ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Fenomena Kekosongan Jabatan Kepala Sekolah (kepsek) Definitif di sejumlah Satuan Pendidikan di kabupaten Dompu yang diisi oleh PLT kepala sekolah dinilai berdampak pada tidak optimalnya peran dan fungsi kepala sekolah serta mutu dan kualitas pendidikan itu sendiri.
Sebab, posisi kepala sekolah itu sangat penting, dalam hal manajerial, supervisi, wirausaha lebih-lebih pada faktor kepemimpinannya, sehingga sudah menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar untuk mengisi kekosongan itu dengan kepala sekolah yang definitif.
Hal itu, diungkapkan oleh salah seorang Pemerhati Pendidikan di kabupaten Dompu, Damar, pada awak media di taman kota Dompu, Selasa 09/01/24.
Damar mengungkapkan bahwa dengan adanya kekosongan jabatan kepsek pada sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Dompu yang diisi oleh Plt, itu sangat berdampak pada pengelolaan dan pengembangan kualitas guru, pendidikan, dan pembelajaran.
Karena Berdasarkan hasil pantauan maupun rilisan yang kami baca bahwa terdapat puluhan sekolah yang diisi oleh PLT kepala sekolah, itu hampir ada di tiap-tiap sekolah yang ada di Kecematan.
“Misalnya di Kec Dompu itu, ada SDN 5, SDN 4, dan SD lainnya, kemudian dikec pekat juga ada sekitar puluhan sekolah, begitupun di kecamatan lainnya itu ada PLT kepala sekolah nya.”beber Damar.
Padahal menurut pengetahuan kami, di kabupaten Dompu ini, masih banyak calon-calon kepala sekolah yang layak dan memenuhi syarat untuk dijadikan kepala sekolah yang definitif, kenapa harus dipaksakan untuk di PLT kan?
Apalagi, mengingat sebentar lagi akan di laksanakan ujian Nasional semester akhir, itu jelas pertanggung jawabannya harus kepala sekolah definitif bukan PLt
Disamping itu pertanggung jawaban terkait Keuangan Negara dalam hal pengelolaan keuangan Dana Bos, menurut kami itu salah besar,
Damar juga menjelaskan bahwa kepsek itu dituntut untuk Profesionalitas karena memiliki tugas utama sebagai seorang manajer, pengatur, dan pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab dalam sekolah.
“Bagaimana mungkin guru bisa bergerak inovatif dan sesuai visi misi sekolah, bila tanpa komando kepsek? Yang ada, semua bergerak semaunya tanpa tujuan dan arah yang jelas,”imbuh Damar.
Meski secara administratif, lanjut Damar keberadaan Plt kepsek memang diakui karena telah mendapat SK Plt kepsek, namun legalitas itu belum menjawab kebutuhan sebenarnya dari keberadaan jabatan kepsek definitif.
“Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang tugas pokok kepala sekolah tertuang jelas. Bahwa Kepsek memiliki tugas mengembangkan mutu sekolah,” tambahnya
Sehingga berdampak pada sekolah, karena PLt ini tidak memiliki tanggung jawab secara mutlak,”dia tidak maksimal terhadap pengawasan terhadap guru-guru dan siswa”pintanya.
Disisi lain juga dengan banyaknya sekolah yang diisi PLt ini, Kami mengsinyalir bahwa kuat dugaan ada kepentingan politik yang bermain,”sengaja di PLt kan, untuk kepentingan di 14 February nanti, sebab orang yang di PLt kan loyalitasnya tingkat tinggi,”tegas pria asal Desa Mbawi ini.
Maka dari itu, dengan tegas Damar meminta kepada pemerintah Daerah, agar seluruh sekolah yang di PLt kan di kabupaten Dompu, sesegera mungkin di definitifkan,
Diakhir saya atas nama masyarakat kabupaten Dompu sekaligus orang tua murid menginginkan kedepannya tidak ada lagi Kebijakan PLt seperti ini di kabupaten Dompu,sebab kami menginginkan Pendidikan di kabupaten Dompu ini lebih maju lagi bukan lebih menurun seperti sekarang ini.
“Saya anggap Dunia Pendidikan di kabupaten Dompu sudah Innailaihi wa innailaihi Raji’un, bukannya meningkat greetnya malah tambah menurun,”ungkap Damar dengan tegas.
Sementara sampai berita ini ditayangkan, Bupati Dompu maupun Kepala Dinas Dikpora Kab Dompu, belum dapat dimintai keterangannya.
