeka Mengajar atau (PMM) tahun 2024, di SMAN 1 Kempo 

Disampaikan Kepsek dalam Kegiatan sosialisasi tersebut, bahwa Kegiatan sosialisasi merdeka mengajar ini diharapkan kepada guru-guru memiliki rencana kerja yang terintegrasi langsung dengan PMM,

Sehingga dapat meningkatkan kinerja Bapak Ibu Guru sebagai guru mata pelajaran di SMA negeri 1 kempo, yang akan dinilai oleh ibu kepala sekolah sehingga dapat menunjang mutu kerja dan mutu rapor pendidikan di SMA negeri 1 kempo ini

Sehingga Bapak Ibu Guru dapat melakukan rencana kerja yang memiliki penyusunan secara sistematis dan bisa terlaksana sesuai dengan rencana yang sudah terpilih yang akan diintegrasikan dalam PMM nanti di tahun 2024,

Disamping itu, Bapak Ibu Guru juga memiliki rencana kerja dan rencana hasil kerja yang akan dilakukan di satu semester nanti sehingga ini dapat meningkatkan mutu rapor pendidikan di SMA negeri 1 Kempo. “Pengerjaan e-kinerja di PMM ini dimulai di bulan Februari hingga di bulan Juli ini,”jelasnya.

Tambah Titi, Sedangkan Pada hari Senin Pengawas UPT Dompu melakukan Sosialisasi dan BIMTEK guna Melanjuti Bimtek yang ada di SMA negeri 1 Kempo bersama dengan Kepala UPT Dompu bpk Ihsan,S.Pd

“Melakukan bimbingan teknik kembali di SMA Negeri 1 Kempo untuk menjelaskan beberapa poin pada beberapa Indikator yang sangat penting dalam pengisian e-kinerja, e-kinerja yang terintegrasi di pmm dari mulai cara login dan sampai pemilihan dan pengerjaan rhk yang dipilih oleh bapak ibu guru,” paparnya.

Sehingga dalam pengerjaan RHK ini dapat berkesinambungan dan berkelanjutan pada perencanaan bapak ibu guru dalam menunjang kinerja Ibu 1 tahun ke depan ini”,akan berintegrasi pada mutu pendidikan di SMA negeri 1 Kempo pada pemilihan ada 8 indikator yang ada di PMM,”harap ibu kepsek kreatif ini.

Tim CNNEWS

Foto Sekretaris Sekretaris Wilayah, Musleh dan Calon Pengganti PAW Subhan 

ChanelNtbNews, Mataram, NTB – Partai Berkarya Kembali melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Provinsi NTB yang Kedua kalinya, Kali ini PAW dilakukan mengingat Adhar mengundurkan diri dari partai Berkarya untuk mengikuti Pileg 2024 melalui partai lain dan digantikan Oleh Subhan.

Dimana Sebelumnya PAW anggota DPRD NTB dari partai Berkarya yakni Adhar yang menggantikan Kaharuddin yang meninggal Dunia,

Kini Pengusulan PAW anggota DPRD NTB dari partai Berkarya ini berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor : 23.5/CN/DPP/Berkarya/I/2024 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Jenderal, Fauzan Rachmansyah tanggal, 23 Januari 2024.

Dalam Surat Keputusan itu DPP Partai Berkarya mengusulkan nama Subhan sebagai pengganti Adhar. Disebutkan pula dalam Surat Keputusan DPP Partai Berkarya tersebut bahwa Subhan merupakan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 pada DAPIL NTB 6 yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pengganti.

Ketua DPW partai berkarya melalui Sekretaris Wilayah, Musleh membenarkan Tentang Surat Keputusan DPP Partai Berkarya tentang usulan PAW anggota DPRD NTB itu.

Lanjut dijelaskan Musleh bahwa Surat dan dokumen yang diperlukan terkait proses PAW, itu sudah diserahkan ke KPU Provinsi NTB, Setwan DPRD NTB dan Pemerintah Provinsi melalui PJ Gubernur NTB.

“SK DPP Partai Berkarya tentang PAW anggota DPRD NTB sudah diserahkan kepada KPU NTB, Setwan DPRD NTB dan Gubernur pada tanggal 25 januari 2024, dengan bukti penerimaan ada pada kami,”kata Musleh, dikutip dari Bidiknews.net, Kamis, 01/02/24

Ia berharap agar proses PAW anggota DPRD Partai berkarya ini dapat berlangsung lancar sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan Musleh juga berharap agar pelantikannya segera terlaksana.

Sementara Ditempat terpisah, Subhan kepada media ini membenarkan dirinya ditunjuk sebagai pengganti Adhar sebagai anggota DPRD NTB.

“ SK DPP Partai Berkarya mengusulkan nama saya sebagai pengganti Adhar,” katanya singkat.

Ia juga mengaku bahwa SK PAW DPP Partai Berkarya sudah disampaikan ke KPU Provinsi NTB, Setwan DPRD NTB, serta Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini Pj Gubernur oleh Ketua DPW NTB melalui Sekretaris Wilayah pak Musleh,”terang Subhan.

Tim CNNEWS

Foto Kadis Ketahanan Pangan Kab Dompu, Ilham, SP 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Perum Bulog melalui Pemerintah Daerah Dinas Kab Dompu menyalurkan Bantuan Pangan berasal dari Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2024.

Bantuan Pangan tersebut Disalurkan di sejumlah Desa/Kelurahan yang ada dikabupaten Dompu, Dalam rangka menjamin ketersediaan Pangan.

Bertempat di Kantor Kelurahan/Desa se-Kecamatan Woja, Kab Dompu, mulai dari Pukul 08.00 wita sampai selesai, Rabu( 31/1/24),

Hal itu Disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Dompu, Ilham, SP, membeberkan Jumlah Penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Kab Dompu, yang telah disalurkan ke Desa/Kelurahan Kec Woja.

“Bantuan pangan dari pemerintah di tahun 2024 ini, untuk menjamin ketersediaan Pangan masyarakat di Kabupaten Dompu”,Papar Kadis. saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, Kamis, 01/01/24.

Foto Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

Dipaparkan Kadis, Jumlah bantuan pangan untuk Kabupaten Dompu tahun 2024, Untuk Desa Bara, dengan jumlah KK 507,#beras = 5.070 Kg, Desa Baka Jaya, jumlah KK 573,#beras = 5.730 Kg, Kelurahan Kandai II, jumlah KK 466# beras = 4.660 Kg, Desa Madaprama, jumlah KK 576 #beras = 5.760 Kg dan Desa Matua, jumlah KK 501# beras 5.010 Kg.

Sedangkan untuk Kel Monta Baru : dengan jumlah KK 755#beras = 7.550 Kg, Desa Mumbu jumlah 518 KK# beras 5.180 Kg, Desa Nowa, jumlah 377 KK# beras 3.770 Kg, Desa Raba Baka jumlah 159 KK# beras = 1.590 Kg.

Selanjutnya Untuk Desa Riwo jumlah 339 KK# beras = 3.390 Kg, Desa Saneo, jumlah 557 KK# beras 5.570 kg, serta Desa Serakapi, jumlah 253 KK# beras = 2.530 Kg, Kel. Simpasai jumlah 623 KK # beras = 6.230 Kg. terakhir Desa Wawonduru jumlah 529 KK# beras = 5.290 Kg.

“Total keseluruhan Jumlah PBP CBP untuk Kabupaten Dompu sebanyak 67.330 Kg untuk 6.733 KK”beber Kadis.

Diakhir, Kadis juga menuturkan bahwa Pemerintah menyalurkan bantuan Pangan ini, dalam rangka meringankan beban masyarakat khususnya masyarakat Kab Dompu, agar kebutuhan pangannya terpenuhi.

“Semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Kab Dompu,”ujar Kadis Dori biasa disapa.