foto Direktur LP2-SAMADA, Muhammad Nur, SP (Uma Neo).
ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Sebagai bentuk Keseriusan dan komitmen dalam mempersoalkan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rahalayu Kompleks di Katua dengan Pagu Dana sebesar Rp 11.5 Miliar, yang dikerjakan oleh PT. Indo Penta Permai bersumber dari BWS NT 1 NTB tahun 2022-2023, Lembaga Pengkajian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam (LP2-SAMADA) Kabupaten Dompu bersama perwakilan warga kandai satu, kec Dompu kab Dompu dalam waktu dekat akan “mendobrak” atau aksi demonstrasi di Kantor BWS NT 1 Provinsi NTB.
Guna meminta pertanggung jawaban dan klarifikasi terkait pelaksanaan pekerjaan Jaringan Irigasi Rahalayu kompleks dikatua yang diduga tidak memenuhi standar bestek atau gambar yang mengarah pada kerugian negara, seperti yang diungkapkan oleh Direktur LP2-SAMADA pada pemberitaan sebelumnya melalui media online ChanelNtbNews, Jum’at, (25/08/23). Beberapa hari lalu.
Disampaikan Direktur LP2-SAMADA Kabupaten Dompu, M Nur, SP atau yang akrab disapa Uma Neo, bahwa dalam waktu dekat ini, Kami akan melakukan Aksi Demonstrasi langsung di kantor BWS NT 1 NTB.
” Itu Sebagai bentuk protes dan keseriusan kami bersama warga kelurahan kandai satu atas Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rahalayu kompleks dikatua, kalau kita perhatikan mulai dari awal pekerjaan sampai dengan kondisi seperti hari ini, ada beberapa Dugaan-dugaan kerugian negara,” ungkap Umaneo saat dikonfirmasi via Wastapp, minggu, 27/08/23.
Lanjut Uma Neo, pertama pada saat proses sosialisasi, oleh pihak-pihak Dinas selaku pemilik anggaran dalam hal ini pihak BWS, dan pihak ketiga dalam hal ini kontraktor pelaksana, hanya dilakukan untuk pihak ditingkat atas saja.
” Sementara masyarakat disekitar lokasi proyek sepanjang saluran irigasi tidak pernah dilibatkan bahkan tidak pernah mendapatkan informasi yang jelas tentang teknik maupun cara pekerjaan itu.” beber Uma Neo.
Seharusnya masyarakat disekitar lokasi pekerjaan irigasi, wajib mendapatkan informasi yang akurat tentang pelaksanaan kegiatan proyek rehabilitasi daerah irigasi Rahalayu atau laju itu.
” Mereka selaku pihak ketiga atau kontraktor pelaksana harus memasang papan informasi, yang di mana memuat sumber keuangan darimana, berapa nilainya, volumenya berapa dan terus jangka waktunya pelaksanaannya”? Pungkas salah satu pegiat aktif Facebook.
Disamping itu juga pihak kontraktor pelaksana harus menyediakan bescamp sebagai pusat pelaksanaan kegiatan proyek rehabilitasi jaringan Irigasi Daerah irigasi laju,”tersedianya informasi, mulai dari desainnya, Gambarnya, RAB lebih-lebih terhadap gambarnya, agar masyarakat sekitar lokasi pekerjaan itu tau,” jelas pegiat LSM.
Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan ditingkat lapangan untuk pekerjaannya diberikan ngesup kepada para kelompok masyarakat atau pihak lain, seharusnya pihak kontraktor itu tetap bekerja sendiri,” Kalau mereka itu merasa tidak mampu melaksanakan kegiatan Kenapa harus dipaksakan,
Sehingga dari sistem pekerjaan yang di supkan itu, adanya perbedaan nilai yang tertera dalam desain RAB, yang diperkirakan 1 juta/M3,
” Namun implementasinya dilapangan diberikan ngesup kepada kelompok pekerja itu atau pihak lain, untuk 1/M3nya senilai 430 sampai dengan 460 itu. jadi konsekuensinya, kelompok kerja masyarakat atau pihak lain tentu itu akan mengurangi jumlah semen yang dipakai atau campuran pasangan,,nah disinilah yang kami duga ada kerugian negara,” beber uma Neo.
Dari implementasi pelaksanaan kegiatan dengan sistem ngesup ini, dapat dipastikan pekerjaan ini tidak memenuhi standar, terutama standar mutu dan kualitas pekerjaan dan terkesan amburadul atau asal jadi.
Uma Neo Mengungkapkan, kemudian dari segi materialnya, seharusnya pasir itu yang dipakai adalah pasir Hodo ukuran di Kabupaten Dompu dan terus untuk penggunaan batunya, itu menggunakan batu kali, tertutama pada pasangan pondasi tidak boleh menggunakan batu gunung atau batu pecah.
Karena batu gunung atau pecah sifatnya mengikat sedangkan kalau untuk pondasi dari saluran irigasi itu dia harus elastis dia harus menahan beban gerakan, sehingga harus menggunakan batu kali,
” Lebih parah lagi mereka bekerja itu, di atas air masih tinggi dan di atas lumpur yang paling dalam, dari awal kita memantau proses penggaliannya itu tidak maksimal, karena ini sifatnya rehab, tentu harus menggali kembali saluran itu sampai pada lantai awal dari pada saluran, nyatanya itu tidak dilakukan sehingga ini juga berdampak pada kualitas pekerjaan,”ungkapnya dengan serius.
Ditambahkan, pada pelaksanaan pekerjaan itu, tentu banyak hal yang timbul atau yang terjadi, karena disadari pekerjaan itu akan 100 % berdasarkan desain gambarnya dan ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sporadis dalam arti harus disesuaikan dengan kondisi yang ada.
” Contohnya ada sekitar 200 M, di titik-titik tertentu dan penyempitan saluran itu, dari awalnya lebar 3-4 M dipersempit menjadi 2 M, sehingga ada celah atau rongga pekerjaan, tentu timbul Persoalan, harusnya ditimbun kembali sehingga tidak timbul Persoalan,” sesalnya.
Selain itu, ada pekerjaan sekitar 500 meter pasangan talu itu ketinggiannya itu di atas jalan atau gang yang dipakai masyarakat untuk masuk kampung,” itu juga berdampak pada persoalan, tertutama tingkat keselamatan anak-anak, itu juga yang harus diperhatikan dan itu terlihat tidak terurus,”papar calon anggota DPRD kab Dompu.
Diakhir Uma Neo, jadi terkait waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan hari ini, pekerjaan itu belum selesai, dan berdasarkan informasi,” menjadi persoalannya dalam kontrak itu, ademdumnya sudah berulang-ulang 2/3 kali dan Agustus 2023 harus menyelesaikan semua pekerjaan itu.’tegasnya
Namun kondisi dilapangan sampai hari ini, masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum diselesaikan dituntaskan dan terlihat sangat sembrawut sekali, karena tidak di desain dengan bagus terutama tahap perencanaan mulai dari awal sampai hingga akhir.
” Dasar inilah, menuntun kita untuk serius dan konsisten mempersoalkan dan menyeruakan pekerjaan saluran irigasi itu,” ujarnya.
foto warga kelurahan kandai satu gepeng
Diwaktu yang sama, perwakilan warga kelurahan kandai satu, Gepeng Mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Uma Neo itu tadi sudah tepat mewakili semua karena pekerjaan seperti ini Sangat kami sayangkan, tidak sesuai apa yang menjadi harapan bersama.
” Intinya Perkejaan ini terlihat amburadul dan diduga menyimpan dari gambar maupun bestek,” kata Pengendali Medsos.
Maka, melalui fungsi kontrol Sosiati publik kami selaku warga sekitar lokasi pekerjaan akan mendatangi langsung kantor BWS NT 1 NTB, guna menuntut pertanggungjawaban, terkait pelaksanaan pekerjaan irigasi tersebut
” Insyaallah dalam waktu dekat,” pungkasnya.
Karena kita selaku penerima manfaat langsung mengharapkan pekerjaan itu, dapat memberikan manfaat yang baik terhadap masyarakat apalagi menggunakan Anggara negara yang begitu besar.
“Intinya kami meminta pada pihak BWS dan pengawas konsultan agar segera melakukan evaluasi ditingkat pekerjaan” ujarnya.
