foto kegiatan rehabilitasi Jaringan Irigasi Kompleks katua
“Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.
ChanelNtbNews, Dompu, NTB – Tidak henti-hentinya elemen masyarakat kabupaten Dompu mempersoalkan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di katua Kompleks ( IDPMIP ) tahap II, bahkan sejumlah elemen masyarakat pernah melakukan aksi blokir jalan sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan proyek tersebut yang diduga kuat menyimpang dari gambar atau bestek.
Kini, Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan anggaran Rp. 11,5 Miliar yang bersumber dari BWS NT 1 tahun 2022-2023, kembali dipersoalkan oleh Lembaga Pengkajian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam (LP2-SAMADA) Kab. Dompu, menduga kuat pekerjaan tersebut diberikan ngesup ke pihak lain atau kelompok pekerjaan masyarakat dengan nilai jauh dari nilai RAB, yaitu antara 430 sampai 460 perkubik, dan beberapa persoalan lainnya sehingga mutu dan kualitas pekerjaan diragukan, mengakibatkan Negara dirugikan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
Hal itu diungkapkan oleh Direktur LP2-SAMADA Kabupaten Dompu, saat ditemui awak media, usai melakukan Investigasi langsung pada Pekerjaan rehabilitasi jaringan Irigasi tersebut di kelurahan kandai satu kec Dompu kab Dompu, Jum’at, 25/08/23.
foto Direktur LP2-SAMADA Kabupaten Dompu, Muhammad Nur, SP (Uma Neo)
Direktur LP2-SAMADA Kabupaten Dompu, Muhammad Nur, SP atau dikenal dengan nama Uma Neo Mengungkapkan bahwa terdapat dugaan kerugian negara atas Pekerjaan rehabilitasi jaringan Irigasi.
” Dimana pada pekerjaan itu diberikan ngesup kepada para kelompok pekerjaan masyarakat atau pihak lain dengan nilai jauh dari angkanya yaitu antara 430 sampai 460 perkubik,” jelas Uma Neo.
Lanjut Uma Neo, selain itu pekerjaan ini juga dilakukan di atas air dan humus tanah sehingga pekerjaan pondasi pasangan saluran ini tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan desain gambarnya.
” Ketika dilakukan pekerjaan pembuatan lantainya, ketika air itu dikeringkan terlihat bahwa ujung atau pondasi tidak ada sama sekali dan ini yang dikhawatirkan, dalam jangka 1 tahun, bisa dipastikan akan roboh atau tumbang,” terang Aktivis Senior.
foto lokasi pekerjaan saluran irigasi yang baru selesai dikerjakan, diduga tidak memiliki Pondasi bangunan.
Disamping itu, terkait dengan penggunaan material, seharusnya menggunakan batu kali, batu pecah gunung, tetapi bukan batu kapur, sedangkan untuk material pasir mestinya menggunakan pasir Hodo bukan pasir kali.
Diakhir, selanjutnya ada pekerjaan yang harus dikerjakan, namun itu tidak dikerjakan misalkan papan informasi pusat informasi, sesuai dengan perintah UU Keterbukaan informasi Publik (KIP) nomor 14 tahun 2008, kemudian pusat informasi dalam hal ini basecampnya
” Itu semua diduga tidak dilakukan oleh pihak kontraktor pelaksana, karena adanya dugaan pembiaran dari pihak pengawas lapangan BWS dan Pihak konsultan pengawas,” ungkap Pegiat LSM.
Maka, kami minta kepada pihak BWS NT 1 Provinsi NTB, agar segera turun kelokasi untuk melakukan evaluasi terhadap pekerjaan rehabilitasi jaringan Irigasi,” karena diduga kuat pekerjaan tersebut menyinpang dari gambar maupun bestek”, tegasnya.
foto Fauzi alias Gepeng Sang Pengendali Medsos
Sementara Ditempat yang sama salah seorang warga kandai satu Fauzi atau nama kerennya Gepeng mempertanyakan tentang Kondisi Proyek Irigasi D.I Laju BWS NT 1 NTB, karena sangat menyedihkan yang indikasi kuat bahwa oknum pihak pelaksana diduga ‘KEBAL HUKUM’ dengan tidak mengindahkan masukan dan kritik semua pihak.
” Termasuk kami selaku masyarakat disekitar lokasi pekerjaan proyek irigasi yang merasakan langsung asas manfaatnya, menginginkan proyek ini, bermanfaat untuk keberlangsungan hajat hidup seluruh masyarakat pada umumnya,” jelas dijuluki Pengendali Medsos.
Maka Kami menduga kuat adanya indikasi konspirasi jahat dikalangan terkait sehingga kondisi pekerjaan terkesan terbengkalai yang menimbulkan pertanyaan,
” Kami butuh klarifikasi dan penjelasan langsung di lapangan dan kenapa pekerjaan ini, tidak terlihat aktivitas sudah hampir 1 bulan dan pekerjaan ini terkesan mangkrak,” tegas Pengendali
Sementara sampai berita ini diturunkan, pihak Kontraktor Pelaksana dan Pihak BWS NT 1 NTB, belum dapat dimintai keterangan.
