Foto Kadistanbun, Muhammad Syahroni beserta Rombongan dan Pendamping Progam dari Yayasan Bina Cempe (YBC) Siti Aisyah Ekawati dilokasi Pengembangan Tanaman Sanca Inchi quatam di Desa Mbawi.

Tanaman Kacang Sacha Inchi ini, masih asing bagi petani di Kabupaten Dompu. karena tanaman itu, diketahui berasal dari hutan Amazon (Peru) yang tergolong masih baru di Indonesia, sekitar 5 tahun yang lalu, tetapi akhir-akhir ini, tanaman bernama latin Plukenetia Volubilis tersebut mulai digandrungi para petani di berbagai daerah di Indonesia karena bernilai ekonomis dan kaya manfaat.

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Kadistanbun Dompu, Muhammad Syahroni bersama rombongan Distanbun meninjau demplot tanaman kacang sacha inchi quantum di Desa Mbawi Kecamatan Dompu, Rabu (23/8/2023).

Karenakan Investor dari Ibukota Jakarta mulai melirik Kabupaten Dompu untuk pengembangan tanaman ini dan pihak investor tersebut bahkan telah sowan langsung dengan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Muhammad Syahroni terkait pengembangan tanaman ini khususnya di kabupaten Dompu.

Kadistanbun Muhammad Syahroni menyatakan bahwa mendukungan terhadap pengembangan kacang sacha inchi quantum di Kabupaten Dompu.

“Pada prinsipnya Distanbun sepanjang menguntungkan buat petani pasti akan didukung,” kata Kadistanbun dikutip akun resmi Facebook Distanbun kab Dompu.

Cuman memang ada beberapa alasan yang mendasari dukungannya terhadap pengembangan tanaman merambat ini di Kabupaten Dompu.

” Karena komoditas ini memiliki nilai manfaat yang sangat besar. Nilai ekonomisnya sangat tinggi. cara membudidayakannya pun relatif mudah dan simpel.” Papar Syahroni.

Disamping itu juga, yang paling penting adalah, tanaman kacang ini akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan, sehingga selaras dengan permasalahan rusaknya lingkungan hutan di Kabupaten Dompu

” Karena kacang ini adalah kacang gunung yang sangat bermanfaat untuk kelestarian lingkungan,” jelasnya.

Ditambahkan Syahroni, terkait pengembangan tanaman ini di Kabupaten Dompu, pihak investor telah berkoordinasi sejak 5 bulan yang lalu.

” Dari komunikasi awal pihak Distanbun menyarankan kepada perusahaan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membuat pilot project.” terang Dae panggilan akrabnya.

Kemudian arahan itu ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan.” mereka sudah melakukan sosialisasi di beberapa titik kecamatan dan melakukan pilot project pada beberapa titik lokasi, salah satunya ada di wilayah Desa Mbawi seluas 1 ha pada lahan milik bapak Mizan,” ungkapnya.

foto tanaman Sacha Inchi quatam

Diwaktu yang sama Pendamping Progam dari Yayasan Bina Cempe (YBC) Siti Aisyah Ekawati menjelaskan bahwa kacang sacha inchi quantum sangat kaya manfaat.

” Kelebihan tanaman Sacha Inchi quatam, cukup tanamnya hanya sekali tapi bisa dipanen berkali-kali hingga 20 tahun,” jelas Eka.

Disamping modal sangat minim sekitar Rp. 3 juta sudah mencukupi, hanya untuk pembelian bibit dan kabel baja.” kabel baja itu berfungsi untuk tempat merambatnya tanaman tersebut. Kabel ini mampu bertahan hingga 10 tahun.” Paparnya.

Selain itu, tanaman ini dapat mengembalikan fungsi hutan dan melindungi mata air. dan mengonsumsi kacang ini, juga akan meningkatkan kesehatan masyarakat.

” Dapat meningkatkan kecerdasan anak, kandungan Omega 3, 6 dan 9-nya 17 lebih tinggi dari ikan salmon,” terangnya.

Kemudian dari sisi ekonomi, berbudidaya tanaman ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.” terpenting dengan komoditi ini dapat memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat rentan terutama perempuan dan anak”

Diakhir tanaman Kacang sacha inchi ini tanaman yang multi fungsi dan untuk pengembangan UKM dengan memanfaatkan daun

” Bisa menjadi sayur, teh, kue, sabun, kosmetik, coffee, es krim, kacang silverquin. Tanaman ini tidak disukai hewan, monyet, kambing, sapi maupun babi,” ujarnya.

Penulis ; IW

foto Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan, ST,.MT 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Kabupaten Dompu adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah penduduk dominan bermata pencaharian utama dari sektor pertanian.

Sektor pertanian menjadi penopang utama perekonomian masyarakat di Kabupaten Dompu sehingga keberhasilan sektor ini sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduknya.

Saat ini proses budidaya pertanian di Indonesia sedang dikhawatirkan dengan adanya ancaman fenomena alam elnino,

Maka Pemerintah Daerah Kab Dompu akan mengambil langkah antisipasi, guna selamat dalam ancaman bencana fenomena alam Elnino

Hal tersebut dipaparkan Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST., MT, Rabu (20/09/23) dalam mengantisipasi kemungkinan munculnya fenomena alam el nino.

Wabup H. Syahrul Parsan, mengungkapkan elnino merupakan fenomena alam yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap sektor pertanian. Elnino sering dikaitkan dengan peningkatan suhu permukaan laut dan penurunan curah hujan dibeberapa wilayah.

“Munculnya fenomena alam elnino dapat menyebabkan kekeringan berkepanjangan dan dapat mengurangi ketersedian air untuk pertanian”, katanya.

Mengantisipasi hal tersebut Wabup H. Syahrul Parsan mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu telah melakukan langkah antisipasi.

“Antisipasi yang dilakukan dengan mengotimalkan pemanfaatan infrastruktur dan sarana prasarana pengairan maupun menyarankan ke masyarakat petani untuk menggunakan varietas yang tahan akan kekeringan dan berumur pendek”, ucapnya.

Lanjutnya menyampaikan secara keseluruhan diperkirakan adanya gangguan elnino tidak akan terlalu berdampak pada ketahanan pangan di Kabupaten Dompu.

“Hal dimaksud ditandai dengan ketersedian pangan di daerah ini bila dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat masih dalam keadaan mencukupi”, tegasnya.

Wabup H. Syahrul Parsan juga menggambarkan realisasi tanam komoditi padi keadaan sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 adalah sebesar 29.021 Ha.

“Jika asumsi provitas 6 ton/ha maka akan didapatkan gambaran produksi padi sebesar174.126 ton dan dari produksi padi ini setelah dikurangi kebutuhan yang lain diperkirakan menghasilkan produksi beras sebesar 90.190 ton”, terangnya.

Kemudian jika dikaitkan dengan kebutuhan diketahui jumlah penduduk Dompu sebanyak 238.201 jiwa, jika asumsi kebutuham perkapita sebesar 135 kg/perkapita/tahun maka akan didapatkan kebutuhan konsumsi masyarakat dalam setahun adalah sebesar 32.157 ton.

Dari keadaan tersebut jika dibandingkan antara produksi beras yang dihasilkan dengan kebutuhan penduduk maka didapatkan surplus beras sebesar 58.033 ton.

“Dari uraian tersebut kendati ada ancaman fenomena el nino maka relatif tidak menggangu ketersediaan pangan, bahkan kondisi pangan akan surplus sekitar 45 persen dari total produksi yang dihasilkan”, tutupnya.

Penulis ; IW

foto Bupati Dompu H. Kader Jaelani dan Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan ST,.MT.

ChanelNtbNews, Dompu, NTB, Selasa, 29/08/23, Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Mengucapkan Selamat Hari Kesaktian Pancasila tanggal 01 Oktober Tahun 2023.

Semoga Nilai-nilai Pancasila tetap tertanam di dalam Sanubari Kita Semua

Penulis : Tim CNNews.

foto pelantikan Dua Orang Anggota DPRD kabupaten Dompu, Muhamad Fatanah Yuniarto, SE.,(Djoyo Pay) Dapil 1 menjadi Dapil 2, dan Rafiuddin SH,H. Anas SE, Dapil 3 menjadi dapil 4 Dari Partai PKB 

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu, dalam Pelantikan Dua orang anggota DPRD Dompu, melalui Pergantian Antara Waktu (PAW) dari Partai PKB, pada Daerah Pemilihan (Dapil) 1 dan setelah pemekaran dapil menjadi Dapil 2, Kec Dompu dan Dapil 3 dan sekarang menjadi Dapil 4 kec manggelewa dan kilo kab Dompu, yang berlangsung di ruang Rapat DPRD kab Dompu, berlangsung mulai pukul 09.40 wita, Selasa, 29/08/2023 hari ini.

Dalam Sidang Paripurna Istimewa tersebut, dilantik dua orang anggota DPRD kab Dompu, yakni Muhamad Fatanah Yuniarto, SE.,(Djoyo Pay) Dapil 2, sebagai pengganti almarhum Rahmat Syafiuddin SH, dan Rafiuddin SH,H. Anas SE, Dapil 4 pengganti Alfin Putra Satya yang diberhentikan tidak terhormat beberapa waktu lalu yang sama-sama berasal dari partai PKB dan pelantikan serta pengambilan sumpah jabatan sebagai anggota DPRD Dompu, di sisa jabatan periode 2023- 2024, dan Pengucapan sumpah jabatan dipandu oleh Ketua DPRD Dompu, H. Andi Bahktiar, AMD. PAR.

Hadir dalam memimpin Sidang Paripurna Istimewa tersebut, tiga unsur pimpinan DPRD beserta anggota DPRD kab Dompu.

serta dihadiri oleh Setda Dompu, Forkopinda Komisioner KPUD Dompu dan Komisioner Bawaslu Dompu para pejabat lingkup Pemda Dompu dan tamu undangan lainnya.

serba-serbi Sidang Paripurna istimewa DPRD kab Dompu dalam Pelantikan Anggota baru DPRD kab Dompu, Muhamad Fatanah Yuniarto, SE.,(Djoyo Pay) Dapil 1, dan Rafiuddin SH,H. Anas SE, Dapil 2.

Dalam Sidang Paripurna Setda Dompu, Gatot Gunawan PP, menyampaikan bahwa Anggota DPRD yang baru dilantik ini dan

diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan para anggota dewan yang ada.

Karena Hal itu bertujuan untuk tetap mengoptimalkan tugas dan peran anggota dewan seperti yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada anggota Dewan yang baru saja dilantik, semoga membawa amanah, dalam menjalankan sisah masa jabatan tahun 2023-2024 kedepannya, ”ujarnya dalam sambutan singkatnya.

Dirangkaikan dengan Perpisahan atau masa Purna tugas Sekwan Dompu M. Amin, S.Sos (Dae Obe), atas dedikasinya selamat mengabdi pada Pemerintah Daerah Dompu.

Pewarta : IW

foto Direktur LP2-SAMADA, Muhammad Nur, SP (Uma Neo).

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Sebagai bentuk Keseriusan dan komitmen dalam mempersoalkan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rahalayu Kompleks di Katua dengan Pagu Dana sebesar Rp 11.5 Miliar, yang dikerjakan oleh PT. Indo Penta Permai bersumber dari BWS NT 1 NTB tahun 2022-2023, Lembaga Pengkajian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam (LP2-SAMADA) Kabupaten Dompu bersama perwakilan warga kandai satu, kec Dompu kab Dompu dalam waktu dekat akan “mendobrak” atau aksi demonstrasi di Kantor BWS NT 1 Provinsi NTB.

Guna meminta pertanggung jawaban dan klarifikasi terkait pelaksanaan pekerjaan Jaringan Irigasi Rahalayu kompleks dikatua yang diduga tidak memenuhi standar bestek atau gambar yang mengarah pada kerugian negara, seperti yang diungkapkan oleh Direktur LP2-SAMADA pada pemberitaan sebelumnya melalui media online ChanelNtbNews, Jum’at, (25/08/23). Beberapa hari lalu.

Disampaikan Direktur LP2-SAMADA Kabupaten Dompu, M Nur, SP atau yang akrab disapa Uma Neo, bahwa dalam waktu dekat ini, Kami akan melakukan Aksi Demonstrasi langsung di kantor BWS NT 1 NTB.

” Itu Sebagai bentuk protes dan keseriusan kami bersama warga kelurahan kandai satu atas Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rahalayu kompleks dikatua, kalau kita perhatikan mulai dari awal pekerjaan sampai dengan kondisi seperti hari ini, ada beberapa Dugaan-dugaan kerugian negara,” ungkap Umaneo saat dikonfirmasi via Wastapp, minggu, 27/08/23.

Lanjut Uma Neo, pertama pada saat proses sosialisasi, oleh pihak-pihak Dinas selaku pemilik anggaran dalam hal ini pihak BWS, dan pihak ketiga dalam hal ini kontraktor pelaksana, hanya dilakukan untuk pihak ditingkat atas saja.

” Sementara masyarakat disekitar lokasi proyek sepanjang saluran irigasi tidak pernah dilibatkan bahkan tidak pernah mendapatkan informasi yang jelas tentang teknik maupun cara pekerjaan itu.” beber Uma Neo.

Seharusnya masyarakat disekitar lokasi pekerjaan irigasi, wajib mendapatkan informasi yang akurat tentang pelaksanaan kegiatan proyek rehabilitasi daerah irigasi Rahalayu atau laju itu.

” Mereka selaku pihak ketiga atau kontraktor pelaksana harus memasang papan informasi, yang di mana memuat sumber keuangan darimana, berapa nilainya, volumenya berapa dan terus jangka waktunya pelaksanaannya”? Pungkas salah satu pegiat aktif Facebook.

Disamping itu juga pihak kontraktor pelaksana harus menyediakan bescamp sebagai pusat pelaksanaan kegiatan proyek rehabilitasi jaringan Irigasi Daerah irigasi laju,”tersedianya informasi, mulai dari desainnya, Gambarnya, RAB lebih-lebih terhadap gambarnya, agar masyarakat sekitar lokasi pekerjaan itu tau,” jelas pegiat LSM.

Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan ditingkat lapangan untuk pekerjaannya diberikan ngesup kepada para kelompok masyarakat atau pihak lain, seharusnya pihak kontraktor itu tetap bekerja sendiri,” Kalau mereka itu merasa tidak mampu melaksanakan kegiatan Kenapa harus dipaksakan,

Sehingga dari sistem pekerjaan yang di supkan itu, adanya perbedaan nilai yang tertera dalam desain RAB, yang diperkirakan 1 juta/M3,

” Namun implementasinya dilapangan diberikan ngesup kepada kelompok pekerja itu atau pihak lain, untuk 1/M3nya senilai 430 sampai dengan 460 itu. jadi konsekuensinya, kelompok kerja masyarakat atau pihak lain tentu itu akan mengurangi jumlah semen yang dipakai atau campuran pasangan,,nah disinilah yang kami duga ada kerugian negara,” beber uma Neo.

Dari implementasi pelaksanaan kegiatan dengan sistem ngesup ini, dapat dipastikan pekerjaan ini tidak memenuhi standar, terutama standar mutu dan kualitas pekerjaan dan terkesan amburadul atau asal jadi.

Uma Neo Mengungkapkan, kemudian dari segi materialnya, seharusnya pasir itu yang dipakai adalah pasir Hodo ukuran di Kabupaten Dompu dan terus untuk penggunaan batunya, itu menggunakan batu kali, tertutama pada pasangan pondasi tidak boleh menggunakan batu gunung atau batu pecah.

Karena batu gunung atau pecah sifatnya mengikat sedangkan kalau untuk pondasi dari saluran irigasi itu dia harus elastis dia harus menahan beban gerakan, sehingga harus menggunakan batu kali,

” Lebih parah lagi mereka bekerja itu, di atas air masih tinggi dan di atas lumpur yang paling dalam, dari awal kita memantau proses penggaliannya itu tidak maksimal, karena ini sifatnya rehab, tentu harus menggali kembali saluran itu sampai pada lantai awal dari pada saluran, nyatanya itu tidak dilakukan sehingga ini juga berdampak pada kualitas pekerjaan,”ungkapnya dengan serius.

Ditambahkan, pada pelaksanaan pekerjaan itu, tentu banyak hal yang timbul atau yang terjadi, karena disadari pekerjaan itu akan 100 % berdasarkan desain gambarnya dan ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sporadis dalam arti harus disesuaikan dengan kondisi yang ada.

” Contohnya ada sekitar 200 M, di titik-titik tertentu dan penyempitan saluran itu, dari awalnya lebar 3-4 M dipersempit menjadi 2 M, sehingga ada celah atau rongga pekerjaan, tentu timbul Persoalan, harusnya ditimbun kembali sehingga tidak timbul Persoalan,” sesalnya.

Selain itu, ada pekerjaan sekitar 500 meter pasangan talu itu ketinggiannya itu di atas jalan atau gang yang dipakai masyarakat untuk masuk kampung,” itu juga berdampak pada persoalan, tertutama tingkat keselamatan anak-anak, itu juga yang harus diperhatikan dan itu terlihat tidak terurus,”papar calon anggota DPRD kab Dompu.

Diakhir Uma Neo, jadi terkait waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan hari ini, pekerjaan itu belum selesai, dan berdasarkan informasi,” menjadi persoalannya dalam kontrak itu, ademdumnya sudah berulang-ulang 2/3 kali dan Agustus 2023 harus menyelesaikan semua pekerjaan itu.’tegasnya

Namun kondisi dilapangan sampai hari ini, masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum diselesaikan dituntaskan dan terlihat sangat sembrawut sekali, karena tidak di desain dengan bagus terutama tahap perencanaan mulai dari awal sampai hingga akhir.

” Dasar inilah, menuntun kita untuk serius dan konsisten mempersoalkan dan menyeruakan pekerjaan saluran irigasi itu,” ujarnya.

foto warga kelurahan kandai satu gepeng

Diwaktu yang sama, perwakilan warga kelurahan kandai satu, Gepeng Mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Uma Neo itu tadi sudah tepat mewakili semua karena pekerjaan seperti ini Sangat kami sayangkan, tidak sesuai apa yang menjadi harapan bersama.

” Intinya Perkejaan ini terlihat amburadul dan diduga menyimpan dari gambar maupun bestek,” kata Pengendali Medsos.

Maka, melalui fungsi kontrol Sosiati publik kami selaku warga sekitar lokasi pekerjaan akan mendatangi langsung kantor BWS NT 1 NTB, guna menuntut pertanggungjawaban, terkait pelaksanaan pekerjaan irigasi tersebut

” Insyaallah dalam waktu dekat,” pungkasnya.

Karena kita selaku penerima manfaat langsung mengharapkan pekerjaan itu, dapat memberikan manfaat yang baik terhadap masyarakat apalagi menggunakan Anggara negara yang begitu besar.

“Intinya kami meminta pada pihak BWS dan pengawas konsultan agar segera melakukan evaluasi ditingkat pekerjaan” ujarnya.

PW : IW

foto kegiatan rehabilitasi Jaringan Irigasi Kompleks katua 

“Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Tidak henti-hentinya elemen masyarakat kabupaten Dompu mempersoalkan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di katua Kompleks ( IDPMIP ) tahap II, bahkan sejumlah elemen masyarakat pernah melakukan aksi blokir jalan sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan proyek tersebut yang diduga kuat menyimpang dari gambar atau bestek.

Kini, Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan anggaran Rp. 11,5 Miliar yang bersumber dari BWS NT 1 tahun 2022-2023, kembali dipersoalkan oleh Lembaga Pengkajian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam (LP2-SAMADA) Kab. Dompu, menduga kuat pekerjaan tersebut diberikan ngesup ke pihak lain atau kelompok pekerjaan masyarakat dengan nilai jauh dari nilai RAB, yaitu antara 430 sampai 460 perkubik, dan beberapa persoalan lainnya sehingga mutu dan kualitas pekerjaan diragukan, mengakibatkan Negara dirugikan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur LP2-SAMADA Kabupaten Dompu, saat ditemui awak media, usai melakukan Investigasi langsung pada Pekerjaan rehabilitasi jaringan Irigasi tersebut di kelurahan kandai satu kec Dompu kab Dompu, Jum’at, 25/08/23.

foto Direktur LP2-SAMADA Kabupaten Dompu, Muhammad Nur, SP (Uma Neo)

Direktur LP2-SAMADA Kabupaten Dompu, Muhammad Nur, SP atau dikenal dengan nama Uma Neo Mengungkapkan bahwa terdapat dugaan kerugian negara atas Pekerjaan rehabilitasi jaringan Irigasi.

” Dimana pada pekerjaan itu diberikan ngesup kepada para kelompok pekerjaan masyarakat atau pihak lain dengan nilai jauh dari angkanya yaitu antara 430 sampai 460 perkubik,” jelas Uma Neo.

Lanjut Uma Neo, selain itu pekerjaan ini juga dilakukan di atas air dan humus tanah sehingga pekerjaan pondasi pasangan saluran ini tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan desain gambarnya.

” Ketika dilakukan pekerjaan pembuatan lantainya, ketika air itu dikeringkan terlihat bahwa ujung atau pondasi tidak ada sama sekali dan ini yang dikhawatirkan, dalam jangka 1 tahun, bisa dipastikan akan roboh atau tumbang,” terang Aktivis Senior.

foto lokasi pekerjaan saluran irigasi yang baru selesai dikerjakan, diduga tidak memiliki Pondasi bangunan.

Disamping itu, terkait dengan penggunaan material, seharusnya menggunakan batu kali, batu pecah gunung, tetapi bukan batu kapur, sedangkan untuk material pasir mestinya menggunakan pasir Hodo bukan pasir kali.

Diakhir, selanjutnya ada pekerjaan yang harus dikerjakan, namun itu tidak dikerjakan misalkan papan informasi pusat informasi, sesuai dengan perintah UU Keterbukaan informasi Publik (KIP) nomor 14 tahun 2008, kemudian pusat informasi dalam hal ini basecampnya

” Itu semua diduga tidak dilakukan oleh pihak kontraktor pelaksana, karena adanya dugaan pembiaran dari pihak pengawas lapangan BWS dan Pihak konsultan pengawas,” ungkap Pegiat LSM.

Maka, kami minta kepada pihak BWS NT 1 Provinsi NTB, agar segera turun kelokasi untuk melakukan evaluasi terhadap pekerjaan rehabilitasi jaringan Irigasi,” karena diduga kuat pekerjaan tersebut menyinpang dari gambar maupun bestek”, tegasnya.

foto Fauzi alias Gepeng Sang Pengendali Medsos

Sementara Ditempat yang sama salah seorang warga kandai satu Fauzi atau nama kerennya Gepeng mempertanyakan tentang Kondisi Proyek Irigasi D.I Laju BWS NT 1 NTB, karena sangat menyedihkan yang indikasi kuat bahwa oknum pihak pelaksana diduga ‘KEBAL HUKUM’ dengan tidak mengindahkan masukan dan kritik semua pihak.

” Termasuk kami selaku masyarakat disekitar lokasi pekerjaan proyek irigasi yang merasakan langsung asas manfaatnya, menginginkan proyek ini, bermanfaat untuk keberlangsungan hajat hidup seluruh masyarakat pada umumnya,” jelas dijuluki Pengendali Medsos.

Maka Kami menduga kuat adanya indikasi konspirasi jahat dikalangan terkait sehingga kondisi pekerjaan terkesan terbengkalai yang menimbulkan pertanyaan,

” Kami butuh klarifikasi dan penjelasan langsung di lapangan dan kenapa pekerjaan ini, tidak terlihat aktivitas sudah hampir 1 bulan dan pekerjaan ini terkesan mangkrak,” tegas Pengendali

Sementara sampai berita ini diturunkan, pihak Kontraktor Pelaksana dan Pihak BWS NT 1 NTB, belum dapat dimintai keterangan.

Pewarta : IW