Foto Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian Distanbun, Edy Chaidir, SP
ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah
Dengan Sistim E-Alokasi bagian dari upaya Pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi.
Namun Di Kabupaten Dompu ini, akhir-akhir ini, kerap muncul berbagai Persoalan dalam proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi tersebut, maka perlu dilakukan sosialisasi tentang tata cara pendistribusian pupuk bersubsidi sesuai mekanisme di dalam aturan yang berlaku.
Sehingga Proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi di kabupaten Dompu bisa berjalan lancar, tepat sasaran dan waktu tanpa ada kendala sampai pada penyaluran di tingkat petani
Disampaikan Kadistanbun Dompu M. Syahroni SP,.MSi, melalui Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian, Edy Chaidir, SP menjelaskan bahwa kami selaku Dinas Tekhnis sangat perlu untuk menyampaikan atau mengsosiasikan kepada masyarakat, tentang cara Pendistribusian pupuk bersubsidi, agar masyarakat bisa memahaminya.
Sehingga dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk Persoalan Kelangkaan Pupuk bersubsidi yang berdampak pada penjarahan itu.
“Jadi ada perbedaan mekanisme dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, dulu menggunakan mekanisme bottom up, kini menggunakan mekanisme top down dengan pertimbangan ketersediaan anggaran, proporsi luas lahan spasial serta database petani dalam simluhtan.”papar Kabid diruang kerjanya Distanbun Dompu. Jum’at 03/02/24
Karena Penetapan alokasi pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten/kota, yaitu berdasarkan :
1. Data spasial lahan petani;
2. Usulan alokasi pupuk dari kecamatan melalui e-RDKK;
3. Alokasi pupuk bersubsidi kabupaten/kota oleh gubernur.
Lanjut Kabid menjelaskan pada Alokasi pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten/kota, selanjutnya dirinci lebih lanjut berdasarkan kecamatan, jenis pupuk, jumlah, CPCL (Calon Penerima, Calon Lokasi) serta sebaran bulanan.
Mengacu pada Permentan 10 Tahun 2022 juga mengatur tentang realokasi penyaluran pupuk bersubsidi mulai tingkat pusat, provinsi sampai dengan kabupaten. Pada tingkat kabupaten, realokasi tiap-tiap kecamatan dapat dilakukan sesuai kebutuhan selagi tidak melebihi kuota tingkat kabupaten.
Adapun Syarat Petani yang berhak untuk menebus Pupuk Bersubsidi, sebagai berikut :
1. Memiliki Lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam per petani per KK.
2. Petani harus tergabung dalam Kelompok Tani (POKTAN)
3. Petani harus terdaftar dalam pengajuan e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)
4. Petani harus terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian)
5. Petani hanya boleh menebus di KIOS RESMI (Pengecer) yang ditunjuk di Desa masing-masing.
Selanjutnya Pendataan e-RDKK yang dilakukan oleh POKTAN/GAPOKTAN dan diajukan ke Kecamatan (Penyuluh Pertanian) untuk diupload ke SIMLUHTAN.
Maka, Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022
Kemudian Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :
1. Pupuk UREA = Rp. 2.250 Per Kg
2. Pupuk NPK = Rp. 2.300 Per Kg
3. Pupuk NPK Formula Khusus = Rp. 3.300 Per Kg (Untuk Kakao)
“Jadi inilah dasar, tata Cara Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk petani,”ujar Kabid di akhir penjelasannya.
